POLRI Lamban tentukan Tersangka di Institusinya

EXTREMMEPOINT.COM : - KPK menunjuk tersangka lebih dahulu daripada Polri, untuk kasus “korupsi” driving simulation R2 dan R4 Korlantas Polri telah ditentukan. Karena Polri mencoba resisten dan akan menuai penilaian negatif. Dilema dan informasi pada publik akan membentuk opini di masyarakat terkait korupsi yang terjadi di institusi Polri, namun hal itu terlihat menjadi biasa karena secara umum sudah banyak yang mengerti. Menurut Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Analisis Kajian Anti Korupsi mengatakan, “Secara teoritis, kalau mau melawan hanya bisa melalui judicial review. Perlu diingat, jika melakukan perlawanan berarti resistensi dan publik akan menilai Polri tidak pro dengan pemberantasan korupsi," katanya pada extremmepoint.com, Jumat (03/08). Dia menambahkan, “Itu akan menurunkan citra kepolisian sendiri, dulu kasus Susno (Duadji, mantan Kabareskrim) sudah babak belur, Mabes Polri kemudian memperbaiki diri tapi ternyata tidak mudah," tambahnya. Seperti pada Pasal 50 Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, tindakan Polri menentukan tersangka setelah KPK dinilai tidak perlu. Polri diminta fokus untuk memperbaiki citranya di mata masyarakat yang masih belum dipercaya sepenuhnya. "Jadi kalau bisa fokus saja untuk memperbaiki wajah Polri, seperti kasus rekening gendut anggota juga belum selesai sampai sekarang. Kesannya, arogan betul kepolisian itu dan ini lucu sekali," ungkapnya. Upaya Polri mengumumkan tersangka dalam kasus yang telah diambil KPK ada indikasi menyembunyikan sesuatu. "Pertanyaannya, apakah pengajuan tersebut akan menyimpan sesuatu? Saya jawab ya," pungkasnya. Kabar korupsi yang dilakukan oleh oknum Polri tidaklah menjadi konsumsi publik yang begitu heboh karena secara mayoritas sudah milik umum. Kepercayaan masyarakat hanya pada KPK untuk memberantas korupsi. (BON)

LSM Asing Arogan Layak Dibubarkan

EXTREMMEPOINT.COM : - RUU Ormas jika disahkan akan memberi jawaban yang tegas terhadap LSM Asing di Negara Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Ormas masih diproses oleh DPR dan belum disahkan, dan dalam waktu dekat segera selesai untuk disahkan.. Menurut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, “Kita harapkan RUU Ormas bisa menjawab itu. Intinya, harus tunduk pada hukum di negara kita,” katanya kepada extremmepoint.com di Jakarta, Kamis (02/08). “Kegiatan mereka memang terkadang mengganggu kegiatan usaha-usaha kita di dalam negeri. Bahkan, bisa dikatakan overdosis. Kini masih dikaji, apakah kampanye mereka didasari persaingan usaha dan bisnis sedang dipelajari. Tunggu saja,” tambahnya. “Tapi kita tidak perlu takut. Tinggal kita nilai apakah pelanggaran itu sudah cukup untuk membekukan mereka,” pungkasnya. Menurut mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Prof Dr Romli Atmasasmita mengatakan, “Mereka sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi yang bisa membekukan dan mencabut izinnya hanya Menteri Hukum dan HAM dengan disertai alasan," ujarnya. LSM asing Greenpeace dinilai sebagai LSM yang paling arogan lantaran menolak mematuhi hukum Indonesia. Ditempat berbeda, menurut Benhard Manurung SH, MHum, Ketua LSM Telinga Lebar mengatakan, “Pemerintah mestinya tidak ragu lagi membekukan Greenpeace karena sudah terbukti melanggar peraturan. Jika kita dalami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dengan tegas menyatakan Greenpeace sudah bisa dibekukan. Mengapa tidak ada sikap dari Pemerintah,” katanya pada extremmepoint.com saat di Polres Sidoarjo. Kamis (02/08). “LSM Asing harus tunduk kepada hukum di Negara Indonesia. Kalau melawan, Pemerintah wajib bersikap. Siapapun yang melawan hukum tentu ada sanksinya,” tambahnya. Hal senada juga disampaikan oleh Surowijoyo, Sekertaris LSM Telinga Lebar mengatakan, “LSM Greenpeace adalah LSM Asing yang illegal dan patut untuk dibekukan. Dengan adanya RUU Ormas yang disahkan nantinya akan melarang LSM asing untuk meminta atau menerima dana dari dalam negeri baik secara perorangan maupun kelompok. Juga dana yang dari luar negeri pun harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dahulu,” katanya. “Janganlah mengobok-obok negeri tercinta ini, yang seolah-seolah tidak ada negaranya, tidak ada Pemerintah, dan juga tidak ada rakyatnya. Jika LSM Asing itu masih menginginkan di Indonesia maka tunduklah dengan hukum yang diterapkan,”pungkasnya. (GLBT)

Residivis Narkoba Dihukum Ringan

EXTREMMEPOINT.COM : - Sidang Pidana Hong kok Hong Terdakwa yang dijuluki Setan Alas Narkoba yang mengulangi perbuatannya dalam kasus Sabu dan Pil Ekstasi kembali digiring keruang sidang Kartika PN (Pengadilan Negeri) Surabaya. Kamis (02/08). Sidang ini untuk memasuki babak akhir alias Vonis yang dibacakan H. Yapi SH selaku Ketua Majelis Hakim. Laki-laki yang disapa Hong ini, akhirnya bisa lega diruang sidang saat mendengarkan Putusan yang dibacakan H. Yapi, yang memutuskan bahwa Hong divonis 9 tahun penjara, denda 1 Miliar, atau Subsider 4 bulan Penjara. Dalam amar putusannya, kata H. Yapi, “Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” “Karena memiliki, menyimpan Narkoba Jenis Sabu O,143 gram sedangkan 90 ribu butir Inek yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darmati Lahang SH sebagai dakwaan Primer pada Pasa 114 ayat (2), tak terbukti dalam fakta persidangan,” ujar H. Yapi sambil mengetok palu sekuat mungkin untuk menutup jalannya Sidang. Saat mendengarkan Vonisnya, Terdakwa pun langsung berkordinasi dengan Kuasa Hukumnya, untuk menerima atau tidak. Sesudah beberapa detik berkordinasi dengan Kuasa Hukumnya (Iwan Kuswardi), akhirnya Hong memutuskan Pikir-pikir untuk melakukan Banding. Perjalanan karier Hong hingga menjadi seorang residivis, sampai tertangkapnya terdakwa di Apartemen Metropolis bilangan Tenggilis Mejoyo Surabaya, banyak membuat penegak hukum dinegeri ini menjadi Pusing tujuh keliling, saat berhadapan dengan residivis WNI keturunan ini terutama Polisi Jawa Timur khususnya, Polrestabes Surabaya. Karena Hong bukan baru pertama kali tersandung kasus Narkoba saja. Tapi sudah berkali-kali tersandung barang haram tersebut. Kasus Narkoba yang pernah melilit Hong, saat bersama Aktor Roy Marteen, yang ditangkap Anggota Polrestabes di hotel Novotel Jalan Ngagel, Surabaya. Namun tertangkapnya Hong dengan Aktor terkenal tersebut bukan member unsure jera dan mengubur masa Lalunya dalam-dalam, justru melainkan bapak setengah Tua ini kembali berulah, dengan menerima Pesanan 90 ribu butir Ineks yang “milik” Fery (DPO), dan Sabu 0,143 gram miliknya, sehingga membuat Ia harus berhadapan dengan hukum kembali. Namun Kamis(02/08) yang terungkap dalam Fakta persidangan bahwa Pil sebanyak 90 ribu butir tersebut bukan miliknya, melainkan milik Fery (DPO). (ROBBY)

Sidang Perkara Nenek Leona Dilanjutkan

DENPASAR,lsm TELINGALEBAR : - Sidang perkara atas terdakwa nenek Loeana Kanginnadhi (77) dalam kasus penipuan dan penggelapan terkait jual-beli tanah dengan pengusaha Jakarta Putra Masagung, tetap akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Hal ini dikarenakan berkas perkara atas terdakwa Loeana sudah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga tidak dapat ditarik kembali maupun dihentikan. Demikian hasil kesepakatan dari pertemuan antara majelis hakim yang menyidangkan perkara terdakwa Loeana, tim Jaksa Penuntut Hukum (JPU) dan tim Penasihat Hukum (PH) Loeana dipimpin Yusril Izha Mahendra, Kamis (2/8), di Denpasar. "Kami sebagai penasihat hukum tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menarik kembali berkasnya, sedangkan majelis hakim tidak dapat menghentikan sidang perkaranya," kata Yusril Izha Mahendra kepada wartawan, seusai melakukan pertemuan itu. Pemberitaan media atas perkara ini sempat marak karena, terdakwa Loeana Kanginnadhi seolah-olah diperlakukan tidak manusiawi, yaitu dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (26/6) dalam kondisi sakit parah. Loeana dibawa tim kuasa hukumnya ke PN Denpasar dengan menggunakan mobil ambulance dan tempat tidur tandu dorong. Ia didakwa dengan tuduhan melanggar pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dana sekitar 1 juta dolar AS terkait penjualan tanah seluas 7.200 M2 dengan Putra Masagung pada tahun 2004 lalu. Karena kondisi ini, majelis hakim pimpinan John Tony Hutauruk akhirnya menetapkan bahwa terdakwa Loena dikembalikan lagi ke RS Sanglah Denpasar guna menjalani perawatan medis hingga batas waktu yang belum ditentukan. Terkait dengan halini, Hutauruk meminta bantuan tim dokter independen dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Denpasar sebagai dokter pembanding untuk memeriksa kesehatan terdakwa Loeana. Beberapa hari lalu tim dokter independen dari IDI Denpasar mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan terdakwa Loeana bisa mengikuti persidangan dan tidak perlu menjalani rawat inap. Terdakwa Loeana rencananya pada Kamis (2/8) kemarin akan kembali disidangkan di PN Denpasar. Namun karena ada keterangan dari tim dokter yang menyatakan ia masih dalam keadaan sakit, akhirnya sidangnya kembali ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa tim JPU tidak akan membawa terdakwa Leoana ke pengadilan sebelum ada pernyataan tim medis yang menyatakan terdakwa Loeana sudah sehat. Yusril menjelaskan, proses peradilan terhadap terdakwa Loeana belum berjalan. Hal ini karena saat sidang pertama pada 26 Juni lalu, tim JPU belum sempat membacakan surat dakwaan, mengingat terdakwa Loeana yang mengaku sakit. Kendati demikian, papar Yusril, sidang atas perkara ini tidak dapat dihentikan karena berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Terkait dengan hal ini Yusril yang mantan Menteri Hukum dan HAM meminta semua pihak menghentikan kontroversi atas kasus terdakwa Leoana. Selain itu Yusril juga berharap agar persidangan berjalan objektif dan adil. Menyinggung soal perawatan terhadap terdakwa Loeana yang diperkirakan menderita depresi, Yusril meminta agar majelis hakim mengeluarkan penetapan apakah pembantaran terhadap terdakwa Loeana dilanjutkan atau penahanannya ditangguhkan. Yusril juga akan berkonsultasi dengan tim dokter dan keluarga Leoana mengenai kemungkinan terdakwa Loeana dirawat di luar Bali, misalnya di Surabaya, Jatim. Secara terpisah, Juniver Girsang, kuasa hukum Putra Masagung menduga terdakwa Loeana berupaya membentuk “opini publik” dengan berpura-pura sakit parah dan depresi, sehingga mengundang simpati publik. Hal ini dilakukan diduga guna menghindari proses peradilan di Pengadilan Negeri(PN)Denpasar. “Klien kami merasa sangat heran kenapa terdakwa (Loeana Kanginnadhi) memperlambat proses persidangan. Seharusnya jika merasa tidak bersalah dibuktikan di pengadilan, bukan malah membentuk opini dan kemudian opini tersebut mendiskreditkan klien kami (Putra Masagung) yang sudah menjadi korban dugaan penipuan senilai satu juta dolar Amerika Serikat,” tutur Juniver. Advokat terkenal ini menilai pemberitaan soal “sakitnya” terdakwa Loeana terkesan tidak cover both sides yang seakan-akan menuduh Putra Masagung (korban dugaan penipuan dan penggelapan) bertindak tidak manusiawi. “Kami mensinyalir ini merupakan skenario dari terdakwa untuk memperlambat proses persidangan. Klien kami sangat menyesalkan proses persidangan berlarut-larut dan sidangnya seringditunda karena dalih sakit,” ucap Juniver. Ia menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses peradilan terhadap terdakwa Loeana ke PN Denpasar. Juniver membeberkan, sewaktu perkara ini masih dalam tahap penyidikan di Kepolisian dan dinyatakan P21, terdakwa Loeana “menghilang”, sehingga dijadikan buronan dandimasukan dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah lama menjadi “incaran” polisi, terdakwa Loeana akhirnya tertangkap di salah satu mal terbesar di Surabaya, Jatim. Sewaktu masih DPO, ungkap Juniver, terdakwa Loeana tidak punya masalah dengan kesehatan dan bisa bepergian kemana saja . Namun saat memasuki proses persidangan, ungkap Juniver,terdakwa Loeana tiba tiba mempersulit/menghambat proses persidangan. “Kami berharap proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan benar serta tidak terpengaruh terhadap opini-opini atau trial by the press, tetapi berpegang teguh kepada penegakan hukum mencari kebenaran materiil,” tandas Juniver.(LSM/TL)