Eks Dirut PD Pasar Surya "DIJEBLOSKAN PENJARA"

JAKARTA,XTREMMNEWS.COM : - Soesantyo, bekas Direktur Keuangan PD Pasar Surya, Surabaya, sebagai tersangka korupsi Dana Hibah Prainvestasi Proyek Pasar Gayungsari di lingkungan PD Pasar Surya, Surabaya, telah ditangkap oleh Tim Satuan Tugas Intelejen Kejaksaan Agung, Sabtu (14/01), 23.40 Wib.

Menurut Noor Rachmad di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum Minggu (15/01), tersangka ditangkap pukul 23.40 Wib, di Jalan Bango II Nomor 21, Pondok Labu, Jaksel, sebelum penangkapan diketahui bahwa tersangka berada di wilayah Jawa Barat dan terakhir di Jakarta,” terangnya kepada www.xtremmnews.com.

Dia menambahkan,”Tersangka langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba di Kejaksaan Agung dan kemudian Minggu siang dibawa ke Surabaya untuk dilakukan penyidikan.”

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Mukri, ”Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Sucipto menjabat Direktur Utama dan Soesantyo, sebagai Direktur Keuangan.”

Negara dirugikan Rp 2,5 miliar. Penyidik (Pidsus) Pidana Khusus, Surabaya telah menemukan Rp 2 miliar masuk ke rekening pribadi Soesantyo. Selain itu juga ditemukan kejanggalan pada Dana Representasi. (TIMSUS).

Kinerja Dinas Kab/Kota Madiun"RAPOR MERAH"

MADIUN,XTREMMNEWS.COM : - Warga Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, telah kehilangan Hak menerima Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) 2012, dan hal ini tidak ada penjelasan samasekali oleh Dinas yang terkait, Minggu (15/01).

Ironisnya Hak Jamkesmasda orang miskin tersebut malah jatuh ke PNS, Anggota Polisi, TNI dan orang-orang mapu lainnya, dengan begitu jika orang miskin yang sakit itu harus bayar.

Menurut Harto sebagai Ketua RT, “Lebih lucu lagi anggota Polisi itu dapat kartu jaminan, dengan begitu jika orang miskin sakit harus bayar dan saya juga heran untuk pendataan Jaminan Kesehatan itu kok tidak mengikutsertakan Ketua RT ataupun RW, jika seperti ini saya yakin tidak akan mendapat data yang akurat dan valid,”ungkapnya kepada www.xtremmnews.com.

Dia menambahkan, “Pemkot Madiun hanya memberi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), padahal mengurus SKTM sangat rumit, yang mana harus diurus mulai dari RT, RW, Kelurahan, Puskesmas, kembali ke RT, kantor kelurahan, Puskesmas, kantor kecamatan, dinas sosial dan tenaga kerja, lalu ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Apa bukan rumit itu kalau harus mondar-mandir,” katanya dengan kesal.

Ditempat lain, dua desa dari Kecamatan Kare RT 18, RW05 dan RT20, RW06 Kabupaten Madiun sempat resah sekitar dua bulan ini, dikarenakan bantuan pemerintah berupa beras yang ternyata kualitasnya sangatlah jelek, baunya apek warnanya kekuning-kuningan

Menurut warga yang tak ingin disebut namanya, yang juga Ketua RT  itu mengatakan, “Sudah dua bulan ini 37  kepala keluarga menerima beras miskin dari  pemerintah dengan kualitas jelek. Dilihat warnanya yang kekuning-kuningan seperti kena air kencing serangga juga berjamur, baunya apek dan kalau dimasak tidak enak rasanya akhirnya saya berikan pada hewan peliharaan,” ujarnya pada www.xtremmnews.com

Menurut Tim Satya Wira Jutisia Law Firm, Soetjipto, SH, ”Hal tersebut perlu ditelusuri lagi kebenarannya pada Dinas Kabupaten dan Provinsi Jatim yang terkait agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan meluruskan dan memberikan sangsi pada pelakunya,” tuturnya kepada www.xtremmnews.com.(TIMSUS)

SEK KAB SITUBONDO "LAYAK DICOPOT"

SITUBONDO,XTREMMNEWS.COM : - DPRD Kabupaten Situbondo mengancam mengusulkan dan merekomendasikan  kepada Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, untuk segera mencopot Drs. Hadi Wijono, ST. MM dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Situbondo dikarenakan tidak mampu melaksanakan tugasnya  sebagai Ketua TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

”Sekkab Situbondo  memiliki peran besar terhadap molornya APBD 2012. itu terjadi karena  dia  (Hadi Wijono) tidak mampu  mengemban amanah  sebagai  Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan mengakibatkan cairnya APBD  menjadi  molor,” tuding Syaiful Bahri.

Selain itu, DPRD Kabupaten Situbondo menuding kinerja Hadi Wijono sebagai Sekkab Situbondo dinilai tidak baik, karena  dia tidak dapat melakukan perubahan secara  meyakinkan ditingkat  birokrasi. Bahkan, buruknya kinerja Hadi Wijono selaku Sekkab,  saat ini birokrasi dilingkungan Pemkab Situbondo menjadi terkotak-kotak. Ironisnya lagi,  birokrasi dilingkungan Pemkab Situbondo terkotak-kotak  menjadi tiga kelompok.

Sekkab Situbondo ini tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik, bahkan dalam pernyataanpun sering kali tidak professional, tidak etis, dan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak  terselesaikan.

“Akibat pernyataannya yang tidak etis itu mengakibatkan birokrasi dilingkungan Pemkab Situbondo menjadi  terkotak-kotak, sehingga  Sekkab Situbondo tidak dapat  bekerja maksimal,” imbuh Syaiful Bahri.

Pemkab Situbondo rugi karena telah memperpanjang masa tugas Hadi Wijono selama dua tahun. “Sebaiknya dicopot saja. Kita usulkan ke DPRD agar memberikan rekomendasi pencopotan Hadi Wijono dari jabatannya,” pungkas Syaiful Bahri pada www.xtremmnews.com.(TIMSUS)