Kegiatan pembangunan Parit Tidak Diawasi dan diikutsertakan Warga setempat

Aries Sandra : “ jangan asal kerja lihat dulu situasi dan kondisi” Bengkalis,extremmepoint.com : - Melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), taman cik mas ayu masuk dalam Rencana Kegiatan Kelurahan Rimba sekampung yaitu pekerjaan pembangunan Parit Beton sepanjang 220 m x 0.6 x 0,6 cm x 0,4 cm x 0,1 cm dengan anggaran sekitar Rp. 1.1700.000 dan berdasarkan hasil observasi(Pemantauan/red) extremmepoint.com di lapangan pekerjaan tersebut sudah selesai di laksanakan pada bulan oktober 2013. Perlu diketahui, hingga saat ini pekerjaan parit beton taman cik mas ayu melalui dana PNPM Mandiri hingga saat ini muncul beribu pertanyaan dan banyak mendapat keritikan dari masyarakat setempat. Pasalnya pekerjaan tersebut terindikasi tidak ada pengawasan dari pihak Pendamping PNPM, bahkan hasil pantauan media ini anggota pekerja juga bukan di ambil dari daerah masyarakat yang mendapatkan manfaat. Hal ini perlu di pertanyakan kembali, apakah sekian banyak warga cik mas ayu tidak ada yang mau ikut berperan serta dalam mengerjakan proyek tersebut.? Parit yang dikerjakan sisi kiri kanan tidak di masuk kan Pipa agar air hujan yang turun bisa masuk kedalam parit tersebut sehingga air hujan tersebut tidak menumpuk dan mudah terjadi banjir pada lokasi halaman rumah warga apa lagi daerah cik mas ayu ini dekat dengan lautan. Terpisah, Aris Sandra’ tokoh pemuda asal cik mas ayu angkat bicara kepada extremmepoint.com terkait pekerjaan proyek tersebut,” Saya meminta pihak pemerintah yang terkait agar bisa melakukan survei dilapangan. Karena menurut hasil penilaian saya proyek ini terindikasi dikerjakan asal-asalan dan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan perlu pihak Kelurahan ketahui daerah cik mas ayu ini air laut mudah saja masuk, Maka dari itu harus mengunakan pipa walaupun berukuran kecil agar air yang datang bisa langsung masuk kedalam parit. Begitu juga Parit yang dikerjakan harus benar-benar kuat. Dan tidak hanya dibangun sekadar jadi,”tegasnya. Menurut Aris kepada extremmepoint.com,” pertama banyak warga cik mas ayu yang mau ikut berperan serta dalam kegiatan ini . akan tetapi mengapa Pihak kelurahan menunjuk orang-orang yang sudah berkecimpung didalam organisasi kelurahan seperti RW dan RT, seharusnya hal ini di lakukan koordinasi dulu dengan masyarakat setempat. Apakah ada yang mau mengelolakan kegiatan PNPM Mandiri ini,” Pungkasnya Aris menambahkan ,”seharusnya RW dan RT yang menunjuk warganya yang mengelolakan kegiatan ini. Bukan dia yang lansung turun tangan mengelolakannya, pada sisi pekerjaan pembangunan parit beton tersebut hasilnya tidak memuaskan, itu dari sudut pandang saya tidak taulah kalau yang lainnya puas melihat hasil kegiatan ini, harapan saya kedepan jika ada kegiatan seperti ini lagi kepada pihak yang terkait maupun pendamping PNPM agar turun kelokasi yang sedang dikerjakan. Supaya hasil yang didapatkan bisa bagus. selama kegiatan pembangunan parit beton ini berlangsung tidak terlihat sama sekali turun kelokasi,”tambah Pria asli Melayu kepada extremmepoint.com . Selanjutnya hal ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi pihak-pihak yang terkait agar sebelum melakukan pekerjaan bisa berkordinasi dengan warga penerima manfaat supaya hal ini tidak menimbulkan keritikan dari berbagai kalangan khususnya warga yang menerima manfaat. (BKS SBI’KY) To be continued...............

Coffe Morning Trungkap "SETORAN 5 HINGGA 8 PERSEN"

Bengkalis,extremmepoint.com : - Terkait suap menyuap setor (fee) 5-8 persen di ULP Bengkalis tampaknya belum hilang dari pengamatan awak media di Bengkalis. Hal itu terlihat dalam sesi tanya jawab dengan Bupati Bengkalis disela-sela acara coffe morning dan jumpa pers di kediaman Wisma Bupati Bengkalis Jalan Antara, Jum'at (1/11/2013). Dalam Coffe Morning dan jumpa Pers dengan Bupati Bengkalis, beberapa wartawan sontak mempertanyakan hal dan isu setor 5-8 persen yang beredar di masayarakat serta menjadi pembicaraan hangat dikedai kopi di Bengkalis. Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh extremmepoint.com dan para wartawan ,Bupati Bengkalis menjelaskan jika hanya isu, itu tidak bisa di pertanggung jawabkan. "Jika hanya isu dikedai kopi itu tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab itu perlu ada bukti bukti yang jelas agar kita bisa memprosesnya secara jalur hukum," singkat Herliyan menanggapi pertanyaan extremmepoint.com dan para insan pers . Dalam kesempatan di Coffe Morning yang diadakan oleh Humas Setda Bengkalis tersebut, Herliyan berharap agar setiap satu minggu sekali dari setiap masing-masing SKPD agar mau menyampaikan apapun rencana kegiatan atau pencapaian kegiatan yang telah terlaksana, sebab hanya dengan cara itu masyarakat akan tahu apa saja rencana dan pencapaian yang telah dibuat Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. (SBI’KY) To be continued….

Imigrasi Waru Layak Diubah Kantor " DEPSOS"

Surabaya,extremmepoint.com: - Beginilah sistem kinerja Oknum Pegawai Imigrasi kelas 1 Waru Surabaya,yang selama ini kalau dilihat belum sepenuhnya Kooperatif dan transparan dalam memberikan pelayanan yang secara utuh dan bersih dari Pungutan liar .Pasalnya, Iming-iming Uang recehan kepada Oknum Wartawan, sampai detik ini masih terus terjadi. Hal ini bukan rahasia Umun lagi,dikarenakan pekerjaan semacam ini sangat muda bisa terisi pundi-pundi para Oknum Pegawai Imigrasi tersebut. dan untuk memuluskan Niat busuknya,supaya aksi praktek pungutan liar(Pungli) terus berjalan, para wartawan dijatah setiap bulan dengan membawa ID Card saja, sudah bisa mengantongi uang bensin dari salah seorang pegawai Imigrasi yang berinisial E.. Perlu diketahui, Karena E adalah satu-satunya pegawai yang dipercayakan atasannya untuk mengkondisikan Oknum Wartawan. Tapi sayangnya, dalam pembagian itu masih saja ada oknum wartawan yang nakal. dengan cara membawa Kartu ID Card 2 sampai 3 dengan menyubut nama media saja,sudah bisa membawa pulang 30 ribu sampai 45 ribu dari E.Tidak mudah aparat Penegak Hukum menghilangkan pungutan liar (pungli) di suatu instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, sebab pungli merupakan borok yang tidak bisa disembuhkan, bahkan sekarang semakin rapi dan terorganisir seperti jamur yang susah dihilangkan. Oknum-oknum yang berkepentinganpun meraup keuntungan uang pungli dari orang yang dibantu atau orang yang meminta tolong supaya urusannya lancar. Semua urusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelayanan selalu identik dengan pemberian uang pelicin, semisal pungli yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Waru Surabaya. Dalam sehari, kantor berlantai dua itu bisa mengurus sekitar 500 pemohon paspor bahkan lebih, kebanyakan para tenaga kerja wanita (TKW) yang selalu memadati tempat yang sudah disediakan. Hanya menunggu panggilan atau arahan yang diberikan oleh Badan Usaha (BU), para pahlawan devisa negara sepertinya tidak pusing dengan paspornya karena sudah dijamin pasti selesai. Peran BU dalam pengurusan paspor selama ini sangat membantu para pemohon untuk mendapatkan paspor, namun dengan adanya peran BU disinyalir harga yang sudah ditentukan oleh kantor Imigrasi bisa melambung 3 kali lipat. Sebab, BU dalam menjalankan pekerjaannya bekerjasama dengan oknum-oknum yang bekerja di kantor imigrasi. Budaya ini sudah lama dan tidak hilang kalau BU sangat dibutuhkan dan masih berperan di kantor imigrasi. Dari pantuan extremmepoint.com untuk mengurus paspor warga Indonesia bertempat di lantai dasar dan mengurus visa warga asing di lantai dua. Dalam investigasinya, wartawan media ini coba merayu ke orang yang di duga sebagai BU untuk memohon paspor, dan menanyakan kalau untuk mengurus paspor 48 halaman itu kena harga berapa? BU itu pun menjawab, "Kalau harga umumnya sekitar Rp.550 ribu mas, dan kalau pingin cepat juga bisa tapi harganya cukup mahal Rp.900 ribu sehari jadi," terangnya. Para pemohon paspor bukan TKW pun bisa mengurus melalui BU, yang nantinya para pemohon diajak kebelakang dekat Masjid , untuk menghindari dari sorotan mata. pegawai imigrasi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, “ bahwa Kantor imigrasi dimanapun kalau masih ada BU yang berkecimpung didalamnya pasti ada pungli, biarpun BU resmi dan mendapatkan keplek itu hanya formalitas saja," jelasnya. Bahkan dia menambahkan, "Kerja BU dengan calo tidak ada bedanya, yang membedakan hanya resmi dan tidaknya saja," tambahnya.(RBL) Keterangan Foto : Lokasi Imigrasi Waru

LSM Pusaka Seminarkan Perubahan sistem di tubuh Birokrasi

Pasuruan,extremmepoint.com : - Seiring dengan dinamika dan dinamisasi perubahan maka alternative pemerintah kedepan adalah keharusan dalam melakukan perubahan yang mendasar,(reformasi Birokrasi) agar dapat mendorong keberhasilan dalam membanggun sebuah daerah / kota.

Pertanyaan yang perlu kita munculkan apakah dengan Reformasi Birokrasi dapat mengubah buruknya pemerintah termasuk PNS kita ? Untuk mendorong perubahan (reformasi) pada tubuh birokrasi, LSM Pusaka mengelar Seminar dengan temah “Masalah dan solusi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah” di Hall Arjuna Taman Dayu Prigen, Kabupaten Pasuruan.Sabtu (2/11/2013), Pagi . Seminar sehari yang di gelar oleh LSM Pusaka tersebut menghadirkan para nara sumber antara lain : Prof.DR.Mas’ud Said (Sekertaris RI), Ardo Sahak (Sekda Pemerintah Provinsi Jatim ) dan yang bertindak selaku moderator adalah Sontakdir Aulady. Prof DR.Mas’ud Said mengatakan Negara yang baik yaitu yang memiliki birokrasi dan pelayanan pablik yang baik juga.l Dia melanjutnya ada tiga syarat pemerintahan Daerah (pemda) untuk menjadi pemerintahan yang lebi baik, yaitu : 1.Struktur Organisasi 2.Budaya (kultur) dan 3. Peningkatan skill aparatur Pemerintah. Ardo Sahak menyampaikan “kita harus memberikan masukan ke pada pemerintah (presiden) SBY, agar memberikan kebijakan yang menopang perekonomian masyarakat” ungkapnya. Ketua LSM Pusaka Kabupate Pasuruan Lujeng Sudarta menuturkan, pada prinsipnya Reformasi Birokrasi adalah 1.penguatan tata kelolah penyelegaraan pemerintahan harus lebih baik, 2.meminimalisir Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).Semakin baik dalam pelayanan Publik. Masih dengan Ketua Pusaka Lujeng Sudarta,Imlikasi Rill yakni “pengutan percepatan otonomi daerah sehingga tidak akan muncul raja-raja kecil di tingkat Daerah.” Tolak ukurnya,proses pelayanan publik tidak terjadi distorsi (pengurangan) dan pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah yang berani open management (terbuka) kepada Pers dan LSM. Hal tersebut sama artinya dengan meningkatkan legitimasi pemerintah. Lujeng Sudarto mengharapkan “dalam proses Rancangan Peraturan daerah di awali dengan konsep Akademisi ,melalui kajian, dialog atau seminar, namun seringkali proses pembuatan Perda tidak di awali dari akademik tapi lebih mengedepankan dengan pola tingkah laku yang rendah yakni " kopy paste konsep.” Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf tidak hadir dalam undanga tersebut. Padahal rencanaya Bupati sebagai pembuka acara seminar tersebut. Ketua LSM Pusaka Lujeng menjelaskan dihadapan wartawan bahwa bapak Bupati terakhir diklarfikasi ada acara ke Samarinda dan nara sumber dari KPK juga konfirmasi terakhir tidak bisa hadir karena menerima tamu dari Luar Negeri," jelas Lujeng kepada Extremmepoint.com. (NGH)