Proyek Dukuh Kupang Terlantar

EXTREMMEPOINT.COM : - Pembangunan gorong-gorong di Jalan Dukuh Kupang Barat I atau tepatnya disamping barat Polsek Dukuh Pakis Mangkrak atau tidak diteruskan oleh Kontraktornya. Pembangunan itu mulai pertengahan Desember 2012, namun hingga kini belum ada kejelasan sama sekali. Bahkan, kondisi itu membuat warga yang melakukan aktifitas melewati jalan tersebut menjadi terhambat. Pasalnya, pembangunan gorong-gorong itu memotong jalan yang merupakan jalur alternative cepat dari Surabaya Selatan akan menuju ke barat.

Dari penuturan Sapawi, warga setempat, awal pembangunan gorong-gorong itu pada pertengahan Desember. Cuman waktu itu oleh kontraktor rekanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan pengerjaanya malam hari, jadi tidak mengganggu lalulitas disana. Menurutnya, ”Mereka awalnya selalu mengerjakan malam hari untuk pengerjaan gorong-gorong yang memotong jalan umum itu,” kata Pak Wi panggilan akrabnya. Kemungkinan karena diburu waktu yang akan habis masa kerjanya, kontraktor itu akhirnya mengerjakan proyek gorong-gorongpun juga siang hari. Anehnya, setelah dipasang box culvert, oleh rekanan itu tidak dilanjutkan alias mangkrak. Kini warga yang akan lewat jalan tersebut tidak bisa karena terhalang material proyek dan box culvert yang belum terpasang sempurna. ”Warga sangat kecewa dengan pelaksaan proyek Pemkot yang asal-asalan dan tanpa ada pengawasan. Kalau sudah begini masyarakat jadi korban, harusnya kalau niat membangun dicari cara bagaimana secepatnya jadi dan kuat,” keluhnya. Menurut Supriono, dirinya tiap hari selalu melewati jalan tersebut, namun, setelah ada pengerjaan proyek goro-gorong yang mangkrak itu membuat tersiksa, sebab dia harus mengambil jalan memutar agar sampai di tempat tujuannya daerah Wiyung. ”Saya sampai harus mengambil jalan memutar mas, agar bisa sampai tujuan. Itu gara-gara pembangunan gorong-gorong yang mangkrak,” katanya dengan agak kesal. Dia meminta kepada Pemkot agar secepatnya pembangunan gorong-gorong dekat kantor Polisi itu selesai. Yang mengerjakan proyek itu harusnya mendapatkan sanksi tegas semacam dimasukan daftar hitam sebagai rekanan yang jelek dalam pengerjaanya. ”Harusnya di cekal saja bila ikut lelang yang dilakukan oleh Pemkot. Kalau dilihat dari segi professional dan cara penggarapanya sangat payah,” ungkapnya. (ALM)

Prestasi Kejari Surabaya 2012 Terpuruk

EXTREMMEPOINT.COM : - Selama kurun waktu 2012, Kejari (Kejaksaan Negeri) Surabaya kurang berprestasi. Minimnya pengusutan kasus korupsi berpengaruh sekali dalam hal mengupayakan pengembalian kerugian negara. 2012, tak seperser pun uang negara berhasil ditarik atau disita Kejaksaan berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal itu dari para tersangka maupun terpidana korupsi. Menurut Kepala Kejari Surabaya M Dhofir mengatakan, “Sampai saat ini belum ada uang negara perkara korupsi yang kami sita,” katanya pada extremmepoint.com dengan ringannya. Selain uang yang dikorupsi, mantan Kajari Tanjung Perak Surabaya itu juga mengakui belum berhasil menarik uang dari putusan denda perkara pidana umum seperti perkara narkoba.Penyelamatan uang negara termasuk bagian utama penanganan kasus korupsi. Dia menambahkan, “Itu sudah kami upayakan tapi belum berhasil,” tambahnya sambil beralasan. Selain itu banyak pihak yang berperkara enggan membayar pengganti kerugian atau denda, tapi menggantinya dengan kurungan badan. Sebenarnya Kejaksaan memiliki wewenang untuk menyita uang negara dalam kasus korupsi sejak perkara mula disidik. Tapi itu tidak dilakukannya karena, menurut dia, para tersangka semuanya kooperatif. Berdasarkan perkiraan, dari pengusutan dua kasus korupsi yang kini ditangani Kejari Surabaya, yakni “KORUPSI” di satu bank dan SDN I Rangkah, sebenarnya ada sekitar Rp 19 miliar kerugian negara yang bisa disita. “Ya harapan kita mereka mengembalikan,” tutupnya. Catatan baik Kejari Surabaya dalam hal uang negara hanya terlihat pada kinerja seksi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara). Selama 2012, Datun berhasil memulihkan uang negara Rp 2,2 miliar. Uang yang dipulihkan itu adalah tunggakan Jamsostek wilayah Surabaya di tiga kantor cabang, yakni cabang Rungkut, Rajawali dan Darmo, yang berhasil ditagih. Tiga kantor cabang Jam

Kasus Anak Menteri Hata Rajasa "SAMAR".

CIPINANG, EXTREMMEPOINT.COM : - Sekertaris LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Telinga Lebar, Surowijoyo, meminta Polri untuk lebih terbuka dalam menangani kasus tabrakan maut Rasyid Rajasa, Anak Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Sikap Polisi yang aneh justru dapat memancing opini buruk kepada Polri.

“Open dong, jangan bersikap melindungi seperti ditunjukkan sampai saat ini. Perkara ini mudah bagi unit laka lantas untuk mengusutnya. Laka lantas kan punya peralatan dan pengalaman segudang untuk olah TKP. Jika tidak sanggup ada KNKT yang juga memiliki alat-alat canggih dalam kecelakaan baik udara, laut dan darat,” katanya diloby Hotel Indonesia, Jakarta. Sabtu (5/1). Tidak perlu berpura-pura lama dan serius dalam menangani kasus ini terutama mengenai penyebab kecelakaan. Masyarakat sudah tahu bahwa mobil mewah itu memiliki alat canggih di dalamnya ditanamkan memori pintar yang dapat menyimpan untuk mengoperasikan berbagai fitur canggih termasuk menyimpan seluruh data penggunaan kendaraan. “Mobil secanggih itu pasti menggunakan peralatan komputer dan ada chip atau memori agar fitur-fitur canggih itu bisa digunakan sehingga apapun yang terjadi pada mobil tersebut atau dilakukan pada mobil pasti ada datanya. Jadi mudah sekali untuk mengetahui berapa laju kendaraan ketika terjadi tabrakan, apakah ada upaya menghindar atau tidak dengan hanya mengambil chip yang ada di mobil itu dan membacanya lewat komputer,” tambahnya. ”Mulai dari disembunyikannya peristiwa itu, nama pelaku, mobil yang terlibat, test urine yang seperti dilambat-lambatkan sampai hasil olah TKP pun disembunyikan.Ini kan seperti memancing opini massa bahwa memang ada yang ditutup-tutupi,” tuturnya. Rasyid Rajasa yang kondisinya dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit karena cedera. BMW X 5 yang harganya miliaran rupiah pasti memiliki fitur keamanan canggih yang bisa melindungi penumpang didalamnya maupun pengendara lainnya. Kejujuran pihak kepolisian sangat penting dalam peristiwa ini karena tentunya baik keluarga pelaku maupun keluarga korban tidak akan pernah netral dalam peristiwa seperti ini. Disinilah jelasnya dituntut kejujuran polisi dan kenetralannya. “Keluarga korban pasti masih panas dengan musibah ini, keluarga pelaku pasti berusaha menutupi. Nah disini polisi dituntut untuk netral. Jangan sampai kasus ini menjadi kebohongan pada publik, jika tidak maka tuduhan masyarakat akan membabi buta terhadap Polisi,” pungkasnya. (BS)

Tanah Pemrov Riau "ABU-ABU"

PEKANBARU, EXTREMMEPOINT.COM : - Riau heboh aset tanah Pemprov tergadai di bank swasta senilai Rp 35 miliar. Tanah itu dikabarkan akan disita pihak bank. Berdasarkan rumor yang berkembang di masyarakat Riau bahwa aset yang tergadai itu adalah tanah milik Pemprov Riau di Jalan Diponegoro Pekanbaru. Surat-surat tanah itu berada di salah satu bank swasta nasional. Di atas tanah itu berdiri sebuah bangunan Hotel. Pemprov Riau dengan pihak Hotel menjalin hubungan asmara. Di mana pihak hotel bintang empat itu menyewa lokasi tersebut selama 25 tahun dengan bagi hasil kepada Pemprov Riau. Menurut sumber dan Informasi yang beredar, aset Pemprov Riau itu digadaikan ke bank untuk memodali BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang akan mengelola ladang minyak Blok Kampar. Namun belakangan, piutang ke bank tersebut tidak terlunasi. Lantas pihak bank akan segera menyita aset tanah Pemprov Riau tersebut. Menurut Ketua Komisi B DPRD Riau, Rusli Ahmad mengatakan, "Kita memang mendapat kabar seperti itu. Tapi besoklah, saya akan jelaskan sesuai informasi yang kami kumpulkan. Ini penting, karena menyangkut aset Pemprov," katanya. Tidak benar pihaknya telah menggadaikan aset tanah milik Pemprov Riau tersebut. Mengingat BUMD itu sama sekali tidak memegang aset-aset milik Pemda. Menurut Direktur Utama PT SPR, Rahman mengatakan, “Semua itu tidak benar. Kami perusahaan daerah sama sekali tidak punya kewenangan memegang surat-surat atau dokumen milik Pemda," katanya yang disebut-sebut orang dekatnya Gubernur Riau, Rusli Zainal dan kini kondisinya pecah kongsi. "Saya juga heran dari mana munculnya isu itu. Saya tegaskan, kami tidak pernah menggadaikan aset tanah milik Pemda itu ke bank. Karena kami tidak pernah memegang dokumen surat tanah tersebut," tambahnya. Menurut Humas Pemprov Riau, Chairul Riski mengatakan, "Kita juga heran dari mana munculnya isu tergadainya aset tanah Pemprov Riau yang diatasnya ada Hotel Aryaduta. Saya kira informasi tersebut, tidak benar," katanya. (SABRI)