Pohon untuk penghijauan Kota

Reporter TAUFIK Jember (EXTREMMEPOINT.com) - Dalam waktu dekat kantor lingkungan hidup akan melakukan penanaman pohon di wilayah Kota Jember sebagai upaya untuk mengurangi banjir di wilayah kota. Kantor Lingkungan Hidup  sendiri akan menyediakan 3 ribu pohon jenis pohon tanjung yang akan ditanam di sepanjang pinggiran jalan kota. Dalam aksi penghijauan. juga akan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat dan pihak swasta. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup  Kabupaten  Jember, Ahmad Hariadi, bahwa Sesuai dengan tupoksi Kantor Lingkungan Hidup  akan melakukan penanaman pohon di wilayah kota serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah penghijauan, utamanya di wilayah 3 kecamatan kota. Hariadi juga akan berencana melakukan koordinasi dengan beberapa SKPD dan 3 camat wilayah kota untuk melakukan penghijauan di wilayah masing-masing.  sendiri, lanjutnya, akan menyiapkan 3 ribu pohon untuk di bagikan ke masyarakat agar di tanam di masing-masing rumah. Tak hanya berhenti di situ, papar Hariadi, melalui seksi Informasi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, juga akan mengumpulkan seluruh Kasek se-Kab Jember untuk memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang pemahaman pelestarian Lingkungan Hidup. Bahkan Hariadi juga mengungkapkan dirinya akan berencana untuk membuat buku saku sebagai pegangan para siswa. “Saya juga berencana akan mengumpulkan para Kasek di Jember untuk diberikan penyuluhan. Dan, ini bisa di jadikan obyek pengajaran di sekolah-sekolah. Bahkan saya juga berencana untuk membuat buku saku bagi siswa SD, SMP, SMA,” tandasnya, Rabu (9/11). Hariadi juga menerangkan bahwa Lingkungan Hidup itu sendiri tidak hanya berhenti di situ. Namun, lanjutnya, juga perlu pengawasan juga dari semua pihak utamanya pada perusahaan-perusahaan yang di indikasikan mempunyai peluang untuk penyebaran limbah yang merusak lingkungan hidup. Untuk itu, Hariadi berharap agar masyarakat juga menagwasi dan menjaga lingkunganya masing-masing, sehingga lingkungan yang terjaga tersebut bisa membuat aman dan nyaman. “Ini tanggung jawab bersama. Untuk itu, masyarakat harus pro aktif mengawasi dan menjaga lingkunga hidup di sekitarnya. Kalo kita bisa menjaganya , maka lingkungan dan lam juga akan menjaga kita,” jelasnya.

PUSKESMAS BENOWO “BANYAK PENYELEWENGAN”

Surabaya, Extremmepoint.com :  - Puskesmas Benowo terletak di Jalan Raya Benowo, Surabaya Barat sekarang sudah terbebas  dari Polusi bau akibat Pemeliharaan Kuda  akan tetapi menambah masalah baru  terkait Pungutan Liar Uang  Transport Kader Posyandu yang dilakukan Kepala Puskesmas Benowo dokter Sukarji.

Sekedar mengingatkan bebarapa hari yang lalu Extremmepoint.com telah menaikan  berita “KANDANG KUDA DI PUSKESMAS BENOWO” dan telah menghimpun data, lalu ditambah info  lagi dari segala narasumber yang dapat dipercaya serta Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Surabaya dokter Esti Rahmawati menyatakan “Saya tidak pernah mengijinkan Puskesmas dimanapun memelihara kuda,  juga perintahkan tim sanitasi untuk sidak ke Puskesmas Benowo. apabila terbukti pasti ditindak,”Tegasnya kepada Extremmepoint.com di kantornya beberapa hari yang lalu.

Saat Extremmepoint.com konfirmasi ke Puskesmas Benowo terkait  Pungutan Liar seperti diatas, ditemui Karyawan Tata Usaha Susi(41) Warga jalan Menganti, Surabaya mengatakan ,”Mas bapak tidak ada ditempat kalau mau ketemu hari senin pagi saja ,”jelasnya dengan wajah pucat pasi. Sabtu, 08.30 Wib. (12/11/2011)

Ditempat terpisah  terkait Pungutan Liar yang dilakukan Kepala Puskesmas Benowo dr Sukarji Kader Posyandu Sri (36), warga Pakal Benowo Surabaya mengatakan,”Mas kami keberatan dengan tindakan dokter Sukarji sebagai kepala Puskesmas Benowo teganya memeras kami perorang Rp. 10.000 ( sepuluh ribu) sebanyak 500 orang ,” jelasnya.

Ia menambahkan ,”Tindakan  dr Sukarji sudah kelewat batas dan dilakukan setiap adanya event (kegiatan), kami kuatir uang pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk membeli kuda dengan pemeliharaanya.”Tambahnya kepada Extremmepoint.com. Sabtu,10.00 Wib (12/11/2011).

Menurut Ketua LSM “LEMBAGA KAJIAN KOTA SURABAYA”Fajar Tambunan,SH mengatakan ,” Tindakan Kepala Puskesmas Benowo jelas sudah melanggar Hukum karena menyimpang dari fungsi peruntukan yang seharusnya Puskesmas difungsikan  untuk pelayanan kesehatan masyarakat akan tetapi digunakan untuk kandang kuda.”

Ia menambahkan,” Masalah Pungli yang dilakukan kepala Puskesmas Benowo adalah Perbuatan Pidana karena jelas-jelas tindakan tersebut merupakan Penggelapan dalam Jabatan serta saya minta aparat dari Kepolisian mengambil tindakan, kamipun siap untuk mengawal kasus ini.”Tambah arek Suroboyo kepada Extremmepoint.com. Sabtu,10.30, (12/11/2011).

Sampai  berita ini dinaikan Extremmepoint.com belum berhasil menemui Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Surabaya dokter Esti Rahmawati terkait Pungutan Liar Uang transport “ Mas Ibu hari ini khan libur jadi besok senin aja ditemui”Jawab Seorang Security  yang tidak mau disebut namanya. Sabtu, 11.00 Wib, (12/11/2011).( LMN).

Redaksi :Bukti surat keberatan kader terkait Pungli. 

Pemkot Pasuruan "HOBY GAME"Lelang

Pasuruan,Extremmepoint.com : - Aroma tak sedap di arena lelang proyek fisik Pemkot Pasuruan ternyata semakin tajam dan  ada permainan  “ GAME”  dengan rekanan setiap kali proses lelang dilaksanakan.

Proses lelang yang dilaksanakan adalah bentuk formal yang dilakukan sekedar atas aturan yang ada. Hal tersebut menurut nara sumber yang dapat dipercaya bukan sekedar kesalahan rekanan, akan tetapi merupakan kesalahan bersama, yang dilakukan secara bersama antara rekanan dengan pejabat lelang (panitia lelang) atau rekanan dengan pihak yang memegang kekuasaan dalam menentukan kebijakan.

Seperti kita ketahui, perubahan panduan atau aturan mengenai sistem lelang, khususnya menyangkut tahapan dan juga tata cara lainnya, sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk menertibkan dan menciptakan suasana yang lebih bersih, lebih transparan dan jauh dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hanya saja, sebagian besar dari mereka yang terlibat langsung dengan proses kegiatan proyek, baik dari kalangan pejabat maupun dari golongan rekanan merasa terbatasi ruang geraknya untuk melakukan sebuah manuver dalam bentuk permainan, yang sudah barang tentu tujuan final-nya guna mendapatkan dan memenangkan tender proyek yang diinginkan.

Di Kota Pasuruan pada APBD tahun anggaran 2011, setidaknya ada proyek puluhan milyar rupiah, yang terdiri dari beberapa paket pekerjaan proyek, yang diduga kuat telah dikondisikan oleh rekanan bekerjasama dengan pejabat birokrasi Pemkot Pasuruan yang mengurusi masalah proyek tersebut.

Menurut  rumor yang berkembang di lapangan, bagi rekanan yang mendapatkan pekerjaan proyek, sebagai hasil dari pembagian paket-paket proyek Pemkot Pasuruan tersebut, diharuskan mengeluarkan anggaran dana sebesar 5% (lima persen) dari nominal proyek yang diterima.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Pasuruan, Dwi, mengatakan, proses lelang yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Pasuruan melalui kepanitian lelang sudah sesuai prosedur.

“Kalau ada permainan yang dilakukan oleh rekanan, itu bukan tanggung jawab kami”, kata Dwi, sebagai jawaban normativ seorang pejabat birokrasi Pemkot Pasuruan, ketika ditanya mengenai masalah tersebut. Dengan nada ringan Dwi juga menambahkan kalau mau nulis masalah tersebut ya silahkan saja ditulis.(NGHXXX) 

OKNUM KELURAHAN PUNGLI PRONA

Pasuruan,Extremmepoint.com : - Warga Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, merasa kecewa atas sertifikat program nasional Agraria (Prona) pada tahun 2008 yang merupakan program nasional untuk membantu pembuatan sertifikat tanah. Pasalnya, hingga saat ini sertifikat tersebut belum jadi, padahal warga sudah membayar hingga ratusan ribu rupiah ke Kelurahan .

   Salah satu warga Blandongan, berinisial ET mengaku belum mendapatkan sertifikat, meski telah dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN Kota Pasuruan. Saat mendaftarkan, ET “diwajibkan” membayar Rp 500 ribu.

  “Yang menagih dari anak buahnya Pak Lurah, dan ada tanda tangannya,” Ungkap  ET  kepada Extremmepoint.com dirumahnya dan ditemani  beberapa warga Blandongan , Minggu (21/08).

Dalam penagihannya pun, tidak hanya dilakukan pada siang hari, tetapi juga sore dan malam hari. “Seperti kami punya hutang saja sehingga dikejar-kejar seperti ini,” jelasnya.

Karena sertifikat belum juga keluar hingga 3 tahun, warga pun mempertanyakannya, namun, pihak Kelurahan mengatakan masih dalam proses.

“Kami menuntut kepada Pak Lurah agar mengembalikan uang warga tersebut. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum,” terangnya dengan berang.

Saat kami menuntut uang kami dikembalikan, menurut ET, Pak Lurah bilang tidak tahu menahu karena waktu itu bukan dirinya yang menjabat melainkan Lurah lama (Pak Darto).

  “Saya tidak takut, silahkan saja lapor ke polisi,” kata ET menirukan perkataan Pak Lurah. Seorang wanita berinisial ST yang biasa berjualan di Pasar juga mengaku dipungut biaya untuk mengurus sertifikat tanahnya. “Saya sudah bayar Rp 500 ribu. Kami ini hanya masyarakat kecil kenapa diperas seperti ini,” jelas ibu berinisal ST itu 

  Menanggapi hal ini, Lurah Blandongan, Sukarmin, membenarkan hal tersebut, namun pembayaran ini juga seperti yang dilakukan seluruh Kelurahan-kelurahan lainnya.

“Pungutan Rp 500 ribu ini dibagi dengan petugas BPN yang ada di lapangan,” jelas Sukarmin. Ia pun membantah dalam penagihan kepada warga dilakukan malam hari di luar jam kantor. “Tidak pernah (penagihan) malam hari, cuma siang jam kantor, iya,” jelasnya.

Ketika ditanya akan diadukan ke polisi karena meminta uang dari warga sementara warga mempertanyakannya, Sukarmin hanya terdiam. “Andaikan sertifikat tidak ada, uang itu akan kita kembalikan,” elaknya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Pasuruan, H. Hasani mengatakan, jika berurusan dengan pertanahan merupakan wewenang BPN, tetapi jika ada bawahannya seperti melakukan pungutan liar akan ditindak.

“Nanti akan saya cek dan jika memang terbukti melakukan pungli, akan diberi tindakan tegas,”ujar H. Hasani.

Sementara, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan juga selaku Koordinator Prona, BPN Kota Pasuruan, Yudi, membenarkan kalau program Prona gratis. Pengurusan lainnya tidak dikenakan biaya, termasuk untuk pengukuran tanah. Disinggung adanya petugas yang mendapatkan bagian dari uang pendaftaran para warga, Yudi mengatakan tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu itu. Nanti kita cek petugas yang di lapangannya,” jelas Yudi.(NGHXXX)