Pejabat BPBD Manado Terlibat Proyek Fiktif

MANADO, EXTREMMEPOINT.COM : - Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado Jeffry dijebloskan ke sel tahanan Polresta Manado, Dua koleganya  masing-masing Yap dan Alfred menyusulnya, Senin (07/05).

Menurut Amran Ampulembang, Kapolresta Manado Kombes Polisi  melalui Kasubbag Humas AKP Dessy Hamang  mengatakan, “Mereka bertiga ditahan karena menjadi tersangka penipuan pengadaan proyek tanggul pemecah ombak di Karangria,” Terangnya.

Ketiga tersangka ini terlibat kongkalikong pengadaan proyek senilai Rp 4 miliar dengan korban Robert Steven Gagana dan Marie Regal Mendoma, dua pengusaha asal Sangihe.

Dia menambahkan, “Ternyata proyek tanggul itu fiktif, sehingga kedua korban melapor telah ditipu oleh ketiga orang itu,” tambahnya.

Awal kejadian ketika Oktober 2011 lalu, Jeffry yang saat itu menjabat Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Manado meminta Yap dan Alfred, yang dipercaya sebagai penghubung, untuk mencarikan kontraktor untuk proyek tanggul senilai Rp 4 miliar tersebut.

Tetapi sebelum pekerjaan itu dikerjakan, Jeffry meminta fee sebanyak Rp 260 juta. “Setelah dicek ternyata proyeknya tidak tertata dalam belanja Pemkot Manado 2011. Proyeknya fiktif,” ujar Hamang

Ia menambahkan,”Ketiga tersangka melakukan Perbuatan Melawan Undang-undang 31 Tahun 1999, junto UU 20 Tahun 2001, dan pasal 12 tentang korupsi, dengan ancaman hukum 5 Tahun penjara serta denda sebesar 50 juta,” tambah Pamen tiga melati di pundak.

Dilain waktu dan tempat terpisah , Yap kepada extremmepoint.com ini mengaku tidak tahu menahu kalau proyek tersebut hanyalah rekayasa. Yap hanya diperintahkan Jefrry untuk mencari kontraktor yang mau mengambil proyek (fiktif) tersebut. “Kalaupun saya mengetahui proyek tersebut tidak ada, pasti saya tidak akan menjalankan perintahnya. Saya baru mengetahui proyek tersebut fiktif, setelah ditahan polisi,”ungkapnya.

Sedangkan untuk Jefrry ketika dikonfirmasi mengatakan, “Semua jawabannya telah saya serahkan kepada pengacara saya,” pungkasnya, tanpa menyebut pengacara mana yang dipercaya untuk mendampinginya. (OKTA)

Jasad Bayi Manusia Dijadikan Pil Ajaib

Surowijoyo : “Pil ini bukan Ajaib tetapi Haram Hukumnya”

LINK-UP, EXTREMMEPOINT.COM : - Pil Ajaib yang isinya dibuat dari tepung bubuk daging bayi manusia yang berasal dari China dan telah lama beredar juga dipercaya untuk menyembuhkan semua penyakit. Hal tersebut ditemukan sebanyak 15.000 butir lebih oleh Petugas Bea Cukai Korea Selatan.  Senin (07/05)

Ini adalah bubuk pil. Setelah dilakukan tes ternyata 99,7 persen terbuat dari jasad daging bayi manusia.  Pil dibuat oleh perusahaan farmasi dengan menggunakan bahan yang berasal dari daging bayi korban aborsi, dan bayi yang meninggal saat dilahirkan. Pihak perusahaan farmasi membeli mayat bayi dan disimpan dalam lemari pendingin.

Secara kemudian jasad bayi tersebut dibawa ke laboratorium farmasi untuk diproses lewat tahapan pengeringan medis di oven. Setelah kering ditumbuk hingga halus. Bahan ini diproses dengan campuran herbal. Proses terakhir ini “Dilakukan” agar bahan dasar berupa jasad bayi ini bisa disamarkan dari pemeriksaan kesehatan dan petugas bea cukai.

Kementerian Kesehatan China telah melakukan penyelidikan atas “Produksi” pil yang terbuat dari jasad bayi  ini. Penemuan pil ini sejak Agustus lalu telah mengejutkan banyak pihak. Tindakan Pemerintah China yang sudah mengetahui adanya peredaran pil ajaib ini, dan mencoba menghentikan ekspornya. Kenyataannya ribuan paket pil telah terlanjur beredar dengan cara diselundupkan ke Korea Selatan.

Obat alternatif dari China ini sangat diminati seperti yang terbuat dari tanduk badak. Orang China diketahui memiliki sejarah mengkonsumsi plasenta manusia untuk meningkatkan suplai dan sirkulasi darah. Dan pihak berwajib China menyita ribuan tablet illegal tersebut. Pemerintah setempat mengaku akan menindak tegas industri obat herbal yang telah memproduksi pil-pil ini.

Departemen kesehatan di Asia saat ini khawatir jika perdagangan bubuk daging bayi yang dibuat menjadi kapsul itu merambah penjualan menggunakan internet, dan dijual kepada orang yang putus asa, mudah tertipu, atau sakit, di bagian belahan dunia lain.

Bea cukai Korea Selatan mengatakan, “Mereka telah meningkatkan pencarian atas paket mencurigakan yang dibawa ke negara itu oleh wisatawan dari China, dalam upaya untuk memberantas perdagangan pil yang terbuat dari daging bayi. Dan sebanyak 30 lebih upaya penyelundupan telah dilakukan sejak Agustus 2011 yang terdiri atas lebih 15.000 kapsul. Dalam paket itu tertulis sebagai obat penguat stamina,” katanya pada extremmepoint.com Senin (07/05).

Pil ini 99,7 persen mengandung sisa-sisa tubuh manusia. Surat kabar China telah mengidentifikasi bahwa provinsi timur dan utara sebagai sumber kapsul daging manusia, khususnya wilayah Jilin yang dekat dengan Korea Utara.

Menururut Drs Surowijoyo SH, Sekertaris LPPKN (Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Nasional) Jatim mengatakan, ”Dengan alasan apapun pil ini haram untuk dikonsumsi dan cara pembuatannyapun jika di Indonesia hal itu sudah masuk rana Pidana karena cara mendapatkan bahan dasarnya tidak lazim. Pil ini bukan ajaib tetapi Haram Hukumnya,” katanya pada extremmepoint.com dikantornya Jalan Raya Gunungsari 218-H, Surabaya Kamis (10/05). (LINK-UP)

Bank BNI 46 Denpasar Ceroboh "PAILITKAN"PT DAB

DENPASAR,EXTREMMEPOINT.COM:  - Tindakan Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Denpasar yang ikut menjadi pemohon pedamping "gugatan" pailit PT Dwimas Andalan Bali (DAB) bersama PT Karsa Industama Mandiri (KIM) ke Pengadilan Niaga Surabaya beberapa waktu lalu dinilai kurang tepat dan gegabah. Hal ini karena PT DAB tidak pernah mengalami kredit macet di BNI 46 Denpasar.
 

 "PT DAB tidak pernah mengalami kredit macet, sehingga kurang tepat jika BNI 46 ikut menjadi pemohon pendamping PT KIM untuk "mempailitkan" PT DAB di Pengadilan Niaga Surabaya," tegas Agus Samijaya,  kuasa hukum pemilik 104 unit rumah susun (rusun) di Bali Kuta Residence (BKR) di Kuta, Kamis (10/5), di Denpasar.
  

 Sebagaimana diberitakan, 104 unit rusun ini ikut dilelang diantara 193 rusun oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar beberapa waktu lalu, menyusul adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya No 20/Pailit/2011/PN.Niaga Sby tertanggal 11 Agustus 2011. 
  

 Menurut Agus, 104 unit rusun itu tidak seharusnya ikut menjadi "korban" pelelangan itu, karena 104 unir rusun ini tidak menjadi agunan di BNI 46 Denpasar. "104 rusun ini sudah dibayar lunas oleh pembeli dan tidak dijadikan agunan oleh PT DAB di BNI 46 Denpasar, sehingga tidak boleh ikut dilelang," tegasnya.
  

 Berkaitan dengan hal ini Agus juga sudah mengirim surat somasi ke kantor lelang negara Denpasar. Agus menjelaskan, tindakan yang ikut melelang 104 unit rusun ini kurang tepat, karena masih dalam sengketa di pengadilan. PT DAB, lanjut Agus, hanya menjaminkan 89 unit rusun ke BNI 46 Denpasar. 
disomasi karena dinilai
  

 Perkara ini berawal tindakan PT KIM yang merasa memiliki piutang di PT DAB. Karena merasa tagihannya tidak dibayarkan PT DAB, PT KIM dengan pemohon pendamping BNI 46 Denpasar kemudian mengajukan "gugatan" pailit PT DAB ke Pengadilan Niaga Surabaya beberapa waktu lalu yang berbuntut dilelangnya 193 unit rusun itu.  Agus menambahkan, dari 193 sertifikat hak milik rusun BKR itu, ternyata hanya 89 unit saja milik PT DAB. Sedangkan sisanya 104 unit adalah milik para penghuni yang tergabung dalam perhimpunan penghuni BKR.
  

 "Sebanyak 104 unit rumah susun di BKR itu sudah dibeli penghuni BKR dan dibayar lunas kepada PT DAB sejak 2008 hingga 2009, jauh sebelum terjadinya putusan pailit  Pengadilan Niaga Surabaya No 20/Pailit/2011/PN.Niaga Sby tertanggal 11 Agustus 2011," imbuh Agus.
  

 Atas dasar ini Agus meminta supaya kantor lelang negara Denpasar membatalkan pelelangan atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan mengalihkan hak atas objek sengketa milik PT DAB maupun milik para penghuni yang terhimpun dalam himpunan penghuni BKR.
 

  "Apabila somasi ini tidak diindahkan, dengan sangat terpaksa kami akan melakukan tuntutan maupun upaya hukum lainnya," tandas Agus.
 

  Sementara itu, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, Andri Rahmawan ketika dikonfirmasi ternyata tidak bersedia memberikan keterangan karena belum melihat surat somasi dari Agus tersebut.(Tety)