DENPASAR,LSMTELINGALEBAR  :  - Keberadaan Hotel Mulia Resort yang kini tengah dibangun di Kuta Selatan, Badung-Bali, akan memberikan dampak positf bagi daerah maupun warga setempat. Dampak yang bisa diperoleh dari pembangunan hotel mewah ini antara lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penataan wilayah dan perekonomian masyarakat setempat.
  

   "Dari segi investasi keberadaannya (hotel Mulia Resort) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, selain nilai estetika penataan wilayah," kata anggota Komisi C DPRD Badung Wayan Puspa Negara, Kamis (3/11), di Semarapura-Badung.
   Ia menyebutkan, ribuan tenaga kerja (TK) nantinya bisa diserap bekerja, sehingga dapat mengurangi penangguran. "Lahan di lokasi hotel sebelumnya terlantar dan tidak produktif, jadi sebaiknya kalau dijadikan fasilitas pariwisata karena terletak di zona pariwisata," ucapnya.
   Menurutnya, semua proses perizinan terkait dengan pembangunan Hotel Mulia Resort sudah ditempuh sesuai dengan mekanisme dan peraturan daerah (perda) Badung. "Semua mekanisme sudah dilakukan sesuai peraturan daerah. Karena itu pula, pemda tidak boleh menghalangi pembangunannya," tuturnya.
   Kendati demikian, Puspa Negara mengingatkan agar dilakukan pengawasan agar tidak menyimpang dari peruntukan perizinan yang sudah ada. "Domain pengawasan ada pada pemda Badung sesuai dengan ketentuan otonomi daerah, tapi jika ada pihak lain menemukan kekeliruan harap dikoordinasikan dengan pemda Badung," paparnya.
   Puspa Negara mengharapkan semua pihak berpikir arif dan cemerlang dalam menyikapi pembangunan Hotel Mulia Resort ini. "Pengawasan pemda Badung tidak bisa diintervensi sesuai dengan otonomi daerah," imbuhnya.(Tety)

MORATORIUM TIDAK MEMBERI JERA

Jakarta,LSMTELINGALEBAR :  - Kejaksaan Agung  menyambut baik moratorium remisi dan bebas bersyarat bagi terpidana koruptor dan terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jakarta Selatan Rabu (2/11/2011).

"Saya secara pribadi maupun kelembagaan, sangat mendukung ide yang baik dalam rangka untuk moratorium. Dalam pengertian, itu bagian langkah upaya peningkatan pemberantasan korupsi," ujar Wakil Jaksa Agung Darmono kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan,“Bahwa moratorium yang dikeluarkan akan mampu memberi efek jera lebih bagi para terpidana koruptor dan terorisme. Sebab, dengan tidak diberikannya remisi maupun pembebasan bersyarat, mereka akan segan untuk mengulangi perbuatannya, saya mendukung usaha untuk penghentian remisi dan sebagainya. Itu akan membikin pelaku korupsi kapok. Jika tidak diberikan ampunan, mereka akan kapok."

“Ia berharap agar kebijakan moratorium tersebut segera diperkuat melalui payung hukum yang baik. Hal ini dinilai penting agar pada pelaksanaannya tidak menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan, alangkah lebih baiknya kalau disertai landasan hukum yang lebih kuat lagi, pemerintah tidak perlu mengubah atau menyusun Undang-Undang yang baru terkait moratorium ini. Cukup dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal remisi dan pembebasan bersyarat bagi para terpidana,”begitu imbuhnya dengan semangat.

"Minimal dengan Peraturan Pemerintah, karena ketentuan remisi dan pembebasan bersyarat dapat dilakukan dengan pelaksanaannya PP. Sehingga PP yang mendasari itu tinggal diubah, kan tidak lama mengubah itu," tandas mantan Pelaksana Tugas Jaksa Agung ini.

Di lain tempat Kukuh Priyo Prayitno, SH dan timnya, Advokad dan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum TRI DAYA CAKTI di Jalan Kartini 30, Surabaya mengatakan “Moratorium Remisi dan Bebas Bersyarat bagi terpidana Koruptor dengan Teroris adalah hal yang sudah baik tetapi alangkah terbaiknya apabila diberikan Putusan Hukuman Mati, dikarenakan uang yang dikorupsi adalah rakyat yang notabene rakyat kecilpun dibebani pajak untuk pendapatan negara, sedangkan teroris adalah perusak citra bangsa serta Negara yang dirintis oleh darah, nyawa para pahlawan kita, hal itulah yang akan memberikan unsur jeranya lebih tinggi.”(JONXXX/NOS)