Pemkot Pasuruan "HOBY GAME"Lelang

Pasuruan,Extremmepoint.com : - Aroma tak sedap di arena lelang proyek fisik Pemkot Pasuruan ternyata semakin tajam dan  ada permainan  “ GAME”  dengan rekanan setiap kali proses lelang dilaksanakan.

Proses lelang yang dilaksanakan adalah bentuk formal yang dilakukan sekedar atas aturan yang ada. Hal tersebut menurut nara sumber yang dapat dipercaya bukan sekedar kesalahan rekanan, akan tetapi merupakan kesalahan bersama, yang dilakukan secara bersama antara rekanan dengan pejabat lelang (panitia lelang) atau rekanan dengan pihak yang memegang kekuasaan dalam menentukan kebijakan.

Seperti kita ketahui, perubahan panduan atau aturan mengenai sistem lelang, khususnya menyangkut tahapan dan juga tata cara lainnya, sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk menertibkan dan menciptakan suasana yang lebih bersih, lebih transparan dan jauh dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hanya saja, sebagian besar dari mereka yang terlibat langsung dengan proses kegiatan proyek, baik dari kalangan pejabat maupun dari golongan rekanan merasa terbatasi ruang geraknya untuk melakukan sebuah manuver dalam bentuk permainan, yang sudah barang tentu tujuan final-nya guna mendapatkan dan memenangkan tender proyek yang diinginkan.

Di Kota Pasuruan pada APBD tahun anggaran 2011, setidaknya ada proyek puluhan milyar rupiah, yang terdiri dari beberapa paket pekerjaan proyek, yang diduga kuat telah dikondisikan oleh rekanan bekerjasama dengan pejabat birokrasi Pemkot Pasuruan yang mengurusi masalah proyek tersebut.

Menurut  rumor yang berkembang di lapangan, bagi rekanan yang mendapatkan pekerjaan proyek, sebagai hasil dari pembagian paket-paket proyek Pemkot Pasuruan tersebut, diharuskan mengeluarkan anggaran dana sebesar 5% (lima persen) dari nominal proyek yang diterima.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Pasuruan, Dwi, mengatakan, proses lelang yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Pasuruan melalui kepanitian lelang sudah sesuai prosedur.

“Kalau ada permainan yang dilakukan oleh rekanan, itu bukan tanggung jawab kami”, kata Dwi, sebagai jawaban normativ seorang pejabat birokrasi Pemkot Pasuruan, ketika ditanya mengenai masalah tersebut. Dengan nada ringan Dwi juga menambahkan kalau mau nulis masalah tersebut ya silahkan saja ditulis.(NGHXXX) 

OKNUM KELURAHAN PUNGLI PRONA

Pasuruan,Extremmepoint.com : - Warga Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, merasa kecewa atas sertifikat program nasional Agraria (Prona) pada tahun 2008 yang merupakan program nasional untuk membantu pembuatan sertifikat tanah. Pasalnya, hingga saat ini sertifikat tersebut belum jadi, padahal warga sudah membayar hingga ratusan ribu rupiah ke Kelurahan .

   Salah satu warga Blandongan, berinisial ET mengaku belum mendapatkan sertifikat, meski telah dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN Kota Pasuruan. Saat mendaftarkan, ET “diwajibkan” membayar Rp 500 ribu.

  “Yang menagih dari anak buahnya Pak Lurah, dan ada tanda tangannya,” Ungkap  ET  kepada Extremmepoint.com dirumahnya dan ditemani  beberapa warga Blandongan , Minggu (21/08).

Dalam penagihannya pun, tidak hanya dilakukan pada siang hari, tetapi juga sore dan malam hari. “Seperti kami punya hutang saja sehingga dikejar-kejar seperti ini,” jelasnya.

Karena sertifikat belum juga keluar hingga 3 tahun, warga pun mempertanyakannya, namun, pihak Kelurahan mengatakan masih dalam proses.

“Kami menuntut kepada Pak Lurah agar mengembalikan uang warga tersebut. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum,” terangnya dengan berang.

Saat kami menuntut uang kami dikembalikan, menurut ET, Pak Lurah bilang tidak tahu menahu karena waktu itu bukan dirinya yang menjabat melainkan Lurah lama (Pak Darto).

  “Saya tidak takut, silahkan saja lapor ke polisi,” kata ET menirukan perkataan Pak Lurah. Seorang wanita berinisial ST yang biasa berjualan di Pasar juga mengaku dipungut biaya untuk mengurus sertifikat tanahnya. “Saya sudah bayar Rp 500 ribu. Kami ini hanya masyarakat kecil kenapa diperas seperti ini,” jelas ibu berinisal ST itu 

  Menanggapi hal ini, Lurah Blandongan, Sukarmin, membenarkan hal tersebut, namun pembayaran ini juga seperti yang dilakukan seluruh Kelurahan-kelurahan lainnya.

“Pungutan Rp 500 ribu ini dibagi dengan petugas BPN yang ada di lapangan,” jelas Sukarmin. Ia pun membantah dalam penagihan kepada warga dilakukan malam hari di luar jam kantor. “Tidak pernah (penagihan) malam hari, cuma siang jam kantor, iya,” jelasnya.

Ketika ditanya akan diadukan ke polisi karena meminta uang dari warga sementara warga mempertanyakannya, Sukarmin hanya terdiam. “Andaikan sertifikat tidak ada, uang itu akan kita kembalikan,” elaknya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Pasuruan, H. Hasani mengatakan, jika berurusan dengan pertanahan merupakan wewenang BPN, tetapi jika ada bawahannya seperti melakukan pungutan liar akan ditindak.

“Nanti akan saya cek dan jika memang terbukti melakukan pungli, akan diberi tindakan tegas,”ujar H. Hasani.

Sementara, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan juga selaku Koordinator Prona, BPN Kota Pasuruan, Yudi, membenarkan kalau program Prona gratis. Pengurusan lainnya tidak dikenakan biaya, termasuk untuk pengukuran tanah. Disinggung adanya petugas yang mendapatkan bagian dari uang pendaftaran para warga, Yudi mengatakan tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu itu. Nanti kita cek petugas yang di lapangannya,” jelas Yudi.(NGHXXX)