Hacker Muncul peduli Petani

EXTREMMEPOINT.COM : - Karena amat kecewanya kepada Pemerintah terkait adanya impor produk bahan pangan, seperti kedelai dari Amerika Serikat (AS) akhirnya berulah meretas situs Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kini para petani dan pengusaha tempe juga tahu harus mogok produksi, sehingga makanan khas Indonesia itu hilang dari peredaran. Kelompok Hacker berhasil meretas situs Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Melalui alamat http://www.deptan.go.id/news/admin/image/, yang tampil di sebuah postingan bernada kritikan. Alamat website tersebut, tertulis ungkapan kekecewaan atas tindakan pemerintah yang senantiasa mengimpor produk, terutama kebutuhan bahan pangan. Tulisan tersebut berbunyi : “Pak, negara ini ahli pertaniannya banyak. Profesor di universitas-universitas dan juga ipb kan banyak. Presidennya juga doktor lulusan IPB, mbok ya apa-apa jangan impor. Masak Kedelai, Singkong, Buah-buahan, Beras, sampe Garam aja milih impor. Ganti aja nama departemennya jadi kementerian impor Republik Indonesia. Apa udah tinggal masa balik modal??.” “Sial bener jadi rakyat, kemarin lombok dimahalin, manut. apa-apa dimahalin manut juga.. andalannya cuma tahu tempe.. eh susah juga.. apes-apes.. makan apa ya??.” Kalimat STOP!! yang menunjukkan bahwa sudah saatnya pemerintah tidak lagi mengimpor bahan pangan itu. Pada layar situs Deptan tersebut, tertulis pula dua nama sang peretas, betutu@pitulasan (andalan kalbe farma) dan peumpet@sempak.com dengan ucapan "*Maaf, ikut usul saja sih". Perbuatan Hacker di dunia maya atau elektronik itu sering menjadi kendala, jengkel dan hantu bagi pengguna yang aktifitasnya merupakan rutinitas pekerjaan ataupun hanya sekedar penyalur aspirasi saja namun demikian perbuatan ini dapat dikenakan sanksi Pidana karena sudah termasuk Cyber Crime. Tindakan Cyber Crime oleh kelompok Hacker sulit dideteksi karena memang belum ada alat yang canggih untuk mengetahui identitas yang sebenarnya. (BON)

Pasar Tradisional Hendaknya Sehat

EXTREMMEPOINT.COM : - Pasar penuh sampah, becek dan banyak lalat biasanya ciri pasar tradisional. Kondisi ini akan membuat kurang nyaman juga sumber penyakit jika kebersihannya diabaikan. Hal ini banyak ditemukan di Surabaya. Menurut Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP dan PL Kemenkes, drh Wilfried H. Purba, MM, M.Kes mengatakan, “Pasar yang kebersihannya tidak diperhatikan bisa menjadi sumber penyakit. Di 3 Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat dan Jakarta, beberapa kasus flu burung terkait dengan pasar, di mana unggas masuk dari berbagai daerah, yang sakit tetap dipotong di pasar, yang mati juga dipotong di pasar," katanya dalam cara temu media di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Jumat (27/07). drh Wilfried mengungkapkan ada beberapa penyakit lain yang juga mengancam bila kondisi pasar tidak sehat, yaitu : Flu burung, Diare karena kondisi kebersihan yang buruk, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) dan TB (tuberkulosis) karena lingkungan pasar yang pengap, sesak dan sumpek, Tifus karena banyaknya lalat, Leptospirosis karena kondisi pasar yang jorok dan banyak tikus, Deman berdarah karena air yang tergenang, dan Cacingan. Kementerian Kesehatan sejak 2009 telah menyelenggarakan pasar sehat sebagai salah satu strategi dalam Implementation of National Strategic for Preventing Avian Influenza (INSPAI) bekerjasama dengan WHO. Pasar sehat selalu melakukan berbagai kegiatan terutama dengan meningkatkan fasilitas penunjang PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), seperti meningkatkan kualitas sarana sanitasi dan air bersih, melengkapi kit keamanan pangan, kit pembersihan pasar dan pembersihan pasar secara rutin. "Dari 2009 hingga 2011 kita sudah menyelenggarakan pasar sehat di 10 lokasi di 9 Provinsi dan pada 2012 ini kita tambah lagi 8 lokasi baru. Ini hanya percontohan, diharapkan Pemerintah Daerah bisa membangun pasar-pasar sehat baru," tambahnya. Ditempat lain, menurut Ulfa Maharani (40), pengunjung pasar pabean mengatakan, “Meski becek dan terkesan kotor tidak ada masalah mas, karena jika saya sampai dirumah langsung cuci kok. Dan sudah 10 tahun saya berbelanja di pasar ini juga tetap sehat, “ katanya sambil berbelanja. Jumat (27/07) 19.00 WIB. Pada umumnya sarana dan prasarana untuk kebersihan sebagai penunjang pasar tradisional untuk kondidi sehat amat sangat prihatin karena jelas terlihat banyak pasar yang tanpa atap jika hujan maka dari pengunjungnya yang berlari mencari tempat teduh. (GLBT)

Cagar Budaya Modus Korupsi Baru Indonesia

EXTREMMEPOINT.COM : - Pembangunan Tunjungan Plaza lima oleh PT Pakuwon Jati Tbk telah dimulai dengan alokasi dana sekira Rp 500 milyar namun sayangnya Bangunan Cagar Budaya yang berada di Jalan Embong Malang 1, Surabaya dan berindikasi izinnya belum lengkap. Pengembang properti publik PT Pakuwon Jati Tbk telah mulai membangun, dengan rencana sebuah kompleks perbelanjaan, hotel dan apartemen baru di Surabaya pada area 8.000-m persegi dengan 50 lantai namun pembangunan itu sarat dengan korupsi. Ironisnya pembangunan Tunjungan Plaza 5 tersebut di atas lahan bekas pertokoan yang berada di Jalan Embong Malang 1 Surabaya bernama Toko Nam. Sedangkan Toko Nam sendiri merupakan plaza tertua di Kota Surabaya yang bangunannya telah dikategorikan sebagai Cagar Budaya. Toko Nam itu tepatnya berada di Jalan Embong Malang 1, Tegalsari, Surabaya yang telah ditetapkan/dicantumkan oleh Pemkot Surabaya dalam lampiran Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 dan atau 188.45/004/402.1.04/1998 tentang penetapan Bangunan Cagar Budaya yang mengilhami terbitnya Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagai salahsatu bentuk tindaklanjut atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 dan kemudian direvisi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya secara umum. Menurut Direktur Utama PT Pakuwon, Richard Adisastra mengatakan, “Kita akan jelaskan semuanya. Prinsipnya, kita akan mematuhi setiap aturan yang berlaku di kota Surabaya,” katanya pada extremmepoint bulan lalu. PT Pakuwon Group “sudah” menyampaikan kalau sebelum membongkar bangunan bekas Toko Nam, mereka sudah konsultasi ke Pemkot Surabaya meskipun tidak secara resmi. Menurut Zaenal Karim SH alias Bung Karim, Ketua Forum Pembaca Bumi (Peduli Monumen Bangunan Cagar Budaya milik Indonesia) Jawa Timur mengatakan, “Kami sudah kirimkan surat ke Walikota tertanggal 23 April 2012 dan juga kepada Ketua DPRD Kota Surabaya namun sampai detik ini belum ada satupun tindakan yang signifikan,” kata pria yang berwibawa ini pada extremmepoint.com di Sekertariat kantor Infokom Monumen PERS’45 & Monumen Bung Tomo, Menara “BCB” Jalan Tunjungan 100/Embong Malang 2 Surabaya. Kamis (26/07) 23.15 WIB. Menurut Agus Santoso, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya mengatakan, “Harusnya sebelum izin keluar investor tidak boleh seenaknya membongkar bangunan Cagar Budaya. Meskipun bangunan bekas Toko Nam masuk kategori Cagar Budaya tipe C tetapi proses pembongkaran dan renovasinya tetap harus dengan persetujuan dari Dewan,” katanya dengan serius. Menurut Benhard Manurung SH, MHum, Ketua LSM Telinga Lebar mengatakan, “Yang harus kita bedah lebih dahulu yaitu alas hak Pengalihan Bangunan Cagar Budaya itu. Adapun Pemanfaatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Tokoh masyarakat dan Anggota Dewan juga seharusnya diundang,” kata pria berwibawa dan tegas ini dengan serius dikantornya Jalan Bendul Merisi Surabaya. “Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau izin Cagar Budaya apabila pemilik atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya,” tambahnya. “Namun wajibnya sebelum dimulainya pembangunan diperlukan ijin HO dan IMB terlebih dahulu muncul, bukan seperti yang “terjadi” sekarang ini. Jika akan dibangun 50 tingkat maka paling tidak 200 meter keliling bangunan tersebut warga wajib mendapatkan santunan dan juga asuransi dong,” ungkapnya. “Kasus demikian hendaknya cepat dilakukan upaya hukum secara Pidana maupun Perdata, karena sepintas kami nilai cukup layak untuk diajukan. Hal itu sudah mengacu pada pembohongan publik, rusaknya Bangunan Cagar Budaya. Selain LSM, seharusnya Pemkot lakukan upaya hukum Acara Pidana sebab tanpa izin Dewan telah melakukan pembongkaran Bangunan yang masuk dalam Cagar Budaya Surabaya,” pungkasnya. Ironis sekali jika jumlah bangunan cagar budaya di Surabaya tidak bertambah, mengingat jumlah bangunan yang ditengarai cagar budaya di Surabaya cukup banyak. Sebagaimana LKPj, cagar budaya yang ada tetap 151 dan terdiri dari 10 situs. (TIMSUS). Bersambung………………….