SELAMAT DATANG DI TELINGALEBAR.BLOGSPOT.COM-*PENGAWAL HUKUM DAN PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA SERTA NKRI HARGA MATI-*

Jumat, 15 Juni 2012

Keanehan Dibalik Dakwaan JPU

EXTREMMEPOINT.COM : - Sidang lanjutan Hamzah fajri, mantan lurah kebraon semakin memanas. Pihak Hamzah menyangkal telah meminta sejumlah uang kepada warga dalam penyertifikatan tanah bagi warga miskin (Prona), menurutnya warga telah memberikan uang transport kepada pihak kelurahan guna pengurusan sertifikat tanahnya.
Sidang kali ini mendengarkan keterangan dari Saksi-saksi. Seperti saksi Mohamad Nadhor dan  Suwanto menuturkan, bahwa Uang Rp 4,5 juta tersebut adalah hasil rapat kesepakatan bersama antara Pokja dan Peserta Prona, sedangkan untuk sertifikatnya juga sudah selesai,kata keduanya kepada Yappy SH.MH selaku ketua Majelis Hakim, Rabu(13/06) di PN Surabaya.
Keterangan Momamad Nadhor dan Suwanto ini tidak jauh berbedah dengan saksi-saksi sebelumnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kasus mantan lurah kebraon Surabaya ini ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Dirinya (Hamza fajri) turun dari jabatannya sebagai Lurah Kebraon Surabaya.
Setelah lama tak terdengar, bahkan dikabarkan kasusnya dihentikan, mantan lurah kebraon, Hamzah fajri kemarin akhirnya  kembali duduk dikursi pesakitan ruang persidangan Tipikor PN Suarabya.
Bahkan, dalam sidang dengan agenda keterangan saksi dini hari tadi rabu(13/06), ia terancam hukuman 20 tahun penjara atas dugaan gratifikasi ke warganya. Ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primeir yang dijeratkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Karimudin SH.
Dakwaan ini dilapisi dengan Pasal 11 UU pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumanya maksimal 5 tahun panjara. Dia didakwa telah memungut uang ke warga diluar ketentuan. Diantaranya : untuk program nasional agrian (Prona) penyertifikatan tanah untuk warga ekonomi lemah.
Awalnya dia menerbitkan surat keputusan lurah pada 25 Januari 2011 tentang panitia kerja dan kelompok kerja penyertifikatan tanah prona. Dia mewajibkan setiap pemohon untuk membayar Rp 4,5 juta, bisa diangsur dengan pembayaran pertama Rp 1,5 juta persertifikatan pada 24 pemohon. “hal itu menyalahi ketentuan karena pengurusan itu tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Karimudin dalam dakwaannya.
Masih dari  Karimudin. Dari data yang ada disekertaris kelurahan, ada Rp 46,7 juta uang yang berhasil dikumpulkan dari pemohon. “dari Rp 46,7 juta, Rp 18,2 juta diantaranya untuk akomodasi dan transportasi, sedangkan sisanya “untuk” kepentingan pribadi dan disimpan sekertaris kelurahan.
Selain pungli Prona, Hamzah juga diduga telah memungut surat-surat sebesar Rp 17,5 juta. Selain itu juga meminta uang dari kontraktor pembangunan SMPN 24 Surabaya sebesar Rp 10 juta serta Rp 350.000 untuk kepengurusan surat keterangan waris,”katanya. 
Menanggapi dakwaan ini Hamzah menyerahkan sepenuhnya pada kuasa Hukumnya Nurul Anwar. Sementara usai sidang Nurul Anwar mengaku banyak hal yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa, karena itu, dalam persidangan minggu depan Ia akan melakukan eksepsi alias pembelaan atas Kleinnya. (ROBBY)

Perpres Wamen Benturan Dengan UU

EXTREMMEPOINT.COM : - Wamen harus dihapus karena berbenturan dengan tugas Sekjen/Dirjen dan bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara.
Menurut Surowidjojo mengatakan, “Perpres No 60/2012 bertentangan dengan UU Kementerian Negara Pasal 9 dan 10. Dengan hapusnya Perppres maka hapuslah posisi wamen sekarang” katanya pada extremmepoint.com yang juga menjabat sebagai Sekertaris LPPKN Provinsi Jatim, Kamis (14/06) 13.00 Wib.
Dia menambahkan, “Benturan antar pasal UU dengan Perpres ini banyak. Seperti cara pembentukannya tidak jelas dan dia tidak memahami perkembangan hukum dari MK. Kalau mau bikin wamen syaratnya harus membuat analisa pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan terlebih dahulu, baru membuat wamen. Di Perpres tadi tugas wamen berbenturan dengan Dirjen, Sekjen sehingga pasalnya tidak sinkron," tambahnya.
Presiden mempunyai Hak Prerogratif membentuk wamen. Tetapi ada masalah dalam pengangkatan wamen tersebut.
Akhir pekan lalu MK menyatakan wamen adalah Hak Prerogratif Presiden. Sedangkan MK menyatakan wamen adalah jabatan politis dan masuk dalam anggota kabinet. Alhasil, Presiden SBY kembali merevisi perpres dan keppres wamen sesuai putusan MK. Namun lagi-lagi perpres tersebut dinilai melanggar hukum dan akhirnya ada yang menggugat ke MA. (GLBT)

Kamis, 14 Juni 2012

Masihkah Pancasila Menjadi Pandangan Hidup bangsa

EXTREMMEPOINT.COM : - J Kristiadi mengkhawatirkan Indonesia menjadi Negara Mafia.  Banyak kebijakan yang dikeluarkan baik legislatif dan eksekutif hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi.
Menurut J Kristiady mengatakan, “Di bukunya Benny K Harman, saya lupa judulnya. Bagaimana DPR itu orang-orangnya cari duit, disampaikan secara eksplisit kok. Negara tidak hanya dipengaruhi mafia, tapi sudah jadi negara mafia," katanya setelah usai diskusi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta.
Berdasarkan buku yang dibuat anggota DPR terpapar bagaimana politisi mencari uang. Mereka tahu perbuatan itu tidak benar, tetapi tetap dilakukan.
"Mereka tahu cara itu buruk, tapi tidak bisa menghindarkannya. Seperti anak muda makan junk food padahal sudah banyak ancaman,"tambahnya.
Kalangan politisi Senayan saat ini mengalami political schizophrenia. Mereka tahu apa yang mereka lakukan buruk, tetapi tetap dilakukan.
"Negara-pun menjadi negara anarkis, sehingga kebijakan-kebijakannyapun anarki," pungkasnya.
“Inilah perlunya PANCASILA harus ditegakkan dengan gigih karena sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Way of Life) yang selama ini lambat laun akan ditinggalkan contohnya banyak anak didik yang tidak hapal apalagi menghayati serta mengamalkannya didalam kehidupan sehari-hari”.Terang Benhard Manurung,SH,Mhum ketua LSM TELINGA LEBAR saat ditemui dikantornya Jalan Pahlawan Surabaya.Kamis,14.00 Wib (14/06/2012).
Dia menambahkan, ”Apabila Pemerintah tidak menanamkan rasa Patriot dan Nasionalisme Kebangsaan terhadap Anak-anak sebagai penerus bangsa baik melalui Program Pengajaran Pendidikan melalui sekolah maka Niscaya kita akan jadi Budak dinegeri sendiri serta Jasa pahlawan pendahulu kita tidak mempunyai arti secuilpun dan akan jadi penerus mafia,”tambahnya.(YYK)

Wabah Krisis Mulai Serang

EXTREMMEPOINT.COM : - Indonesia sedang memasuki rana tahapan krisis. Terbukti adanya pelemahan Rupiah, penurunan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), dan penipisan likuiditas valas yaitu dolar Amerika Serikat (AS).
Selain indikasi tersebut, dampak krisis juga terlihat dari neraca perdagangan, ekspor lebih rendah dibandingkan impor.
Menurut Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, “Dari tiga indikasi tadi, menurut saya kita sudah krisis sekarang, kita waspada, bagi bank kita harus hati-hati kalau bisa mengurangi percepatan dalam pemberian kredit,” katanya pada extremmepoint.com setelah press conference Jazz Gunung 2012, di Jakarta, Selasa (12/06).
Berdasarkan data dan pantauan extremmepoint.com dilapangan diperoleh bahwa upaya yang perlu dilakukan perbankan sebagai antisipasi menghadapi krisis adalah dengan memperlambat penyaluran kredit, terutama dalam valas (USD). Bank juga dituntut dan mau tidak mau harus hati-hati, dan jangan menambah kredit karena risiko akan bertambah. Selain itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) juga harus dimonitor 
Sigit menambahkan, "Bank harus hati-hati dan jangan tambah kredit," ujarnya.
Pemerintah harus segera duduk bersama melakukan simulasi melalui beberapa manajemen protokol krisis yang dilakukannya melalui Kementerian Keuangan, BI, LPS dan OJK melalui FKSSK (Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan).
"Harus disinkronkan dari sekarang. Krisis sudah masuk ke kita, bukan ancaman lagi. Krisis tidak bisa dihindari yang kita lakukan adalah antisipasi dampak. Semua dari pemerintah, regulator, pelaku harus siap-siap untuk bisa menghadapi krisis," pungkasnya.
Ditempat terpisah, menurut Mulyono (36), warga Pacarkeling, Surabaya mengatakan, ”Krisis yang akan terjadi karena Pemerintah bergantung pada Negara lain sehingga mudah sekali untuk diarahkan tetapi jika Pemerintah membangun dengan apa yang kita miliki, saya sangat yakin Indonesia bisa mandiri, kita sudah punya orang yang berkwalitas dan sumber alam yang banyak, lucu jika kita kena dampak krisis,” katanya sambil tertawa. (BON)