PARA PENEGAK HUKUM TUAI KECAMAN LSM

JAKARTA, EXTREMMEPOINT.COM :  - KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam keras kebrutalan oleh sekelompok orang yang menyerang di beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta.

Menurut Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan,  "Kami simpulkan bahwa Kapolda Metro Jaya dan jajarannya gagal melindungi warga Jakarta dan tidak melakukan penegakan hukum atas praktek kekerasan yang terjadi," katanya dalam rilis, Minggu (15/04).

Polda Metro Jaya, melalui Kapolda dan Juru bicaranya, juga dipertontonkan ketika memberikan pernyataan terkait identitas pelaku. Keduanya terkesan hati-hati untuk tidak mengatakan para pelaku yang berasal dari TNI AL. Sikap ini justru berbeda 180 derajat ketika menuduh YLBHI menyembunyikan mahasiswa KONAMI yang dianggap anarkis, tanpa alat bukti yang sah.

Dia menambahkan, "Kami juga menyayangkan keputusan melibatkan POMAL dalam mendalami kasus penyerangan massal dan secara brutal," tambahnya.

Polda Metro Jaya takut mengungkapkan identitas pelaku tapi disisi lain justru mengajak POMAL melakukan penyelidikan. Kebrutalan yang merusak, mencederai sampai ada luka dan apalagi hingga meninggal ini adalah kejahatan terhadap Kamtibmas dan sudah selayaknya Polisi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum atas hal tersebut.

Masih Haris, "Bukan POMAL yang tugasnya hanya untuk kejahatan-kejahatan didalam militer. Tindakan ini justru membuka ruang militer Indonesia masuk dalam urusan kehidupan sipil. Patut disayangkan," imbuhnya.

KontraS meminta agar Polisi Metro Jaya harus berani dan lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum terutama terhadap tindakan-tindakan brutal dan premanistik. Mereka juga meminta agar DPR  untuk menegur Presiden, Kapolri dan Panglima TNI agar tidak mencampuradukan urusan Kamtibmas dengan unsur militeristik, dengan cara melibatkan POMAL dalam urusan ini.

"Harapan kami agar adanya upaya pemulihan yang maksimal, dimana Polisi harus menangkap semua pelaku kejahatan yang melukai dan membunuh sejumlah orang dalam beberapa hari terakhir," pungkasnya.

Dan perlu diketahui TNI haruslah kembali ke barak (BACK TO BASIC) dan menjalankan Paradigma TNI yaitu REPOSISI,REAKTUALISASI,REDEFINISI  agar citra dari militer tetap pada porsinya karena TNI bukanlah musuh rakyat. TNI haruslah bersih dari tangan-tangan politik dan bisnis, jika Negara dalam keadaan terancam oleh Negara lain maka TNI dapat menggunakan Haknya, tetapi ketika internal Negara sendiri dalam kondisi darurat itu tetap menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Apabila militer tetap difungsikan seperti pihak Kepolisian maka haruslah ada aturan yang menyatakan bahwa Militer dapat disidang secara sipil, jika hal ini tak terpenuhi maka militer tetap mempunyai kekuatan yang super.(TIMSUS)

Wakapolri Ikut Berpolitik Syah Saja

BANDUNG, EXTREMMEPOINT.COM : - Kabarnya Komjen Nanan Sukarna, Wakapolri maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Barat 2013 dengan memakai jalur independen atau perseorangan.

Jabar Sunatra, Ketua Tim Penjaringan Pilgub DPD Gerindra mengungkapkan kabar tersebut di DPD Gerindra, Jalan Cimanuk, Kota Bandung, pada Jumat (13/04).

Menurut Jabar Sunatra mengatakan, "Kami sudah mendapatkan SMS dari tim  Nanan bahwa dia mau maju dari jalur independen. Pihaknya mempersilakan Nanan untuk maju dari jalur independen. Jika menginginkan daftar melalui jalur independen silakan, juga apabila mau melalui jalur partai kita siap menunggu," katanya.

Menurut rumor yang berkembang dimasyarakat jika Wakapolri, Komjen Nanan Sukarna akan maju dalam Pilgub Jabar 2013 dengan menggunakan gerbong Partai Gerindra.

Partai Gerindra, mulai 1 hingga 14 April membuka pendaftaran bagi internal maupun eksternal partai untuk maju sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Jabar periode 2013-2018.

Jabatan Kapolri adalah jabatan Politik jadi ketika Wakapolri masuk dalam kancah dunia politik seperti Pemilukada yang diadakan pada 2013 bukan merupakan suatu pelanggaran, disini jelas memperlihatkan bahwa pihak Kepolisian akan mengadakan perubahan atau paling tidak memberikan warna dalam dunia politik jika nantinya terpilih. (SLTA) 

Setiap Tahunnya Polisi Di PTDH

SURABAYA, EXTREMMEPOINT.COM : - Ratusan Anggota Polri di PTDH-kan (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari kesatuannya setiap tahun. PTDH ini disebabkan karena berbagai macam pelanggaran.

Menurut Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan, "Mereka yang di PTDH adalah polisi yang sudah tidak layak jadi polisi. Di PTDH bukan karena tidak kredibel. Tetapi hal itu dilakukan sebagai jalan akhir," katanya pada extremmepoint.com saat dikonfirmasi di SMA Krida Nusantara, Jalan Desa Cipadung,  Kota Bandung, Jumat (13/04).

Dia menambahkan, PTDH dilakukan dengan melalui berbagai prosedur. Dan jika sudah di luar batas kewajaran, maka hal tersebut menjadi jalan terakhir. “Ada beberapa kasus misalnya polisi jadi pengguna narkoba, bahkan melakukan kejahatan. Untuk hal itu, PTDH adalah hukuman paling tegas,” tambahnya.

Polisi harus bisa menempatkan diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jumlah polisi di Indonesia masih jauh dari jumlah ideal. Saat ini, polisi hanya sekitar 345 ribu. Dan hanya setengahnya dari ideal jumlah polisi Indonesia yakni 600 ribu personel.

Masih Nana mengatakan, "Kami akan tetap bekerja maksimal dengan sarana, prasarana dan personel yang ada. Tidak ada alasan personel kurang, kinerja juga berkurang. Pendaftaran sepanjang hari, sepanjang tahun. Mereka yang masih SD atau SMP bisa mendaftar. Begitu daftar, akan terus dipantau dan dibina agar nantinya bisa lulus dalam tes di kepolisian,” pungkasnya.

Saat ini Polri membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin menjadi polisi. Bahkan, pendaftaran tidak hanya dilakukan per tahun, melainkan setiap hari. Dengan adanya PTDH setiap tahunnya ini menunjukkan bahwa Institusi berani melakukan untuk membenahi kebobrokan, citra dan kinerja yang sudah terbentuk bahkan berkembang pada masyarakat. (TIMSUS)