Bambang DH Digugat PT SIP

EXTREMMEPOINT.COM : - Sidang perdana mantan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono atau biasa disapa Bambang DH ini, akhirnya digugat secara Perdata oleh PT. Surya Inti Pertama atas sebuah bangunan rumah nomor 55 di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya yang digusur saat itu pada masa rezimnya berkuasa, lewat Satpol PP yang dinilai Kuasa Hukum Penggugat. Liliek Djaliyah SH dan Supriyanto SH bahwa kebijakan yang diambil Walikota saat itu untuk membongkar bangunan milik PT. Surya Inti Pertama dinilai sangat bertentangan dengan hukum. Karena bangunan tersebut sudah berkekuatan hukum. “Saat terjadi pembongkaran bangunan tersebut sudah dilengkapi dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dan juga tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu ke kami. Namun tau-taunya sudah melakukan pembongkaran sepihak tanpa sepengetahuan pihak kami (PT. Surya Inti Pertama),” kata kuasa hukum penggugat, Liliek Djaliyah SH kepada extremmepoint.com seusai sidang. Selasa (14/08) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam gugatan yang dilayangkan PT. Surya Inti Pertama, lewat Kuasa Hukumnya, Liliek Djaliyah dan Supriyanto, kepada mantan Orang nomor 1 (satu) Pemkot tersebut, digugat secara materiil maupun imateriil sebesar Rp 124,1 miliar. Bilamana nantinya dalam gugatan ini Pihak penggugat memenangkan perkara tersebut, maka diwajibkan tergugat harus membayar Rp 124,1 miliar kepada penggugat, dan bilamana tergugat tak mampu membayar secara sekaligus, maka disarankan untuk membayar tanggung renteng (dwangsom) sebesar Rp 50 juta perhari. Terhitung sejak perkara ini diputus, sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dan harus dibayar secara tunai Oleh tergugat. Tapi sayangnya, sidang tersebut baru berjalan beberapa menit saja, oleh Agus Pambudi ditunda selasa depan. Pasalnya, kata Agus Pambudi, ini hanya sebatas menerima gugatan dari Penggugat belum sampai kepokok perkaranya, sedangkan Isi pokok perkaranya baru diketahui Selasa Depan. (ROBBY) BERSAMBUNG……………………………………

Pajak harus bertujuan untuk kesejahteraan Rakyat

EXTREMMEPOINT.COM : - Pajak merupakan salah satu komponen penting demi terselenggaranya Pemerintahan, berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Keuangan negara diwujudkan dalam suatu anggaran dan pendapatan negara dimana komponen utama pendapatan negara adalah berupa pajak yang yang ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemungutan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, subsidi energi, penegakan hukum, kesehatan, pertahanan dan keamanan serta lain-lainnya. Pajak juga berfungsi mewujudkan keadilan sosial yaitu dengan cara melakukan distribusi kesejahteraan dengan menerapkan tarif progresif bagi masyarakat yang berpenghasilan besar dan menetapkan prioritas-prioritas anggaran bagi pembangunan yang pro rakyat. Prinsip pajak progresif adalah bahwa mereka yang memiliki kemampuan lebih harus menanggung beban yang lebih besar dari total penerimaan pajak negara dibandingkan dari mereka yang tidak mampu. Hasil dikumpulkan disalurkan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan. Partisipasi masyarakat dapat juga dilaksanakan dengan turut memberikan kontribusi membayar pajak bagi terlaksananya roda pemeritahan dan program-program pembangunan. Jadi membayar pajak merupakan salahsatu bentuk dari bela Negara dan cermin masyarakat yang demokratis. Sikap demokratis tidak hanya ditunjukan dengan memberikan pilihan politik terhadap jalannya pemerintahan tetapi juga secara aktif mendukungnya. Undang-Undang Perpajakan merupakan hasil dari pilihan politik masyarakat dan secara otomatis masyarakat melaksanakan ketentuan-ketentuan pajak dalam undang-undang tersebut. Jadi Pajak berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Membayar pajak sebagai wujud partisipasi mengisi kemerdekaan namun masih banyak wajib pajak yang mengabaikannya atau mencari cara untuk menghindarinya dan yang lebih parah adalah merekayasa agar nilai pembayarannya lebih sedikit bahkan nihil. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, tugas pemungutan pajak dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Indonesia telah tentukan tugas masing-masing kementerian/lembaga agar jalannya pemerintah bisa berjalan efisien dan efektif. Distribusi dan alokasi uang pajak menjadi tugas instansi lain yaitu kementerian teknis bersama-sama Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan uang pajak yang tepat sasaran adalah alirannya dapat dinikmati masyarakat dalam wujud pelayanan publik berupa penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan dan lain-lain. Jika masyarakat belum puas dan merasakannya, karena hal ini juga dapat disebabkan masih banyaknya anggota masyarakat yang belum melaksanakan tugas bela negara dengan membayar dan melaporkan pajaknya secara jujur dan benar. Menurut Sekertaris LSM Telinga Lebar, Surowijoyo mengatakan, “Jika masyarakat belum puas ataupun merasakannnya hal itu wajar karena aliran dana yang bersumber dari pajak tersebut telah di KORUPSI oleh pejabat terbukti banyak kasus korupsi yang muncul dan juga sudah di putus. Dari situ dapat dilihat berapa yang sudah diselamatkan, berapa yang belum dan berapa lagi yang musnah,” katanya pada wartawan saat di loby Hotel Sahid. Senin (13/08) 13.00 WIB. “Kami juga berharap kepada teman-teman LSM agar membantu pemerintah dalam mengungkap Korupsi dengan cara membuat MOU pada lembaga atau institusi yang terkait agar dapat sinergis,” tambahnya. (GLBT)

Pernikahan Sesama Jenis Terjadi di Negara Taiwan

EXTREMMEPOINT.COM : - Pemberkatan pernikahan sesama jenis yang pertama di kawasan Asia dilegalkan oleh ajaran Budha di Taiwan. Pasangan dalam pernikahan sesama jenis pertama dengan pemberkatan ajaran Budha di Taiwan, sebuah langkah yang kelompok-kelompok HAM akan membantu menjadikan Taiwan sebagai kawasan pertama di Asia yang melegalkan pernikahan gay. You Ya-ting dan pasangannya Fish Huang (Huang Mei-yu), dengan mengenakan gaun pengantin warna putih, berikrar di hadapan patung Budha untuk melangsungkan acara pertukaran tasbih dan bukan cincin, di Taoyuan-Taiwan Utara. Kurang lebih 300 penganut ajaran Budha memanjatkan doa untuk memberkati pasangan yang sama-sama berusia 30 tahun. Biksuni, Shih Chao-hui yang memimpin upacara itu, menyebut pernikahan tersebut sebagai momen bersejarah sayangnya orangtua mereka tidak hadir dalam upacara itu. Budaya Taiwan terkenal dengan salah satu negara di Asia Timur yang paling liberal. Kelompok-kelompok gay dan lesbian selama bertahun-tahun mendesak pemerintah untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Mungkinkah hal ini akan diikuti oleh Negara Indonesia yang disinyalir banyaknya komunitas pasangan sejenis dari homo ataupun lesbian yang sembunyi-sembunyi, sedangkan di Surabaya khususnya mereka juga ada yang hidup sebagai penjaja cinta tuk kelompok homo di sepanjang jalan dekat pintu air berantas. Adapun untuk lesbian mereka secara sembunyi juga dan terkesan hampi tidak ada namun di jejaring social banyak sekali ditemukan dan membuat janji untuk pertemuan. (GLBT)

PT.Freeport Penindas Tersadis

EXTREMMEPOINT.COM : - Bangsa Indonesia harus mengelola sendiri pertambangan emas dan tembaga di Papua karena apapun alasannya tidaklah masuk diakal jika hasil alam Bangsa Indonesia harus dikuasai oleh pihak Asing. Minggu (12/08) 21.00 WIB. Menurut Ketua Bidang BUMN DPP KNPI Ali Muksin, mengatakan, “Saya setuju kontrak terhadap Freeport jangan terus diperpanjang karena itu merugikan bangsa kita," ujarnya di Jakarta, Minggu. Dia yang juga Ketua Gerakan Pemuda Sehat, "Kontrak karya itu jelas-jelas selalu merugikan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," tambahnya. "Yakin kita mampu, karena dari teknologi kita sudah mampu mengambil alih atau meniru teknologi Freeport. Apapun kita punya dan bisa, di Indonesia pun kita ada. Jadi sambil menunggu kontrak karya selesai tahun 2021, kita bisa mempersiapkan sejak sekarang," pungkasnya. Menurut Ketua Umum PRD, Agus Jabo mengatakan, "Perusahaan tambang tidak boleh dikelola oleh asing," ujarnya dengan semangat dan serius. "Kita membutuhkan seorang pemimpin yang berani seperti Bung Karno, yang jelas jelas berani melawan kekuatan asing," tambahnya. Ditempat berbeda, Surowijoyo, Sekertaris LSM Telinga Lebar mengatakan, “Kekayaan hasil tambang tersebut wajib untuk Rakyat dan juga harus dikelola oleh Negara justru hal itu dikuasai PT Freeport Indonesia. Sungguh amat-amat ironis dan memalukan. Bangsa kita ini sudah banyak yang berkwalitas tetapi masih saja mau dibodohi oleh bangsa asing. Pemerintah wajib tegas jika masih ingin mensejahterakan bangsanya,” katanya pada wartawan dirumahnya ketika baru datang dari Jakarta. Minggu (12/08) 20.00 WIB. “Banyak sektor-sektor lain yang strategis masih dikuasai oleh bangsa asing, contoh automotif. Pemerintah sekali lagi harus punya keberanian untuk memerangi penindasan bidang sais dan tehnologi agar hasil kekayaan alam dapat dinikmati serta dirasakan oleh generasi penerus bukannya malah diwarisi dengan hutang karena sudah dihabiskan oleh generasi tuanya,” tambahnya. “Berapa tahun PT Freeport menguasainya dan sudah berapa kekayaan yang dia dapat. Lalu mau dibawa kemana Bangsa ini. Contoh Negara Cina sejak 1970 mereka mengimport semua tehnologi namun kini mereka dengan cepat menguasai tehnologi itu dan amat banyak karya anak bangsanya karena Pemerintahannya selalu memberi peluang dan kepercayaan yang tinggi terhadap generasi penerusnya sedangkan kita jalan ditempat serta terbelenggu dengan persoalan-persoalan politik yang tak jelas dan menyengsarakan masyarakat,” pungkas pria yang selalu serius ini. Pemerintah hendaknya punya keberanian untuk percaya pada Generasi penerus duduk disemua bidang karena anak bangsa Indonesia banyak yang berkwalitas, tanpa kepercayaan dan support generasi tua maka peralihan generasi secara cepat tidak akan terwujud. Tetapi pertanyaannya, relakah generasi yang sudah menduduki kursi jabatan yang strategis mau menyerahkannya???????. (BON-GLBT)