SBY bidik Ketua Fpd DPR Jadi Menteri

Jafar Hafsah : " Saya belum mendapatkan info dari Presiden SBY "
Jakarta - Menjelang puncak evaluasi kabinet, Ketua FPD DPR Jafar Hafsah disebut-sebut akan menduduki posisi Menteri Pertanian. Jafar sendiri mengaku belum diajak bicara SBY terkait isu tersebut.

"Belum, belum ada pembicaraan," kilah Jafar.

Jafar Hafsah memang berulangkali diisukan akan menduduki kursi Menteri Pertanian. Namun posisi menteri pertanian tak juga bergeser dari tangan kader PKS, Suswono.

Jafar sendiri menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Presiden SBY. "Jadi kita ini kan kalau di partai hanya sebagai prajurit, sepenuhnya kita serahkan kepada presiden," ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini ngantor di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Tidak menutup kemungkinan hari ini Presiden akan memanggil para menteri atau atau tamu yang diminta datang ke Cikeas.

Sejak semalam Presiden SBY sudah membahas reshuffle kabinet bersama Wapres Boediono dan Ketua UKP4. Petinggi PD meyakini presiden tengah melakukan pematangan rencana reshuffle kabinet akhir pekan ini.(JONXXX )

Pemeran Video Bokep diperiksa

Madiun,Extremmepoint.com : - Personel Polres Madiun Kota, Jawa Timur, sudah meminta keterangan terduga pemeran video porno sepasang pelajar sejak Rabu (5/10) hingga Kamis (6/10). Hingga saat ini kedua sekolah tempat pemeran video porno itu bunkam dengan kelakuan salah satu siswanya.

 

 

Menurut, Kapolres  Madiun Kota Ajun Komisaris Besar Adi Derian Jayamarta, Mereka dimintai keterangan terkait keterlibatan mereka dalam video berdurasi 12 menit 53 detik berjudul ‘SMAN 1 vs SMKN 1 Madiun.

Hasil laporan penyidikan, mereka megaku sebagai pemeran video porno itu. Mereka mengaku berzinah di warung internet. Tinggal tanggal pengambilan video tersebut masih dilacak. Sebab keduanya mengaku lupa kapan ‘main’ di warnet tersebut.

“Soal kapan dan di mana mereka mengaku lupa. Soal asal sekolah, asal-usul hingga inisial mereka, saya belum bisa sebutkan. Mereka pelajar sekolah di Kota Madiun dan warung internetnya juga di Kota Madiun. Semuanya masih taraf peyelidikan,” ujarnya.

Sementara itu hingga kini, pihak sekolah yaitu SMA 1 dan SMKN Madiun bungkam terkait dengan beredarnya video mesum di dalam warnet. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Eko Rudianto juga belum bisa dihubungi.(YOK/LM)

LBH (Lembaga Bantuan Hukum ) harus Mandiri

Jakarta, Extremmepoint.com : - DPR sudah mengesahkan RUU tentang dana Bantuan Hukum menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna Dewan yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzukie Alie, di gedung dewan, Senayan Jakarta pada tanggal 04/10/2011.

Ditempat terpisah selesai Sidang Paripurna Wakil Ketua Badan Legeslatif DPR Sunardi Ayub juga membenarkan bahwa pendanaan bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada APBN (Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara).

Menurut seorang Advokad dan Pengacara dari LBH Tri Daya Cakti dikantornya Jalan Kartini nomor 30, Surabaya bapak Kukuh Prayitno, SH pada tanggal 06/10/2011 sekitar pukul 14.00 wib, pria beranak satu, sederhana dan familier, mengatakan ‘Produk Undang-Undang ini hanya mengandung nilai Yuridis saja sedangkan nilai Filosofis serta Sosiologisnya dikesampingkan.’

‘Jelasnya Undang-Undang ini dipaksakan untuk kepentingan politik, seakan-akan pemerintah peduli dengan rakyat kecil alias miskin dengan bukti APBN dipangkas untuk dana bantuan hukum, yang sangat controversial sekali adalah LBH yang lolos verifikasi dan akreditasi dari seleksi Kementrian Hukum dan HAM yang berhak mendapatkan, saya yakin anjing yang  menerima makanan tidak akan menggigit tuannya,  mereka  yang vocal akan berubah jadi pendiam dan sopan.

‘Dan lebih parah lagi jangka panjangnya akan sangat banyak kasus-kasus korupsi yang timbul dari dalam LBH itu sendiri, dikarenakan pemerintah sekarang sedang mewariskan dan memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, ataukah memang ada unsur sengaja untuk mengadu domba antara penerima dana tersebut melawan yang tidak lolos verifikasi dan akreditasi, mau dibawa kemana bangsa kita khususnya LBH, bagaimana dengan citra hukum di Indonesia nantinya.’

‘Seorang Advokad dan Pengacara dari LBH adalah Pejuang Sejati yang selalu mendahulukan kewajiban daripada haknya, saya dan rekan-rekan menolak secara tegas Undang-Undang  tersebut, selama ini kami tanpa bantuanpun juga bisa berkarya untuk orang miskin!.’(BNZ/YOK)    

Target Pajak Reklame Badung Terancam Tak Tercapai

Denpasar, Extremmepoint.com : - Target perolehan pajak reklame Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali sebesar Rp 7,2 miliar pada 2011 ini terancam tidak akan tercapai. Pasalnya, hingga akhir September 2011 perolehan pajak reklame pemkab Badung masih sekitar Rp 4 miliar.

 "Tidak tertutup kemungkinan target pendapatan pajak reklame tahun 2011 ini tidak terpenuhi, karena sampai sekarang pencapaiannya masih sekitar Rp 4 miliar," kata Sekretaris Dispenda Badung Anak Agung Arimanyu, Kamis (6/10), di Denpasar.
  Ia menilai menurunnya perolehan pajak reklame ini bisa disebabkan akibat banyaknya reklame liar atau tanpa ijin. Untuk itu, papar Agung, pihaknya meminta agar aparat Satpol PP Pemkab Badung melakukan penertiban.
  "Kami memberikan data mengenai reklame liar ke Satpol PP untuk dilakukan penertiban," tuturnya.
  Dia menyebutkan, sejak 2009 hingga 2010 perolehan pajak reklame Badung selalu melampaui target. Selama 2009, menurutnya, pemkab Badung berhasil meraih pendapatan pajak reklame sebesar Rp 6,4 miliar, padahal targetnya hanya sebesar Rp 6 miliar.
  Sementara pada tahun 2010, imbuh Agung, pemkab Badung menargetkan perolehan pajak reklame sekitar Rp 6,5 miliar, tapi mampu diraup sekitar Rp 6,8 miliar. (Tety)