Kedekatan dengan Penegak Hukum Keitimewaan Koruptur

JAKARTA,LSMTELINGALEBAR  :  -Salah satu Anggota DPR dari fraksi Demokrat ,Jufri yang juga terdakwa korupsi yang kepergok makan bareng jaksa di Kajati Sumbar ternyata kerap mendapat keistimewaan. Sejak Maret lalu, Djufri yang disidang karena dugaan korupsi pembangunan gedung Walikota Bukittinggi telah memperoleh sejumlah fasilitas.

"Saya pernah ke rutan untuk menemui klien saya. Kebetulan saya lihat Djufri ini. Dia begitu menarik perhatian dapat memakai pakaian biasa, bukan baju tahanan," ujar Koordinator Pembaruan Hukum LBH Padang, Roni Saputra .Sabtu (15/2011)

Roni mengatakan, baju sipil yang dikenakan Djufri membuat mantan Walikota Bukittinggi ini tidak dapat dibedakan dengan para pengunjung yang ada saat itu. Terlebih menurut Roni, Djufri juga diperbolehkan untuk keluar sel dan berjalan-jalan sampai ke halaman teras.

"Berdasarkan catatan kami, Djufri juga telah 3 kali keluar tahanan, dua di antaranya ke Bukittinggi. Namun hanya satu kali yang mendapat persetujuan hakim," papar Roni.

Roni juga menilai, Djufri walaupun berstatus sebagai tahanan, namun masih memiliki pengaruh di wilayah Bukitttinggi. Apalagi mengingat dia masih tercatat sebagai anggota Komisi II DPR aktif.

"Ya tentu hak istimewa yang didapat Djufri itu berkaitan dengan status dia sebagai mantan walikota dan anggota DPR aktif," tuturnya.

Namun, pernyataan Roni tersebut dibantah mentah-mentah oleh kuasa hukum Djufri, Nelson Darwis. Menurut Nelson selama ini kliennya selalu patuh terhadap aturan yang ada di rutan.

"Tidak benar itu. Sama seperti tahanan lainnya, pak Djufri ketika saya temui di rutan ya pakai baju tahanan," tutur Nelson ketika dihubungi terpisah.

Nelson juga menyangkal status Djufri sebagai anggota dewan dari fraksi yang berkuasa membuatnya mendapatkan hak istimewa. "Betul pak Djufri masih aktif sebagai anggota DPR, tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa," kata dia.

Dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Idial dan Zulkifli, serta Djufri kepergok makan siang semeja di Rumah Makan Lamun Ombak, Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Djufri adalah terdakwa kasus korupsi dalam pembelian tahan untuk lahan kantor wali kota dan DPRD Kota Bukittinggi tahun 2009 senilai Rp1,7 miliar. Oleh jaksa, mantan Walikota Bukittinggi ini diancam hukuman 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.(JONXXX)

Surabaya,LSMTELINGALEBAR : - Jump traffic (Kemacetan) lalu lintas  di jalan Raya Simo Surabaya ,Sekira pukul 17.00 wib, 14/10/2011 menambah capek bagi pengemudi roda dua dan empat, justru disayangkan pihak Polantas tidak terlihat samasekali, mengapa hal ini dibiarkan?.

Menurut temuan info dan data dari salah seorang ,Arifin,Warga Manukan mengatakan ,” aku lewat di jalan raya ini kemarin macet sekali dan kulihat tidak ada pihak polentas yang turun untuk menertibkannya, memang banyak sekali pemakai jalan tidak sabar, mereka menyerobot mencari celah agar tidak terjebak kemacetan tetapi akhirnya jadi biang kemacetan,” Ujarnya  kepada Extremmepoint.Kamis,(13/10).

Ditempat lain tak jauh dari kemacetan seorang wanita pedagang buah-buahan ,bernama Tutik yang tidak ingin disebut alamatnya menuturkan ,“kalau macet itu sudah sejak lama mas dan hal itu sudah biasa, saya pikir jalan yang diatas(sebelah) ini rasanya kurang lebar dan lagi tidak ada garis putih ditengahnya sebagai pembagi lajur kanan dan kiri.”Jelasnya,Jumat (14/10)

Pada Saat  Extremmepoint  mencari data dan informasi tambahan terkait kemacetan , Bertemu seorang warga di sebuah warung kopi,Yanto,Warga Darmo Permai Surabaya mengatakan,“ Kepada Dinas Perhubungan dan Polantas setempat, kami mohon untuk bekerjasama dalam menanggulangi kemacetan ini agar menghindari banyaknya kecelakaan,”Ujarnya  dengan wajah sayup.Jumat,17.30 (14/10).

Ditempat terpisah saat Extremmepoint  ke Kantor Satlantas Polrestabes Surabaya bertemu salah satu anggota piket yang tidak mau dipublikasikan mengatakan,” Mas Ketemuan aja dengan Bapak Kasatlantas hari senin agar mendapatkan info yang tidak simpang siur terkait kemacetan lalin (Lalu-lintas),”Terangnya dengan wajah ramah.Jumat,18.00 Wib (14/10). ( YOYOK )

Bumn Tingkatkan setoran Kepada Negara

JAKARTA,LSMTELINGALEBAR  : - Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono mempercepat restrukturisasi BUMN melalui penguatan kewenangan Menteri BUMN dinilai merupakan langkah tepat untuk peningkatan daya saing perusahaan milik negara.
“Percepatan restrukturisasi BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja korporasi selain meningkatkan kinerja keuangan perseoan juga agar BUMN tidak lagi menjadi ‘bancakan’ sejumlah pihak.”Ujar Said Sidu Ketum PII (Persatuan Insinyur Indonesia)
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, ada empat langkah menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang tidak saja mampu bersaing dengan swasta nasional tetapi juga di tingkat global.
Pertama, revisi Kepres  Nomor 41 Tahun 2003 tentang pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan ke Menteri BUMN.
Kedua, mempercepat revisi UU Nomor 17 dan Nomor 19 Tahun 2003 yang saat ini sudah ada di program legislasi nasional (prolegnas).
Ketiga, menempatkan orang-orang di Kementerian BUMN dan memiliki integritas dan kompetensi.
Keempat, keseriusan pemerintah untuk menghilangkan intervensi nonkoorporasi ke BUMN.
“Dengan empat program tersebut diharapkan pengawasan terhadap BUMN lebih efektif yang berujung pada peningkatan setoran kepada APBN,” kata Said.(JONXXX)