Kampanye incumbent (Bupati Bondowoso)/Pasangan ASWAJA sangat arogans karena para Camat dan Kades (Kepala Desa) se-Kabupaten dipaksa untuk mengirim masyarakatnya ke alun-alun. Belum lagi, Bupati sering melakukan kampanye yang dikemas jadi kunker ke tiap-tiap Kecamatan sedangkan dananya bersumber dari APBD.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh incumbent hanya ingin menyelamatkan dan mempertahankan kekuasaan sampai periode mendatang, walaupun harus banyak aturan yang dilanggar, seperti memobilisasi aparat pemerintah untuk mendukung dirinya. Dengan tidak merasa salah telah melanggar peraturan dan perundangan dengan meneriakkan yel-yel.
Terkait dengan deklarasi dan Kunker Bupati, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh calon incumbent politiknya sangat tidak demokratis dan tidak mendidik. Itu merupakan bentuk ketakutan untuk menerima kekalahan dari rival politik yang lain.
Menurut Ketua DPD P2KN JATIM, As’ad Widodo mengatakan, “Saya hanya berharap kepada calon incumbent agar tidak melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke Perangkat Desa,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di kantornya. Rabu (30/01).
Jika kegiatan tersebut tetap dilakukan, dapat menimbulkan preseden buruk bagi kepentingan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bondowoso. “Sebab, pemaksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung incumbent adalah merupakan gaya-gaya Rezim Orde Baru karena caranya sangat tidak mendidik,” imbuhnya.
“Kalau sudah seperti ini caranya, bagaimana jika terpilih nanti, mau dijadikan apa Pemerintahan ini, apa mau kembali kepada sistem Kerajaan?” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Surowijoyo, Sekertaris LSM TELINGA LEBAR bahwa, “Panwaslu Kabupaten Bondowoso hendaknya sensitif dan tanggap dalam permasalahan ini karena jika ada pelanggaran dalam Pemilukada maka itu wewenang Panwas,” katanya pada extremmepoint.com saat berkunjung ke Bondowoso untuk memantau dan mengumpulkan data akurat pada Pemilukada. (OKI)
Rabu, 13 Februari 2013
Kampanye Incumbent "MENGANDUNG"Tindak Pidana
BONDOWOSO,LSM TELINGALEBAR : - Pada 26 Januari 2013 lalu, seluruh komponen dari Pejabat Pemkab hingga Perangkat Desa ikut terlibat aktif menggalang masa untuk hadir pada deklarasi. Sehingga ribuan orang memadati alun-alun Ki Bagus Asra Bondowoso.
Kampanye incumbent (Bupati Bondowoso)/Pasangan ASWAJA sangat arogans karena para Camat dan Kades (Kepala Desa) se-Kabupaten dipaksa untuk mengirim masyarakatnya ke alun-alun. Belum lagi, Bupati sering melakukan kampanye yang dikemas jadi kunker ke tiap-tiap Kecamatan sedangkan dananya bersumber dari APBD.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh incumbent hanya ingin menyelamatkan dan mempertahankan kekuasaan sampai periode mendatang, walaupun harus banyak aturan yang dilanggar, seperti memobilisasi aparat pemerintah untuk mendukung dirinya. Dengan tidak merasa salah telah melanggar peraturan dan perundangan dengan meneriakkan yel-yel.
Terkait dengan deklarasi dan Kunker Bupati, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh calon incumbent politiknya sangat tidak demokratis dan tidak mendidik. Itu merupakan bentuk ketakutan untuk menerima kekalahan dari rival politik yang lain.
Menurut Ketua DPD P2KN JATIM, As’ad Widodo mengatakan, “Saya hanya berharap kepada calon incumbent agar tidak melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke Perangkat Desa,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di kantornya. Rabu (30/01).
Jika kegiatan tersebut tetap dilakukan, dapat menimbulkan preseden buruk bagi kepentingan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bondowoso. “Sebab, pemaksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung incumbent adalah merupakan gaya-gaya Rezim Orde Baru karena caranya sangat tidak mendidik,” imbuhnya.
“Kalau sudah seperti ini caranya, bagaimana jika terpilih nanti, mau dijadikan apa Pemerintahan ini, apa mau kembali kepada sistem Kerajaan?” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Surowijoyo, Sekertaris LSM TELINGA LEBAR bahwa, “Panwaslu Kabupaten Bondowoso hendaknya sensitif dan tanggap dalam permasalahan ini karena jika ada pelanggaran dalam Pemilukada maka itu wewenang Panwas,” katanya pada extremmepoint.com saat berkunjung ke Bondowoso untuk memantau dan mengumpulkan data akurat pada Pemilukada. (OKI)
Kampanye incumbent (Bupati Bondowoso)/Pasangan ASWAJA sangat arogans karena para Camat dan Kades (Kepala Desa) se-Kabupaten dipaksa untuk mengirim masyarakatnya ke alun-alun. Belum lagi, Bupati sering melakukan kampanye yang dikemas jadi kunker ke tiap-tiap Kecamatan sedangkan dananya bersumber dari APBD.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh incumbent hanya ingin menyelamatkan dan mempertahankan kekuasaan sampai periode mendatang, walaupun harus banyak aturan yang dilanggar, seperti memobilisasi aparat pemerintah untuk mendukung dirinya. Dengan tidak merasa salah telah melanggar peraturan dan perundangan dengan meneriakkan yel-yel.
Terkait dengan deklarasi dan Kunker Bupati, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh calon incumbent politiknya sangat tidak demokratis dan tidak mendidik. Itu merupakan bentuk ketakutan untuk menerima kekalahan dari rival politik yang lain.
Menurut Ketua DPD P2KN JATIM, As’ad Widodo mengatakan, “Saya hanya berharap kepada calon incumbent agar tidak melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke Perangkat Desa,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di kantornya. Rabu (30/01).
Jika kegiatan tersebut tetap dilakukan, dapat menimbulkan preseden buruk bagi kepentingan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bondowoso. “Sebab, pemaksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung incumbent adalah merupakan gaya-gaya Rezim Orde Baru karena caranya sangat tidak mendidik,” imbuhnya.
“Kalau sudah seperti ini caranya, bagaimana jika terpilih nanti, mau dijadikan apa Pemerintahan ini, apa mau kembali kepada sistem Kerajaan?” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Surowijoyo, Sekertaris LSM TELINGA LEBAR bahwa, “Panwaslu Kabupaten Bondowoso hendaknya sensitif dan tanggap dalam permasalahan ini karena jika ada pelanggaran dalam Pemilukada maka itu wewenang Panwas,” katanya pada extremmepoint.com saat berkunjung ke Bondowoso untuk memantau dan mengumpulkan data akurat pada Pemilukada. (OKI)
Pemerintah Tinjau Ulang PP 7 Tahun 1989
DENPASAR,LSM TELINGALEBAR: - Pemerintah akan meninjau ulang pemberlakuan PP No 7/1989 yang mengatur tentang pemberian ijin terhadap pertunjukan hewan keliling dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini guna menjaga pelestarian bagi kehidupan hewan seperti gajah, harimau dan lumba-lumba. Nantinya pemerintah akan melarang hewan dijadikan bahan pertunjukan yang dibawa keliling dari satu wilayah ke wilayah lain.
"Pemerintah akan meninjau ulang pemberlakuan PP No 7/1989 yang sebelumnya memberikan ijin bagi pertunjukan hewan keliling dengan cara membawa hewan tersebut ke berbagai daerah," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada wartawan, Rabu (13/2), di Denpasar, saat melakukan inspeksi terhadap tempat pertunjukan dua ekor hewan lumba-luma di Restoran Akame di Pelabuhan Benoa Denpasar.
Hasan mengakui selama ini diperbolehkan melakukan pertunjukan keliling dengan cara membawa hewan ke berbagai daerah. Namun setelah nanti dilakukan revisi terhadap PP No 7/1989, ungkap Hasan, pemerintah akan melakukan pelarangan. Sebaliknya pertunjukan keliling hewan hanya diperbolehkan di satu daerah saja.
Menurutnya, selama ini hanya ada sekitar tiga tempat yang menyediakan pertunjukan hewan, yakni Taman Safari, Ancol dan SWI di Jawa Tengah. Di tiga tempat itu, imbuh Hasan, tempatnya cukup layak dan memadai bagi tempat kehidupan hewan yang dijadikan bahan pertunjukan. Sedangkan di Restoran Akame di Pelabuhan Benoa Denpasar, Hasan menilai tempatnya kurang cocok karena terlalu sempit bagi dua ekor lumba-lumba. Karena itu pula, beber Hasan, pihaknya bersama pengelola Restoran Akame telah sepakat akan membawa dua ekor lumba-lumba ini ke Karimun Jawa guna diteliti.
Terkait dengan hal ini, kata Hasan, pemerintah akan menertibkan tempat pertunjukan hewan lainnya. "Pemerintah akan menertibkan jika ada tempat pertunjukan hewan lainnya," tutur Hasan. Untuk pertunjukan hewan lumba-lumba di Restoran Akame ini diketahui ijinnya dikeluarkan dari Jawa Tengah, namun tempat atraksi pertunjukannya di Bali dengan cara memboyong dua ekor lumba-lumba itu dari Jawa Tengah ke Bali. "Nantinya ijin pertunjukan hanya boleh untuk daerah yang mengeluarkan ijin saja dan tidak diperkenankan membawa hewannya ke daerah lain," tandasnya.
Pemerintah, kata Hasan, akan terlebih dahulu memberikan pengertian atau sosialisasi kepada pengelola pertunjukan hewan keliling mengenai rencana revisi PP No 7/1989 tersebut. "Kami akan cek tempat pertunjukan hewan lainnya dan berikan pengertian. Sebab belum tentu pihak yang mengadakan pertunjulkan itu salah karena berdasarkan ketentuan yang terdahulu diperbolehkan," ujarnya. Dengan adanya pemberlakuan peraturan yang baru ini nantinya diharapkan mata dunia makin melihat bahwa pemerintah Indonesia adalah penyayang binatang.(Tety)
"Pemerintah akan meninjau ulang pemberlakuan PP No 7/1989 yang sebelumnya memberikan ijin bagi pertunjukan hewan keliling dengan cara membawa hewan tersebut ke berbagai daerah," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada wartawan, Rabu (13/2), di Denpasar, saat melakukan inspeksi terhadap tempat pertunjukan dua ekor hewan lumba-luma di Restoran Akame di Pelabuhan Benoa Denpasar.
Hasan mengakui selama ini diperbolehkan melakukan pertunjukan keliling dengan cara membawa hewan ke berbagai daerah. Namun setelah nanti dilakukan revisi terhadap PP No 7/1989, ungkap Hasan, pemerintah akan melakukan pelarangan. Sebaliknya pertunjukan keliling hewan hanya diperbolehkan di satu daerah saja.
Menurutnya, selama ini hanya ada sekitar tiga tempat yang menyediakan pertunjukan hewan, yakni Taman Safari, Ancol dan SWI di Jawa Tengah. Di tiga tempat itu, imbuh Hasan, tempatnya cukup layak dan memadai bagi tempat kehidupan hewan yang dijadikan bahan pertunjukan. Sedangkan di Restoran Akame di Pelabuhan Benoa Denpasar, Hasan menilai tempatnya kurang cocok karena terlalu sempit bagi dua ekor lumba-lumba. Karena itu pula, beber Hasan, pihaknya bersama pengelola Restoran Akame telah sepakat akan membawa dua ekor lumba-lumba ini ke Karimun Jawa guna diteliti.
Terkait dengan hal ini, kata Hasan, pemerintah akan menertibkan tempat pertunjukan hewan lainnya. "Pemerintah akan menertibkan jika ada tempat pertunjukan hewan lainnya," tutur Hasan. Untuk pertunjukan hewan lumba-lumba di Restoran Akame ini diketahui ijinnya dikeluarkan dari Jawa Tengah, namun tempat atraksi pertunjukannya di Bali dengan cara memboyong dua ekor lumba-lumba itu dari Jawa Tengah ke Bali. "Nantinya ijin pertunjukan hanya boleh untuk daerah yang mengeluarkan ijin saja dan tidak diperkenankan membawa hewannya ke daerah lain," tandasnya.
Pemerintah, kata Hasan, akan terlebih dahulu memberikan pengertian atau sosialisasi kepada pengelola pertunjukan hewan keliling mengenai rencana revisi PP No 7/1989 tersebut. "Kami akan cek tempat pertunjukan hewan lainnya dan berikan pengertian. Sebab belum tentu pihak yang mengadakan pertunjulkan itu salah karena berdasarkan ketentuan yang terdahulu diperbolehkan," ujarnya. Dengan adanya pemberlakuan peraturan yang baru ini nantinya diharapkan mata dunia makin melihat bahwa pemerintah Indonesia adalah penyayang binatang.(Tety)
Demokrat Bali Tanda Tangani Pakta Integritas
DENPASAR,LSM TELINGALEBAR: - Segenap pengurus DPD Partai Demokrat (PD) di sembilan wilayah Kabupaten dan Kota di Bali, Rabu (13/02), sepakat menandatangani pakta integritas sebagai tindak lanjut ditandatanganinya Pakta Integritas serupa oleh seluruh pengurus DPD di seluruh Indonesia di Cikeas Bogor-Jabar beberapa hari lalu.
"Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah merupakan komitmen segenap pengurus Partai Demokrat di Bali terhadap penandatanganan Pakta Integritas Partai Demokrat di Cikeas beberapa hari lalu," tegas Ketua DPD PD Bali Made Mudarta kepada pers, Rabu (13/O2), di Denpasar, seusai penandatanganan Pakta Integritas tersebut.
Pakta Integritas itu ditandatangani oleh sembilan Ketua DPC PD di seluruh Bali dan 12 pengurus PD di tingkat DPD Bali. Mudarta menjelaskan, PD Bali sangat mendukung delapan poin kesepakatan terkait dengan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu. "Kami akan melaksanakan delapan poin hasil penandatanganan Pakta Integritas di Cikeas tersebut," tutur Mudarta.
Dia menyebutkan, penandatangan Pakta Integritas PD Bali ini nantinya akan diserahkan kepada Ketua Dewan Kehormatan PD Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapimnas PD Mei mendatang. "Pakta Integritas ini akan kami serahkan langsung kepada Ketua Dewan Kehormatan PD," imbuhnya.
Dia mengakui, berdasarkan survei yang telah dilakukan, ternyata masyarakat mengharapkan agar segenap pengurus PD melakukan "pembersihan". Terkait dengan hal ini, Mudarta menegaskan agar segenap kader dan pengurus PD di Bali tidak melanggar etika atau aturan yang telah digariskan PD. "Dengan adanya Pakta Integritas ini, nantinya siapapun yang melanggar etika PD akan dikenakan sanksi," tandasnya.
Begitu pula jika ada kader atau pengurus PD yang tidak bersedia menandatangani Pakta Integritas, Mudarta mengingatkan agar keluar dari PD. "Aturan PD sudah jelas, dan siapapun yang tidak mentaatinya dipersilakan keluar dari PD," ucap Mudarta. (TETY)
"Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah merupakan komitmen segenap pengurus Partai Demokrat di Bali terhadap penandatanganan Pakta Integritas Partai Demokrat di Cikeas beberapa hari lalu," tegas Ketua DPD PD Bali Made Mudarta kepada pers, Rabu (13/O2), di Denpasar, seusai penandatanganan Pakta Integritas tersebut.
Pakta Integritas itu ditandatangani oleh sembilan Ketua DPC PD di seluruh Bali dan 12 pengurus PD di tingkat DPD Bali. Mudarta menjelaskan, PD Bali sangat mendukung delapan poin kesepakatan terkait dengan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu. "Kami akan melaksanakan delapan poin hasil penandatanganan Pakta Integritas di Cikeas tersebut," tutur Mudarta.
Dia menyebutkan, penandatangan Pakta Integritas PD Bali ini nantinya akan diserahkan kepada Ketua Dewan Kehormatan PD Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapimnas PD Mei mendatang. "Pakta Integritas ini akan kami serahkan langsung kepada Ketua Dewan Kehormatan PD," imbuhnya.
Dia mengakui, berdasarkan survei yang telah dilakukan, ternyata masyarakat mengharapkan agar segenap pengurus PD melakukan "pembersihan". Terkait dengan hal ini, Mudarta menegaskan agar segenap kader dan pengurus PD di Bali tidak melanggar etika atau aturan yang telah digariskan PD. "Dengan adanya Pakta Integritas ini, nantinya siapapun yang melanggar etika PD akan dikenakan sanksi," tandasnya.
Begitu pula jika ada kader atau pengurus PD yang tidak bersedia menandatangani Pakta Integritas, Mudarta mengingatkan agar keluar dari PD. "Aturan PD sudah jelas, dan siapapun yang tidak mentaatinya dipersilakan keluar dari PD," ucap Mudarta. (TETY)
Kasus LHI Tak Pengaruhi Target Pemilu PKS
DENPASAR, EXTREMMEPOINT.COM : - Dugaan keterlibatan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) LHI dalam kasus suap impor sapi yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tidak akan berpengaruh besar terhadap target PKS untuk masuk pada peringkat tiga besar perolehan suara pada pemilihan umum (pemilu) 2014 mendatang.
"PKS tetap berkomitmen untuk meraih posisi tiga besar pada pemilu 2014 mendatang. Sedangkan peristiwa dugaan suap itu tidak akan berdampak besar terhadap target PKS pada pemilu nanti," tegas Presiden PKS Anis Matta kepada pers, Selasa (12/2), di Sanur-Bali, disela-sela melakukan road show dan konsolidasi PKS. Kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa daerah seperti Medan, Bandung, Yogyakarta, Makassar dan Surabaya.
Menurut Anis, kasus suap yang diduga melibatkan LHI itu tidak akan berpengaruh signifikan bagi PKS pada pemilu mendatang. Sebaliknya, lanjut Anis, peristiwa ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan bagi kader PKS. "Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan kader PKS pada pemilu 2014," tuturnya didampingi segenap pengurus DPP PKS maupun pengurus PKS dari sejumlah daerah di Indonesia.
Anis menyebutkan peristiwa yang menimpa LHI merupakan bentuk konspirasi dari pihak tertentu. Namun Anis tidak membeberkan pihak mana yang melakukan konspirasi itu maupun target dari konspirasi itu. "Tahun ini adalah tahun politik yang penuh konspirasi," paparnya. Ia menambahkan, kasus yang dialami LHI akan dijadikan bahan evaluasi.
"Kami akan melakukan evaluasi, baik mengenai perilaku, perekrutan dan pembinaan kader," ucapnya. Terkait dengan hal ini, Anis memerintahkan segenap kader PKS, terutama kalangan pengurus DPP maupun DPP agar melakukan "tobat nasional" di tubuh PKS dengan kewajiban melakukan delapan wirid.
"Saya memerintahkan segenap kader PKS agar melakukan delapan wirid sebagai bentuk check up kesehatan spiritual dan sekaligus perlindungan," tandasnya. Pada Rabu (13/2) mulai pukul 02.00 Wita hingga 04.00 Wita delapan wirid ini sudah dilakukan di Sanur, Bali.(Tety)
Langganan:
Postingan (Atom)