"JUAL BELI" Promosi Jabatan Di Bondowoso

BONDOWOSO, EXTREMMEPOINT.COM : - Ditemukan adanya kejanggalan dalam jabatan Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat), dan terkesan ada jual beli jabatan promosi yang “dilakukan” oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Penemuan kejanggalan yang terkesan ada jual beli jabatan promosi yang “dilakukan” oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Setelah pelantikan Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Bondowoso oleh Bupati Amin Said Husni beberapa waktu lalu.

Terbukti Karna Suswandi, sebagai Pejabat atau Kepala yang baru menggantikan posisi Hosni Syam dan masih golongan pangkatnya IV.A, akhirnya menggeser beberapa pegawai berpangkat IV.B untuk dimutasi ke SKPD lain.

Pemkab Bondowoso mempunyai pegawai yang pangkatnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi Kepala dengan golongan pangkat IV.B sangat banyak tetapi mereka hanya berkutat di staf. Meskipun pengalaman kerja mereka sudah tidak diragukan lagi, dan mereka mempunyai kemampuan dibidangnya. Namun Baperjakat atau BKD tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Kepegawaian.

Nanik, pangkatnya golongan IV.B sebelumnya menjabat sebagai sekertaris dimutasi menjadi sekertaris ke Bakesbangpol, Nunung, Kabid Sosbud menjadi sekertaris Dinsos, Edy Kabid SD A digeser ke Disparporahub, Ikhsan jadi Sekcam Jambesari Darusollah dan Yetti PPTK PNPM menjadi KTU Satpol PP.

Mutasi yang dilakukan oleh Bupati “tidaklah gratis”, walaupun tidak ada perjanjian, agar luput dari jeratan hukum, untuk mantan Kepala Dinas Perijinan Karna Suswandi naik ke Eselon II “mengeluarkan” dana sebesar Rp 150 juta,  sedangkan Camat Botolinggo dan Camat Taman Krocok “bayar” Rp 100 juta, termasuk Drs Hidayat, untuk menjadi seorang Sekda diduga yang “menghabiskan” dana mencapai Rp.700 juta.

Jual beli jabatan ini sudah menjadi tren di Pemkab Bondowoso yang “dilakukan” oleh Kepala BKD dan bahkan ada pejabat eselon III yang tidak punya istri yaitu Camat Taman Krocok. Hal ini terlihat susunan pejabat Pemkab semakin amburadul karena kemampuan kemampuan dan golongan pangkatnya, mereka harus bayar ratusan juta Rupiah. (TS)

FIF Jadi Korban Pelaporan "Pengelapan" oleh Nasabah "Awu awu"

TALIWANG-NTB, EXTREMMEPOINT.COM : - PT Federal International Finance (FIF) Cabang Taliwang ke Polres Sumbawa Barat, Kamis (19/04) lalu oleh Muhamad Ridha, warga RT 02/05 lingkungan Sebok Kelurahan Dalam-Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atas “Penggelapan” terkait kepemilikan BPKB sepeda motor a/n Muhammad Ridha yang kini telah dikuasai oleh Rosidi, warga Dusun Galupag Rt 01 Rw 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang.

Ridha telah berupaya menempuh secara kekeluargan namun tidak juga mencapai titik terang, maka dirinya terpaksa melaporkan kasus ini ke Polisi.

PT FIF Taliwang memberikan BPKB tersebut dengan melampirkan surat pernyataan Rosidi, Surat Keterangan dari Kelurahan Dalam dan Kwitansi perlunasan serta KTP Rosidi sebagai syarat.

Menurut Muhammad Ridha, Konsumen FIF mengatakan, “Ia mengetahui hal itu saat dirinya mendatangi Sekretariat PT FIF Cabang Taliwang untuk mengambil BPKB. Namun alangkah terkejutnya ketika mengetahui BPKB tersebut telah diberikan kepada orang lain (Rosidi) dan saya sangat kecewa sekali,” katanya pada extremmepoint.com setelah selesai melaporkan ke Penyidik Reskrim Polres.

Dia menambahkan, ““Kalau hanya alasan saya tidak ada ditempat karena berada diluar daerah, lantas pihak PT FIF Taliwang menyerahkan BPKB sepeda motor itu kepada orang lain, jelas tidak masuk akal. Mudah-mudahan ini akan memberi efek jera bagi yang lainnya untuk tidak secara sepihak mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan orang lain,”tambahnya.

Menurut Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasat Reskrim, Iptu Anton Santoso mengatakan, “Membenarkan, bahwa telah menerima laporan pengaduan dari Muhammad Ridha, atas dugaan penggelapan BPKB itu. Untuk kasus ini pihaknya akan tetap memproses lebih lanjut pengusutannya,” katanya pada extremmepoint.com.

Dilain tempat, Menurut Yudi Hermanto, Vice PT FIF Cabang Taliwang mengatakan, “Pihaknya memberikan BPKB Sepeda Motor milik tersebut kepada Rosidi, karena dikuatkan oleh beberapa lampiran yakni KTP/indentitas pemilik dilengkapi dengan pernyataan dari Rosidi bermaterai Rp 6000,- keterangan dari RT dan Kelurahan dengan pertimbangan bahwa Muhammad Ridha selaku pemilik BPKB tidak berada ditempat atau berada diluar daerah,” katanya pada extremmepoint.com.

Yudi menambahkan, “Dan Rosidilah yang telah melunasi kredit sepeda motor tersebut hingga bulan terakhir, dan ada kebijakan perusahaan untuk mengeluarkan BPKB tersebut. Menyikapi persoalan tersebut pihaknya siap bertanggung jawab dengan kata lain menghadapi gugatan dari Muhammad Ridha. Sebaliknya, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Rosidi, jika perlu PT FIF Taliwang memungkinkan akan menuntut Rosidi. Tetapi sebelumnya pihaknya akan menempuh jalur kekeluargaan dengan mempertemukan Muhammad Ridha dan Rosidi atau menempuh kebijakan lainnya sehingga masalah ini bisa tuntas,” tambahnya saat dikonfirmasi dikantor PT FIF Cabang Taliwang.

Menurut Praktisi Hukum, Anindya Pramono, SH, MH dari LBH “Tri Daya Cakti” mengatakan,” bahwa dalam pengartian hukum perikatan dan perjanjian, klausul-klausul pada perjanjian tersebut menerangkan, dimana penerima prestasi dan pemberi prestasi mematuhi dan mentaati perjanjiannya. Kewajiban rosidi (debitur) adalah memberikan prestasi kepada pihak (kreditur) PT FIF Cabang Taliwang, pabila prestasi-prestasi rosidi terpenuhi maka selayaknya pihak kreditur memberikan haknya,”katanya pada extremmepoint.com dikantornya Jalan Kartini 30 B, Surabaya.

Dia menambahkan, “Dalam hal ini telah diatur KUHPerdata, yang mengatur ketentuan-ketentuan pada topik permasalahan Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang (kreditur) oleh seorang ketiga yang membayar kepada siberpiutang itu. Pada subrogasi atau penggantian ini, seorang yang ketiga yang membayar  suatu utang menggantikan kedudukan kreditur, terhadap si debitur. Jadi setelah utang itu terbayar, muncul seorang kreditur baru yang menggantikan kedudukan kreditur lama. Maka dari itu, utang tersebut hapus karena pembayaran tadi, tetapi pada detik itu juga hidup lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur lama. Karena, pandangan kita, karean hutang lama itu hidup kembali, maka segala embel-embel atau sangkut paut dari utang lama itu tetap hidup kembali, dan ikut serta berpindah ketangan kreditur baru, yaitu orang ketiga yang membayar itu,”jelasnya. (KYY)

Warga Sukawati Bali Adukan Adanya Rekayasa Hukum kepada Presiden SBY

DENPASAR, EXTREMMEPOINT.COM : - Sebanyak 251 warga Desa Adat Telabah, Sukawati, Gianyar-Bali melayangkan surat pengaduan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehubungan adanya indikasi "rekayasa" hukum terhadap perkara dugaan korupsi dana parkir yang dikelola Yayasan Widia Swara di Gianyar sekitar Rp 276 juta dengan terdakwa I Ketut Supir.

Warga berharap agar Yudhoyono memberikan perhatian terhadap kasus ini, karena dinilai banyak kejanggalan. Salah satu kejanggalannya I Ketut Supir diadili pada pengadilan tipikor Denpasar dan bukan peradilan umum, mengingat Yayasan Widia Swara bukan milik pemerintah. Dalam hal ini tidak ada keuangan negara yang dirugikan.

"Kami berharap agar Presiden mau memberikan perhatian dalam perkara yang diduga banyak rekayasa ini," ujar Sudana, salah seorang warga Sukawati yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat pengaduan kepada Yudhoyono, Kamis (03/05), di Gianyar-Bali.

Majelis hakim diketuai Istiningsih Rahayu pada sidang di pengadilan tipikor Denpasar 23 April lalu menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan terhadap I Ketut Supir karena dugaan kasus korupsi dana parkir Yayasan Widia Swara. Majelis hakim menilai I Ketut Supir melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas putusan ini I Ketut Supir menyatakan banding. Perkara ini berawal dari adanya laporan beberapa warga Sukawati ke Kejaksaan Gianyar, namun dalam persidangan saksi pelapor tidak pernah dihadirkan.

Sudana menjelaskan, selain mengadu kepada Presiden Yudhoyono, ratusan warga juga mengirimkan surat yang sama kepada Wakil Presiden Boediono, Menkumham, Jaksa Agung dan berbagai instansi terkait di Jakarta dan Bali.

Dalam surat pengaduannya itu warga merasa sangat prihatin atas kasus yang menimpa I Ketut Supir (Ketua Yayasan Widia Swara ) ini, karena diduga telah menjadi korban "rekayasa" hukum. "Kami menduga keras perkara ini penuh dengan rekayasa hukum," tegas Sudana.

Sementara penasihat hukum I Ketut Supir, Suratin Lijaya kepada pers seusai sidang di pengadilan tipikor Denpasar beberapa waktu lalu mengungkapkan berbagai fakta di persidangan yang dinilai banyak kejanggalan dan tidak pernah dipertimbangkan majelis hakim. Dari 18 saksi yang dihadirkan, menurut Suryatin, tak ada satu pun yang memberatkan Ketut Supir. "Dalam persidangan hakim selalu menyumpah saksi, namun perkataan saksi tak pernah didengar atau dipertimbangkan oleh majelis hakim," tuturnya.

Suryatin maupun ratusan warga lainnya menduga kasus ini muncul karena adanya sentimen pribadi dari beberapa warga Sukawati. "Seolah-olah hukum dijadikan ajang sentimen pribadi dan Ketut Supir sepertinya sengaja dibenturkan dengan Negara," tandas Sudana. 

Suryatin menyebutkan, selama persidangan di pengadilan tipikor Denpasar tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) AA Kusumayasa dkk tidak pernah menghadirkan para saksi pelapor guna didengarkan keterangannya. "Ini kan sangat aneh dan janggal sekali kalau saksi pelapor tidak pernah didengarkan keterangannya di persidangan," imbuh Suryatin.(Tety)

Barometer Keadilan LBH Murni

SURABAYA, EXTREMMEPOINT.COM : - Banyak LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang membela kaum miskin tertindas secara hukum tetapi sedikit yang membela karena Nurani. Dari operasional dan fee (upah) bagi pembela kaum miskin tidak pernah samasekali menjadi kendala dalam kiprahnya seperti yang dilakukan oleh YLBH-Ikatan Keluarga Alumni Unniversitas Islam Indonesia (IKA UII) dari Yoyakarta dan LBH “Tri Daya Cakti” dari Surabaya. 

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) Moch. Mahfud MD melantik Wirawan Adnan SH, sebagai Direktur Yayasan Lembaga Hukum IKA UII (YLBH-IKA UII), di Jakarta.

YLBH-IKA UII beranggotakan para alumni Fakultas Hukum UII Yogyakarta, yang berkecimpung di bidang hukum, baik sebagai pengacara, notaris, maupun bidang lain. Sosok Wirawan Adnan sudah tidak asing lagi di pentas dunia kepengacaraan tanah air. Sejumlah kasus besar pernah ia tangani, antara lain: kasus Ba'asyir, kasus debt collector nasabah Citibank, dan lain-lain.

Selain Wirawan, YLBH-IKA UII juga diperkuat Henry Yosodiningrat, Ari Yusuf Amir, John Pieter Nazar, dan sejumlah pengacara terkemuka lain. Bidang garap YLBH-IKA UII diutamakan melakukan pendampingan bagi warga yang tertindas secara hukum, dan juga mengkritisi kesewenangan hukum.

Ditempat berbeda, di Surabaya LBH “Tri Daya Cakti” juga berkiprah baik karena dari TEAMnya sangat solid dan mengedepankan kepentingan orang kecil yang mendapatkan masalah hukum serta memberikan solusi serta membantu fakir miskin, yatimpiatu dan orang-orang jompo. Hal itu sudah menjadi agenda rutin setiap bulannya.

Hermawan Benhard Manurung, SH, MHum sebagai Penasehat di LBH “Tri Daya Cakti” saat ini juga banyak menangani kasus-kasus kaum tidak mampu. Menurutnya, “Kasus seperti Perdata, Pidana dan lainnya memberikan kepuasan tersendiri pada kami apabila dapat menolong mereka, karena kami dan tim selalu ingin mengamalkan “Kasih dan Sayang”, jika Allah saja dapat mengasihi dan menyayangi umatNya begitu besar lalu mengapa kita juga tak dapat meniru-Nya sekalipun kita tidak akan dapat menyamaiNya,” jelasnya pada extremmepoint.com.

LBH “Tri Daya Cakti” berkantor di Jalan Kartini 30 Surabaya terdiri dari tiga (3) personel pengacara yang professional dan energik yaitu Kukuh Priyo Prayitno, SH (33), Soetjipto Soekrisno Hadi, SH (33), dan Anindya Pramono, SH, MHum (24). (YKK)