Kumpulan Peraturan Kapolri

Dalam penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok, secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Peraturan Kapolri dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal.

Peraturan Kapolri Tahun 2008: 1. NO 1 TH 2008 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM SERTA PERBENDAHARAAN DI POLRI 2. NO 2 TH 2008 TTG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL 3. NO 3 TH 2008 TTG TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DANATAU KORBAN TINDAK PIDANA 4. NO 4 TH 2008 TTG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI 5. NO 5 TH 2008 TTG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN TRAINING DI LEMDIKPOL 6. NO 6 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2012 TTG STTP KAMPANYE PEMILU 7. NO 7 TH 2008 TTG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT 8. NO 8 TH 2008 TTG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM 9. NO 9 TH 2008 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2012 TTG PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 10. NO 10 TH 08 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2011 TTG ADM PERWABKEU POLRI 11. NO 11 TH 2008 TTG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN 12. NO 12 TH 2008 TTG TATA CARA PELAKSANAAN SELAM Peraturan Kapolri Tahun 2009: 1. NO 1 TH 2009 TTG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN 2. NO 2 TH 2009 TTG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI 3. NO 3 TH 2009 TTG SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 4. NO 4 TH 2009 TTG DEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 5. NO 5 TH 2009 TTG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI 6. NO 6 TH 2009 TTG PETUNJUK ADMINISTRASI SISTEM LAPORAN PADA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM 7. NO 7 TH 2009 TTG SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 8. NO 8 TH 2009 TTG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI 9. NO 9 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2011 TTG PENGADAAN BARANG JASA SCR ELEKTRONIK 10. NO 10 TH 2009 TTG LABORATORIUM FORENSIK POLRI 11. NO 11 TH 2009 TTG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN DIKLAT DI DI SEKOLAH POLISI NEGARA 12. NO 12 TH 2009 TTG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA 13. NO 13 TH 2009 TTG PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PNS POLRI 14. NO 14 TH 2009 TTG PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KTA DAN DAN TANDA KEWENANGAN POLSUS 15. NO 15 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010 TTG TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS 16. NO 16 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010 TTG TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS 17. NO 17 TH 2009 TTG MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA 18. NO 18 TH 2009 DICABUT DENGAN PERKAP NOMOR 20 TAHUN 2010 TTG TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS Peraturan Kapolri Tahun 2010: 1. NO 1 TH 2010 TTG DANA PEMELIHARAN KESEHATAN 2. NO 2 TH 2010 TTG PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT 3. NO 3 TH 2010 TTG SISTEM KEUANGAN RUMAH SAKIT 4. NO 4 TH 2010 TTG SISTEM PENDIDIKAN POLRI 5. NO 5 TH 2010 TTG TATA CARA PENYADAPAN 6. NO 6 TH 2010 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN PPNS 7. NO 7 TH 2010 TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PNS POLRI 8. NO 8 TH 2010 TTG LINTAS GANTI PHH 9. NO 9 TH 2010 TTG NIKAH, CERAI, RUJUK 10. NO 10 TH 2010 TTG KELOLA BARANG BUKTI 11. NO 11 TH 2010 TTG PENANGANAN PENJINAKAN BOM 12. NO 12 TH 2010 TTG PELAKSANAAN PIDANA MATI 13. NO 13 TH 2010 TTG PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN ANGGGOTA 14. NO 14 TH 2010 TTG PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI, DAN RADIOAKTIF 15. NO 15 TH 2010 TTG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL 16. NO 16 TH 2010 TTG INFORMASI PUBLIK 17. NO 17 TH 2010 TTG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN 18. NO 18 TH 2010 TTG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI 19. NO 19 TH 2010 TTG PELATIHAN POLRI 20. NO 20 TH 2010 TTG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PPNS 21. NO 21 TH 2010 TTG SUSUNAN OTK MABES POLRI 22. NO 22 TH 2010 TTG SUSUNAN OTK POLDA 23. NO 23 TH 2010 TTG SUSUNAN OTK POLRES 24. NO 24 TH 2010 TTG BADAN USAHA JASA PENGAMANAN 25. NO 25 TH 2010 TTG APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK 26. NO 26 TH 2010 TTG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN 27. NO 27 TH 2010 TTG PEMBENTUKAN TUTOR DAN TRAINER OF TRAINERS MANAJEMEN TRAINING Peraturan Kapolri Tahun 2011: 1. NOMOR 1 TAHUN 2011 TTG SISTEM TELEKOMUNIKASI 2. NOMOR 2 TAHUN 2011 TTG KETENTUAN PEMBIAYAAN JASTEL 3. NOMOR 3 TAHUN 2011 TTG PENGHARGAAN POLRI 4. NOMOR 4 TAHUN 2011 TTG PENGANGKATAN PENASIHAT AHLI KAPOLRI 5. NOMOR 5 TAHUN 2011 TTG I-247 DAN E-ADS 6. NOMOR 6 TAHUN 2011 TTG TUNJANGAN KINERJA 7. NOMOR 7 TAHUN 2011 TTG PENGADAAN BARANGJASA SCR ELEKTRONIK 8. NOMOR 8 TAHUN 2011 TTG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA 9. NOMOR 9 TAHUN 2011 TTG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN 10. NOMOR 10 TAHUN 2011 TTG HTCK DI LINGKUNGAN POLRI 11. NOMOR 11 TAHUN 2011 TTG SOTK RUMKIT BHAYANGKARA 12. NOMOR 12 TAHUN 2011 TTG KEDOKTERAN KEPOLISIAN 13. NOMOR 13 TAHUN 2011 TTG PENGGUNAAN MULTIMEDIA 14. NOMOR 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI 15. NOMOR 15 TAHUN 2011 TTG KRITERIA CACAT 16. NOMOR 16 TAHUN 2011 TTG MANAJEMEN KINERJA 17. NOMOR 17 TAHUN 2011 TTG PRESENTASI DAN UJICOBA 18. NOMOR 18 TAHUN 2011 TTG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN 19. NOMOR 19 TAHUN 2011 TTG PENCALONAN POLRI DALAM PILKADA 20. NOMOR 20 TAHUN 2011 TTG SUMPAH JANJI POLRI 21. NOMOR 21 TAHUN 2011 TTG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN 22. NOMOR 22 TAHUN 2011 TTG ADM PERWABKEU POLRI 23. NOMOR 23 TAHUN 2011 TTG PENINDAKAN TERORISME 24. NOMOR 24 TAHUN 2011 TTG TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 25. NOMOR 25 TAHUN 2011 TTG SAR POLRI 26. NOMOR 26 TAHUN 2011 TTG PENDIDIKAN DAN LATIHAN PPNS Peraturan Kapolri Tahun 2012: 1. NOMOR 1 TAHUN 2012 TTG REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK POLRI 2. NOMOR 2 TAHUN 2012 TTG PENGADUAN MASYARAKAT 3. NOMOR 3 TAHUN 2012 TTG REKOMENDASI STNK-TNKB RAHASIA 4. NOMOR 4 TAHUN 2012 TTG TANDA JASA DAN KEHORMATAN 5. NOMOR 5 TAHUN 2012 TTG REGIDENT KENDARAAN BERMOTOR 6. NOMOR 6 TAHUN 2012 TTG STTP KAMPANYE PEMILU 7. NOMOR 7 TAHUN 2012 TTG PENDAPAT DI MUKA UMUM 8. NOMOR 8 TAHUN 2012 TTG IZIN SENPI OLAHRAGA. (YYK)