Produk Perikanan Indonesia Diminati Luar Negeri

DENPASAR,EXTREMMEPOINT.COM : - Beragam produk perikanan Indonesia seperti, ikan beku, udang beku, lobster beku, cumi-cumi beku, fillet ikan beku, tuna kaleng, udang kaleng, sardine kaleng, hingga kecap ikan, dapat diterima oleh pasar dunia. Tercatat, realisasi ekspor hasil perikanan Semester pertama tahun 2012 sebesar US$ 1,9 milyar atau meningkat sebesar 17,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2011.

Sementara itu, ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,5 miliar dolar, naik sebesar 22,95 persen dari nilai ekspor tahun 2010 yang tercatat sebesar 2,8 miliar dolar. Negara yang menjadi favorit tujuan ekspor produk perikanan Indonesia diantaranya, Amerika Serikat mencapai nilai 1,13 miliar dolar, Jepang 806 juta dolar, dan Eropa 460 juta dolar atau 15 persen dari nilai total ekspor. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gellwynn Jusuf, Senin (1/10), di Kuta-Bali, seusai pemmbukaan sidang ke-32 Codex Committee on Fish and Fishery Products. Dia menjelaskan, meningkatnya realisasi ekspor ini sebagai upaya merealisasikan nilai ekspor yang telah dipatok KKP sebesar 4,2 miliar pada tahun ini. Apalagi, sebanyak 323 produk perikanan asal Indonesia telah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang merujuk pada standar Codex. ‘’Codex merupakan standar internasional dan menjadi referensi pemerintah, konsumen,produsen dan perdagangan dunia internasional untuk menjamin bahwa seluruh produk yang diperdagangkan di pasar bermutu baik dan aman,’’ ujarnya. Perolehan sertifikasi ini juga menunjukkan keseriusan KKP dalam menyiapkan fondasi kuat di sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan mutu produk yang lebih tinggi dan diakui secara internasional. Lebih lanjut Gellwynn mengatakan, Indonesia sebagai negara produsen maupun konsumen produk perikanan, telah berkomitmen untuk turut berpartsipasi secara aktif dalam kegiatan Codex. Pasalnya, dinamika pasar dunia cenderung menunjukkan tren perubahan paradigma dari sekedar memenuhi kebutuhan pangan menjadi kesadaran akan keamanan produk perikanan yang dikonsumsinya serta bagaimana proses budidaya dilakukan. . Terkait hal itu, Indonesia mendukung sepenuhnya mandat codex dalam upaya melindungi kesehatan dari para pembeli dan meyakinkan praktik secara adil dalam perdagangan dunia. Indonesia merupakan kali pertama sebagai tuan rumah penyelenggaraan Codex Committee on Fish and Fishery Products. Pelaksanaan sidang Codex ke-32 sendiri diikuti oleh 175 delegasi dari 57 negara anggota Codex dari seluruh dunia. "Codex saya harapkan terus berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan produk perikanan asal Indonesia dalam transaksi perdagangan internasional," tuturnya seraya menambahkan, KKP juga terus berupaya mengembangkan pelayanan bisnis ekspor impor dalam rangka mendukung Indonesia National Single Window (INSW) di 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berlokasi di 5 propinsi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menyambut era globalisasi. Dalam era perdagangan pangan di kawasan dan global, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan WTO dipersyaratkan produk perikanan memiliki mutu tinggi dan aman harus dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, KKP dengan konsisten terus mengembangkan kualitas dan keamanan produk perikanan dengan mengelola resiko dari hazards dan kontaminasi di dalam proses dan pengolahan produk perikanan. Tercatat sampai dengan tahun 2011 terdapat 768 UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan 505 UPI lainnya telah memiliki sertifikat hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP ). ‘’Berbagai pengembangan sarana dan prasarana sistem pelayanan berkualitas tersebut terus kami tingkatkan, seperti karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,’’ tandasnya.(Tety)

Pemkab Bangkalan Maksimalkan Kinerja SKPD

EXTREMMEPOINT.COM : - Enam hari kerja diberlakukan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bangkalan karena untuk meningkatkan serapan Anggaran di berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Menurut Kepala Bagian Hukum, Setdakab Bangkalan, Joko Priyono mengatakan, “Ini sesuai dengan instruksi Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron beberapa waktu lalu," katanya pada extremmepoint.com, Minggu (30/09). Hingga kini anggaran belanja langsung di Pemkab hanya terserap sebesar 64 persen dalam APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2012. Hal ini, tidak hanya dalam satu SKPD saja, akan tetapi juga di semua SKPD, termasuk di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Dia menambahkan, "Atas dasar itulah, maka Bupati Bangkalan lalu mengeluarkan instruksi tentang pemberlakukan enam hari kerja," tambahnya. Bupati Bangkalan mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2012 i tentang Penambahan Jam Kerja Pada Hari Sabtu. "Mulai Sabtu (29/09) kemarin instruksi itu telah dilaksanakan, sehingga semua SKPD di lingkungan pemkab Bangkalan pada hari Sabtu tetap masuk sebagaimana biasanya," jelasnya. Namun, sambung Joko, berbeda dengan jam kerja biasanya, pada hari Sabtu hanya berlaku hingga pukul 13.00 WIB atau hanya 5 jam, yakni masuk mulai pukul 08.00 WIB. Kekuatan APBD di Kabupaten Bangkalan 2012 ini senilai Rp 1,3 triliun. Menurut Wakil Bupati Bangkalan, Syafik Rofii mengatakan, “Jika pengerjaan program tidak digenjot, mungkin serapan dana pada berbagai program itu tidak akan maksimal. Makanya kami sepakat untuk menambah hari kerja dari sebelumnya lima hari menjadi enam hari kerja,” katanya. Kekuatan APBD Bangkalan itu diketahui dalam pembahasan perubahan APBD 2012 sebesar Rp 1,2 triliun. Namun karena ada tambahan anggaran Rp 123,7 miliar, maka kini anggaran dalam APBD Bangkalan mencapai Rp 1,3 triliun. Rincian dari anggaran tambahan itu terdiri dari alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 71,6 miliar dan anggaran tambahan murni APBD Bangkalan sebesar Rp 52,1 miliar, tambahan anggaran pada APBD perubahan itu dialokasikan melalui berbagai program kegiatan, seperti untuk klaim program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) sebesar Rp 3,7 miliar, pengadaan 3 unit mobil ambulance Rp 904,7 juta dan tambahan dana syaring Bosda Madin sebesar Rp 944,3 juta. Untuk program pemugaran rumah tidak layak huni sebesar Rp 750 juta, perbaikan dan peningkatan jalan Kabupaten atau Desa sebesar Rp 11,3 miliar, jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan Rp 2,1 miliar, serta pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong senilai Rp 1,3 miliar. Pihak Pemkab juga mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung IGD sebesar Rp 1,5 miliar, dan tambahan belanja sekretaris DPRD Rp 2 miliar lebih. (TIMSUS)