Outsourching PLN Tuntut Haknya

Surowidjojo : “Lihat saja, sebentar lagi Kami dan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan akan bongkar semua kebobrokan di wilayah Jatim ini khususnya di Surabaya”

EXTREMMEPOINT.COM : - 100 ribu pekerja outsourcing di Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia khawatir atas kejelasan nasib mereka karena itu mereka menuntut ke pada PLN dan mengancam akan mogok kerja jika tidak dipenuhi hingga 1 Juli mendatang.

Menurut Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional, Ahmad Daryoko mengatakan, ”Jika sampai pada akhir Juni pemerintah tidak memberikan respon positif, maka pekerja outsourcing PLN seluruh Indonesia pada tanggal 1 Juli akan mogok nasional," katanya pada extremmepoint.com di samping kantor PLN Jateng, Jalan Teuku Umar, Semarang, Selasa (19/06).

Dia menambahkan, “Pekerja meliputi pencatat meter, layanan gangguan, operator gardu induk, payment point, pencetak rekening listrik, operator pembangkit, pelaksana tata administrasi dan keuangan juga," tambahnya.

"Tahap pertama hanya masuk kantor tapi tidak melakukan pekerjaan kantor. Sementara itu untuk tahap kedua dan ketiga akan kita lihat nanti jika pemerintah masih belum menanggapi," imbuhnya..

Selama ini, penerapan kontrak outsourcing dinilai sangat merugikan pekerja outsourcing. Sebab selain gaji pas-pasan, dalam perpanjangan kontrak kebanyakan pekerja outsourcing tidak dibuatkan amandemen, tapi tetap diperintah agar melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian mereka bekerja dengan posisi hukum sangat lemah dan bisa dipecat kapanpun.

"Secara prinsip melanggar Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 serta Pasal 65 ayat 2," pungkasnya mantan pekerja PLN tersebut.

Sugeng Riyadi, pegawai outsourcing mengaku sudah 17 tahun dipekerjakan sebagai pencatat meter di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kediri, Jawa Timur. Ia pun merasa sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan gaji dari kerjanya sebagai pekerja outsourcing.

“Gajinya satu koma sekian. Serba pas-pasan, belum lagi dalam waktu dekat harus mendaftarkan ulang anak pertama ke TK dengan biaya Rp 800 ribu," katanya pada extremmepoint.com dengan menitikkan air mata.

Dia sangat mendukung adanya aksi menuntut pemerintah agar pekerja outsourcing di angkat menjadi pegawai tetap. Tidak hanya Sugeng, Serikat Pekerja PLN pun setuju dengan aksi tersebut, bahkan juga akan ikut melakukan aksi.

"Masak nanti anak dan cucu kita outsourcing semua," pungkasnya.

Menurut Surowidjojo, Sekertaris LPPKN (Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Nasional) Provinsi Jatim mengatakan, “Perusahaan Negara hendaknya memberi contoh yang benar pada Pelaku Usaha lain atau swasta bukan malah menjadi contoh kebobrokan. Surat Edaran Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 itu ditujukan kepada Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi di seluruh Indonesia,” katanya dikantor Jalan Gunungsari 218-H Surabaya pada extremmepoint.com. Selasa (19/06) 13,00 Wib.

Dia menambahkan, “Perusahaan haruslah sadar bahwa untuk memberikan pekerjaan yang sifat objeknya tetap meskipun itu bersifat penunjang seperti pengamanan, kurir dan lainnya. Seperti bank-bank yang saat ini banyak mempekerjakan teller atau costumer service menggunakan sistem outsourcing tidak dibenarkan lagi. Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Lihat saja, sebentar lagi Kami dan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan akan bongkar semua kebobrokan di wilayah Jatim ini khususnya di Surabaya,” tambahnya.

“Juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 setelah Putusan MK ini berbunyi Pasal 65 ayat (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Pasal 66 ayat (2) huruf b Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,” pungkasnya.

Setelah Putusan MK ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang berpraktek seakan tidak peduli bahkan semakin merajalela juga dari pantauan dan data extremmepoint.com perusahaan swasta yang terbilang menjadi the best (terbaik) dibidangnya juga mengabaikan UU tersebut. (TIMSUS)

Perlukah Malaysia "DIGANYANG" oleh Indonesia

EXTREMMEPOINT.COM : - Mangapul, Advokat berdarah Batak akan mengunjungi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk menyikapi isu klaim tari tor-tor oleh Malaysia. Untuk memberikan undangan sebagai klarifikasi.

Mangapul mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban atas isu klaim tari Tor-tor oleh Malaysia. Dikabarkan Malaysia akan mematenkan tari Tor-tor dan Gordang Sambilan dari Sumatera Utara, Dia pagi ini akan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Menurut Mangapul, Advokat mengatakan, “Tujuan kami datang ke Kedubes Malaysia bukan mau aksi, tapi mau memberikan surat secara baik-baik pada Dubes Malaysia," katanya dari Advokat Muda Peduli Bangso Batak, pada extremmepoint.com, Selasa (19/06).

Dia menambahkan, “Undangan ini berdasar jalur hukum karena kami merasa perlu bagi pihak Malaysia untuk melakukan klarifikasi atas hal ini," tambahnya.

“Bila jalur hukum tidak berhasill mengatasinya, maka kami akan melakukan jalur politik. Kami akan memboikot produk-produk Malaysia yang ada di Indonesia,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, menurut Ketua LSM Telinga Lebar, Benhard Manurung, SH, MHum mengatakan, “Budaya malu Negara Malaysia sudah hilang dan bisanya hanya mengadopsi budaya milik Negara lain dan mengklaim untuk dijadikan warisan Nasional, hal ini menunjukkan moral mereka bejat,” katanya pada extremmepoint.com dikantornya jalan Bendul Merisi, Surabaya Selasa (19/06) 09.45 Wib.

“Pemerintah harus tegas, jika tidak kami akan gerakkan seluruh LSM Indonesia untuk menghalau semua kegiatan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Kami dan teman-teman LSM di Indonesia akan bersatu demi Bangsa dan NKRI tercinta, walaupun Nyawa sebagai taruhannya,” pungkasnya.

Menurut Surowijoyo, Pengamat Poleksosbud Hankamnas mengatakan,”Pemerintah harus secepatnya melakukan tindakan agar warisan budaya Bangsa tidak dapat mudah diadopsi oleh Negara lain. Pemerintah saat ini terlihat tidak tanggap, tangguh dan trengginas dalam menyikapi hal tersebut seperti adanya pembiaran,” katanya pada extremmepoint.com di Hotel Indonesia, Jakarta dalam acara konsolidasi LSM. Selasa (19/06) 10.30 Wib.

“Jika budaya kita mudah diadopsi oleh Negara lain maka kita akan jadi MISKIN BUDAYA dan citra Pemerintah RI menjadi tidak punya wibawa. Apakah seperti itu maunya Pemerintah? Mas,” pungkasnya.

Segera tarian Tor-tor dan Gordang Sambilan milik masyarakat Mandailing akan dijadikan warisan Nasional Negara Malaysia. Seperti diungkapkan oleh Menteri Informasi, Komunikasi, dan Budaya Malaysia Datuk Seri Dr Rais Yatim. Dia mengatakan tarian ini akan terdaftar dalam Bagian 67 Undang-undang Warisan Nasional 2005. (BON)

Pemasok Sabu Terbesar Asia Negara Tirai Bambu Cina

EXTREMMEPOINT.COM : - Tiga Pengedar Narkoba ditangkap oleh Satuan Unit Narkoba Polres Jakarta Barat, tersangka memiliki bunker penyimpanan di Pademangan dari tangan mereka berhasil disita barang bukti sekitar Rp 81 Milyar.

Menurut Kapolres Jakarta Barat, Suntana mengatakan, “Berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuntutan, kita berhasil tangkap satu orang di daerah Jakarta Utara,” katanya dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Barat, Jl Letjen S Parman, Selasa (19/06).

Adapun barang bukti yang disita berupa pil ekstasi sebanyak 900 butir dan sabu-sabu sebanyak 0,5 ons. Kemudian Polisi mengembangkan kasus ini. Asal-usul barang haram ini pun dicari.

Dia menambahkan, “Polisi kemudian menemukan barang bukti dengan skala yang lebih besar di wilayah Pademangan," tambahnya.

Sebuah bunker ditemukan di Pademangan, yang berisi 200 ribu pil ekstasi dan 14 kg sabu siap edar. Peredaran narkoba tersebut juga termasuk di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.

“Dari hasil pengembangan kasus ini, polisi menemukan jaringan yang lebih luas yang bertugas sebagai pemasok barang," jelasnya.

Barang haram itu didapat dari Cina, kemudian dibawa ke Malaysia dan terakhir masuk ke Indonesia, lewat jalur laut.

“Masuknya lewat beberapa titik seperti pelabuhan," ujarnya.

Tersangka berinisial AF (31), SN (35) dan HP (31), diancam hukuman mati. "Karena banyaknya barang bukti, pelaku bisa dijerat hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati," punkasnya. (TIMSUS)

Kerajaan Saudi Arabia Lakukan Reformasi

EXTREMMEPOINT.COM : - Menteri Pertahanan Pangeran Salman ditunjuk Raja Arab Saudi, Abdulah sebagai Putera Mahkota yang baru, setelah wafatnya Pangeran Nayef Abdul bin Abdul Azis Sabtu (16/06) lalu.

Naiknya posisi Salman sebagai putera mahkota, memperlihatkan proses reformasi yang dijalankan Raja Abdullah akan terus berlanjut.

Salman (76), calon pewaris tahta Raja Abdullah ini setelah dua kakaknya wafat selama delapan bulan terakhir. Dirinya dikenal sebagai sosok pragmatif dan akan menjalankan tugas-tugas Kerajaan yang diberikan oleh Raja Abdullah.

Salman sebagai Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, adiknya Nayef yakni Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz juga ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri Arab Saudi yang baru, setelah menjabat sebagai deputi menteri dalam negeri beberapa tahun.

Nayef wafat setelah menjalani perawatan bagian lututnya di Jenewa, Swis. Dan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama turut belasungkawa atas meninggalnya sosok konservatif itu. AS merasa Washington sudah kehilangan sahabatnya.

Pangeran Nayef merupakan sosok yang prestasinya dalam menumpas gerakan Al Qaeda pada 2003 silam. Figur kuat Pangeran Nayef juga tidak luput dari kritik yang dilontarkan oleh sejumlah aktivis HAM. 

Nayef sempat menentang pemilihan anggota Dewan Shura, pelibatan seorang perempuan dalam anggota dewan tersebut dan sering dituding membiarkan brutalitas serta kekerasan yang dilakukan oleh polisi religi Arab Saudi. (LINK-UP)