Produser Film Wajib Beretika

LSM TELINGA LEBAR :  - Pembohongan publik yang dilakukan produser film Mr Bean Kesurupan Depe, KK Dheraaj, di mana pemeran Mr Bean bukan Rowan Atkinson, membuatnya dapat menghadapi masalah hukum.

Pelaku Usaha dan Konsumen wajib memahami prinsip bisnis yang benar karena bisnis yang benar itu pasti beretika yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Surowidjojo, Sekertaris LPPKN (Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Nasional) Provinsi Jatim, produser film tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana jika terbukti melakukan pembohongan publik terhadap film yang dibintangi Dewi Persik itu.

“Jika film ini benar-benar mengandung unsur melanggar aturan maka sudah dapat dikatakan rananya termasuk Pidana kalau memang membohongi publik, dan Perdata jika konsumen, dalam hal ini penonton, tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan melalui informasi," ungkapnya pada LSM TELINGA LEBAR dikantornya Jalan Raya Gunungsari, Surabaya Jumat (08/06).

Dia menambahkan, "Kalau dinyatakan bersalah pada pembuktiannya, maka produser harus mengganti kerugian yang ditimbulkan secara  materiil dan atau membayar imateriil penonton," tambahnya dengan tegas dan lugas.

“Perlu diketahui untuk Pelaku Usaha dan Konsumen bahwa Etika Bisnis sangatlah penting karena disitulah akan meminimalisir bahkan menghapus adanya pelanggaran yang akan terjadi. Adapun Etika Bisnis itu haruslah dilandasi dengan moral yang berbudiluhur, jujur, transparan dan bersikap professional,” pungkasnya.

Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang berbudiluhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional. (YYK)

Status Pegawai KPPU Samar

EXTREMMEPOINT.COM : - Kiprah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama 12 tahun telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi status kepegawaian KPPU masih samar. Padahal para anggota Komisi KPPU diangkat oleh Presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar dari sebelumnya. Kontribusi KPPU selama 12 tahun dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah untuk penting tidaknya Lembaga ini.

KPPU bekerja berdasarkan perintah Undang-undang dan dibiayai oleh APBN. Hal ini sangatlah memalukan. Keberadaannya bisa menjadi terdepan dalam menghadapi persaingan Pasar Global sebab pesan yang diamanahkan pada KPPU melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bagaimana semua warga mendapat hak yang sama dalam berusaha.

Yang mana persaingan juga mendorong terciptanya efisiensi dan kesejahteraan masyarakat sebab persaingan usaha akan membuka peluang banyaknya pilihan. Berbeda jika sebuah industri dikuasai atau dimonopoli oleh segelintir orang.

Menurut Ketua KPPU, Ir. Tadjuddin Noer Said mengatakan, “Jadi di tengah besarnya wewenang dan kontribusi KPPU, suatu ironi ketika orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya seperti 'diabaikan' oleh negaranya sendiri. Kekhawatiran saya terhadap kondisi ini bukan semata-mata kepentingan staf atau komisioner KPPU melainkan juga besarnya tantangan negeri ini melalui kegiatan dunia usaha. Sebab melalui tujuan, peran dan wewenangnya, KPPU bisa mendorong iklim yang tidak hanya tercipta di kalangan dunia usaha melainkan juga di eksekutif, legislatif dan yudikatif,” katanya saat dalam sambutan perayaan HUT KPPU ke 12 pada Kamis (07/06).

"Hal ini berdampak pada meningkatnya daya saing nasional. Saya membayangkan jika hukum dan kebijakan persaingan berhasil ditegakkan, maka akan lahir pelaku usaha dalam negeri yang mampu memenangkan persaingan di arena global. Sulit saya bayangkan perusahaan sebagus Garuda harus lumpuh dan menjadi burung besi berkarat hanya karena disandera oleh kebijakan yang jauh dari persaingan. Padahal ketika Garuda dipersaingkan, perusahaan ini mampu melakukan inovasi dan menerapkan strategi bisnis yang seharusnya. Dan kita harus bangga, Garuda meraup untung besar."

"Inilah mimpi saya atau kawan-kawan di KPPU yang melihat betapa industri kita kalau dibiarkan bersaing bukan mati malah meraup untung. Tentu saja langkah ini bisa diterapkan di BUMN lain seperti Pertamina, PLN atau perusahaan jasa konstruksi yang harus tumbuh dikerasnya persaingan," jelasnya dengan bersemangat.

"Bagi saya KPPU adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan ekonomi dan politik bangsa ini di era pasar bebas. Karena itu sangat wajar jika KPPU tidak pernah lelah mengingatkan bahwa otoritas persaingan sangatlah penting. Bukan karena saya masih di KPPU melainkan peran dan wewenangnya yang sangat penting bagi ekonomi nasional. Jika memang dianggap tidak penting dan memboroskan anggaran negara, tentu siapapun harus menerima jika KPPU dibubarkan. Tetapi sebaliknya jika kinerja lembaga persaingan ini mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat, tentu pemerintah harus pula memberikan perhatian yang serius bahwa KPPU memang dibutuhkan Negara,” pungkasnya.

Bukti hasil kiprah KPPU, masyarakat telah merasakan harga SMS yang sangat murah dari sebelumnya Rp 250-350 menjadi dibawah Rp 150, harga tiket pesawat yang beragam, mulai membaiknya layanan usaha di sejumlah industri dan usaha serius sejumlah BUMN untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi pemenang dalam persaingan. (YYK)

Satu Orang Narapidana Wanita Kabur Dari LP Medaeng

EXTREMMEPOINT.COM : - Tahanan Nur Ari yang terjerat kasus penggelapan telah melarikan diri dari Rutan Klas I Medaeng Sidoarjo sekitar 14.00 Wib.

Bobroknya sistem Rutan Medaeng yang terbukti dengan kaburnya Nur Ari dari Rutan dan tak seorang petugaspun yang mengetahui, dan hal tersebut merupakan tamparan bagi pihak Rutan untuk memperbaiki system yang ada.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh extremmepoint.comdilapangan bahwa Nur Ari yang tinggal di tahanan wanita Blok W ini, kabur saat jam besuk, dan menyamar sebagai pembesuk.

Menurut narasumber di Rutan Medaeng mengatakan, “Tadi dia dibesuk keluarganya, kemungkinan ikut pulang bersama keluarganya,” katanya singkat. Sabtu (09/06) 16.00 Wib.

Ketika Kepala Rutan Medaeng Agus Irianto dikonfirmasi extremmepoint.com terkait kaburnya tahanan itu lewat ponselnya ternyata tidak aktif.

Jika tahanan bisa kabur hari ini maka dimungkinkan juga pada hari kedepannya dapat terulang kembali seperti ini, mungkinkah itu terjadi lagi? (KYY)

Setiap Partai Wajib Clean KKN

EXTREMMEPOINT.COM : - Dimungkinkan dana hasil korupsi yang dilakukan oleh para politikus mengalir ke kas Partai. Dan perlu ada peraturan yang memberikan batasan-batasan terhadap gerak-gerik Partai. Dan di Indonesia belum ada Partai Politik yang dikategorikan Partai Modern.

Perlu ada kebijakan yang mencantumkan bahwa partai harus membuat rancangan anggaran belanja yang kemudian dipublikasikan untuk mendapat penilaian publik.

Menurut pengamat politik, Sebastian Salang, “Buat regulasi agar parpol membuat rancangan anggaran belanja partai. Kalau sudah dibuat sampaikan kepada publik, biar publik menilai apakah rancangan anggaran dari parpol itu sudah rasional atau belum. Kalau rasional berapa biaya partai yang bisa dibiayai oleh anggota sendiri, berapa yang dibiayai oleh Negara,” jelasnya kepada extremmepoint.com di Jakarta, Sabtu (09/06).

Dia menambahkan, “Kalau sudah jelas seperti itu maka buat aturan, kalau ada partai yang tidak bias mempertanggungjawabkan keuangannya di setop pendanaannya lalu bisa saja dibuat suatu ketentuan tidak boleh ikut pemilu,” tambahnya.

“Kalau ada partai yang terindikasi korupsi seperti kasus Hambalang misalnya maka didiskualifikasi atau bila perlu dibubarkan partainya. Jadi ada sanksi yang sangat tegas, karena mereka menggunakan uang Negara,” pungkasnya.

Menurut Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Haryanto, “Dari sekian banyak partai politik di Indonesia, ternyata belum ada yang modern," katanya dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rabu (06/06)

Dia menambahkan, “Berjalannya proses kaderisasi dan kedua adanya institusionalisasi di partai tersebut. Kedua elemen ini harus ada, baru bisa dikatakan partai itu sudah modern,”tambahnya.

Ditempat terpisah menurut Subandi, warga Karah Surabaya, mengatakan, ”Memang Partai sudah tidak murni lagi dalam kancah Politik yang rawan sekali dengan KKN, coba saja dilihat Partai kita ini seperti Perusahaan dan Kerajaan dari system sampai managemennya jelas kan,” katanya pada extremmepoint.com.

Dia menambahkan, “Dari Partai diharapkan ada wakil rakyat yang dapat menjembatani aspirasi masyarakat tetapi apa yang tercipta, KKN to. Dan hal ini sudah melenceng dari tujuan Reformasi. Untuk Partai yang seperti ini perlu ditertibkan dan sanksi yang tegas dengan dibuatkan UU atau mengamandemenkan pada UU yang ada,” tambah pria yang tampan dan berwibawa ini.

Tidak modernnya sebuah partai menyebabkan partai politik menjadi feodal, oligarkis, dan traksional. partai politik hanya menjalankan proses kaderisasi, namun melupakan institusionalisasi yang merupakan jati diri sebuah partai politik. Institutionalisasi ditandai dengan keberadaan partai yang lebih kuat dari kader. 

Minimnya figur parpol dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah membuat kurangnya pemimpin yang handal. Pemimpin merupakan figur yang dapat dibuat contoh atau panutan yang benar tetapi jika sebaliknya yang terjadi, apa pantas dipilih untuk mendapatkan amanah rakyat yang notabene Suara Rakyat Adalah Kebenaran. (BON)