Ricuh ,Akibat Grasi Corby

EXTREMMEPOINT.COM : - Grasi yang diberikan pada Schapelle Leight Corby jika berdasarkan pada beberapa Negara yang tidak lagi mengkategorikan ganja sebagai narkotika maka hal itu sebagai pelintiran persepsi tentang sanksi hukum.

Penjelasan pemerintah tentang alasan dibalik pemberian Grasi untuk terpidana narkotika Schapelle Leigh Corby tidak layak dipercaya. Sedangkan penjelasan Menteri Hukum Dan HAM Amir Syamsuddin tak lebih dari upaya pelintiran persepsi tentang sanksi hukum yang menjerat Corby.

Ketika Corby tertangkap dan menjalani proses hukum, apakah perlakuan hukum RI terhadap penyelundup dan pengedar ganja sama dengan negara lain?. Hal itu bertentangan dengan komitmen nasional memerangi jaringan narkotika internasional dan sel-selnya di dalam negeri.

Menurut Anggota Komisi III, Bambang Soesatyo mengatakan, “Menkumham mengada-ada ketika mengatakan beberapa negara tidak lagi mengkategorikan ganja sebagai narkotika. Bahkan hukuman atas kepemilikan ganja diringankan atau dihapuskan," kata pria berwibawa ini pada extremmepoint.com, Minggu (27/05).

Masih Bambang, "Kalau ada pengecualian terhadap penyelundup atau pengedar ganja, mengapa Corby sejak awal didakwa dengan pasal kejahatan narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas I yang berbahaya?," ujar politisi Golkar itu.

Dia menambahkan, "Apalagi kalau grasi Corby itu dihadap-hadapkan langsung pada inisiatif Amir menerbitkan kebijakan pembatasan remisi bagi terpidana korupsi, teroris dan terpidana narkoba," pungkasnya dengan serius.

Corby wajib diperlakukan manusiawi, baik saat dia dalam kondisi fisik sehat-bugar, maupun ketika dia dalam kondisi fisik tidak prima karena sakit-sakitan. Hak-haknya sebagai manusia berstatus terpidana harus dipenuhi dan dihormati. Itulah kewajiban Indonesia yang harus dilaksanakan Amir cq Ditjen Pemasyarakatan dan manajemen LP Kerobokan, Bali.

Jika Corby sakit, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan bahwa Corby mendapat dan menerima layanan medis yang layak agar dia bisa sembuh.

"Bukan rekomendasi kepada Presiden agar dia mendapatkan Grasi yang berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan merusak semangat pemberantasan narkoba," pungkas Bambang dengan serius.

Menurut Ketua LSM Teinga Lebar, Benhard Manurung SH, Mhum mengatakan, “Seperti yang akan dilakukan Granat untuk menggugat di PTUN, apakah Granat sendiri mempunyai “LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI SPECIALIS” artinya aturan hukum yang tertinggi dan tidak dapat dikesampingkan oleh aturan khusus,” kata pria berwibawa ini pada extremmepoint.com, Minggu (27/05).

Masih Benhard, “Perlu diingat UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum  adapun kapasitas Pendampingan untuk tindak pidana Narkotika tidak boleh dilakukan oleh Ormas, LSM karena didalam UU Narkotika tidak menyebutkan adanya LEGAL STANDING, lain halnya dengan LSM Perlindungan Konsumen dan Perburuhan yang tertera didalamnya LEGAL STANDING jadi menyikapi kasus Corby cukup JPU yang melakukan Gugatan dan sebagainya,” ujarnya.

“Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Hal ini bertujuan agar hak Prerogratif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak,” pungkasnya.

MA tidak melihat hal-hal lain seperti pertimbangan politis atau lainnya. Pertimbangan yang diberikan MA adalah murni pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum MA kepada Presiden soal grasi sebenarnya tidak mengikat. Presiden bisa saja mengikuti pertimbangan tersebut, bisa pula tak mengindahkannya. (KYY)

Polrestabes Surabaya Grebeg Sarang Narkoba

EXTREMMEPOINT.COM : - KaPolrestabes Surabaya, Kombes Pol Tri Maryanto memimpin secara langsung razia di beberapa tempat Hiburan malam pada Sabtu (26/05) malam. 

Sarang dan terminal narkoba sangat cocok di hiburan malam, memang lokasi ini strtegis untuk peredarannya dan hal tersebut bukan rahasia umum lagi bahkan juga rawan tempat prostitusi karena tempat ini surga sesaat bagi pengunjungnya.

Menurut Kompol Suparti, Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya mengatakan, “Razia ini merupakan bagian dari operasi penyakit masyarakat dan kami akan merazia tempat hiburan sewaktu-waktu. Semua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat," katanya pada extremmepoint.com, Minggu (27/05) di Mapolrestabes.

Operasi tadi malam difokuskan di Kowloon dan Deluxe. Dia menambahkan, “Sasaran utamanya adalah narkoba dan kami tidak akan berhenti menyatakan perang terhadap narkoba. Tapi kami juga mencari indikasi adanya tindakan pidana lainnya,” tambahnya.

Hasil yang diperoleh dari razia itu, setidaknya ada empat pengunjung yang diamankan dari Deluxe. Tapi mereka belum dinyatakan sebagai tersangka karena harus dilakukan pemeriksaan di Polrestabes.

Masih Suparti yang mengacu pada penjelasan AKBP Iskandar, Kasat Narkoba, “Kami masih melakukan pemeriksaan karena keempatnya terindikasi sebagai pengguna. Tapi kami belum menetapkan status apapun, masih sebatas dimintai keterangan,” ujarnya.

Empat orang tersebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan,juga dilakukan tes dilaboratorium forensic untuk mencari kepastian penggunaan narkoba, dikarenakan pada saat melakukan razia polisi telah menemukan tiga butir “pil ekstasi”. Namun Iskandar belum dapat memastikan disebabkan pil itu juga akan masuk uji laboratorium.  

“Pil-pil itu diselipkan di sofa di sebuah ruangan. Belum ada yang mengaku sebagai pemiliknya, tapi kami mencurigai salah satu di antara empat pengunjung yang kami amankan," pungkasnya.

Menurut Sekertaris LSM Telinga Lebar, Suro Wijoyo mengatakan, ”Narkoba harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena Narkoba dan barang-barang sejenisnya merupakan perusak generasi penerus dan Bangsa. Tempat-tempat Hiburan Malam adalah lokasi strategis untuk peredarannya maka kami sangat setuju sekali dengan adanya razia ini,” kata pria tampan dan berwibawa ini dikantornya jalan Kupang Panjaan 57 Surabaya pada extremmepoint.com.

Dia menambahkan, “Tangkap dan jebloskan kepenjara semua yang terkait dengan narkoba. Jangan biarkan Narkoba beredar seenaknya. Kami himbau kepada Kepolisian agar sering-sering mengadakan razia tapi mendadak, dikhawatirkan sebelum ada operasi timbul kebocoran. Sehingga tidak menghasilkan ikan yang besar. Kami atas nama LSM sangat mendukung adanya razia seperti yang telah dilakukan tadi malam. Bila perlu diadakan penjagaan setiap malam agar sebagai shock terapi bagi pengunjung, pengedar, dan bahkan bandarnya,” tambahnya dengan tegas dan lugas. (KYY)

Polres Pamekasan Didatanggi Puluhan Warga

EXTREMMEPOINT.COM : - Mapolres Pamekasan didatangi puluhan warga Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura untuk melaporkan Saprawi, Kades (Kepala Desa) terkait penggelapan beras untuk Rakyat Miskin, Sabtu (26/05).

Menurut Tohir, teman dekat Saprawi mengatakan, “Selama lima tahun ada yang hanya menerima lima kali dan ada yang menerima delapan kali,” ungkapnya pada extremmepoint.com.

Dia menambahkan, “Ada yang empat kilo dan ada yang kurang," tambahnya.

Warga juga diminta menebus Raskin tersebut seharga Rp 2.000 per kilogram. “Seharusnya, warga menerima Raskin rutin tiap bulan. Bahkan pemerintah memprogramkan Raskin ke-13 tiap tahun,” jelasnya.

Menurut Syamsul sebagai Koordinator warga, mengatakan, ”Saya disuruh kembali lagi Senin depan untuk melengkapi laporan ini," katanya. Dari pihak kepolisian menyatakan kurang lengkap laporan tersebut terkait indikasi penggelapan Raskin, dan perbuatan tidak menyenangkan.

Dia menambahkan, Saprawi telah mengancam dirinya dan warga lainnya yang membentangkan poster soal penggelapan raskin. “Saat itu, Saprawi tidak terima dengan tulisan yang ada di spanduk. Ia menatangi rumah saya mengeluarkan senjata tajam dan mengancam saya,” pungkasnya. (TIMSUS)

IMF Desak Yunani Bayar Pajak

LINK-UP, EXTREMMEPOINT.COM : - Kepala IMF Christine Lagarde mendesak Yunani untuk membayar pajak, dengan mengatakan dia khawatir tentang penderitaan anak-anak di sub-Sahara Afrika daripada orang-orang dari bangsa yang dilanda krisis Eropa.

Dari data yang dihimpun oleh extremmepoint.com, Ms Lagarde mengusulkan itu payback waktu untuk Yunani. Yunani telah berjanji untuk menerapkan langkah-langkah super penghematan sebagai imbalan atas bailout multi-miliar euro.

Tapi kesepakatan itu sekarang terancam setelah pemilihan tidak meyakinkan pada bulan Mei. Sebagai Yunani menanti sebuah jajak pendapat baru pada bulan Juni, sekarang ada kekhawatiran bahwa Athena mungkin terpaksa meninggalkan zona euro.

Hal ini berpotensi memicu pelarian bank yang tidak hanya di Yunani tetapi di negara-negara zona euro lainnya, para ahli memperingatkan.

Menurut Ms Lagarde, Kepala Dana Moneter Internasional mengatakan, "Sejauh Athena yang bersangkutan, saya juga berpikir tentang semua orang-orang yang mencoba melarikan diri dari pajak sepanjang waktu. Saya pikir mereka juga harus membantu diri mereka secara kolektif," katanya pada extremmepoint.com.

Dia menambahkan: "Saya lebih memikirkan anak-anak kecil dari sebuah sekolah di sebuah desa kecil di Niger yang bisa mengajar dua jam sehari, berbagi satu kursi untuk tiga orang, dan yang sangat antusias untuk mendapatkan pendidikan saya memiliki mereka dalam. pikiran saya sepanjang waktu.

Masih Lagarde, “Karena aku pikir mereka membutuhkan bantuan bahkan lebih dari orang-orang di Athena. Mereka memiliki waktu yang bagus dan sekaranglah waktu pengembalian,” pungkasnya.

Yunani telah mengalami resesi selama lima tahun, lumpuh oleh sebuah gunung utang, pengangguran yang tinggi dan kerusuhan buruh atas langkah-langkah penghematan. Jajak pendapat sekarang menunjukkan bahwa blok kiri Syriza, yang datang kedua di Yunani pemilihan 6 Mei kemungkinan untuk memenangkan suara pada 17 Juni. Mereka juga menentang kondisi ketat yang dikenakan atas Yunani di bawah kesepakatan yang besar Uni Eropa-IMF bailout. (LINK-UP)