“Mereka me
nuntut kejelasan mengenai pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena berdampak pada penutupan tempat kerja mereka hal ini perlu ditelusuri mengenai SPT PPh 25 dan kalau bisa ada seorang Auditor dari Akuntan Publik,” begitu ungkap dari salahsatu karyawan yang tidak ingin disebut namanya.“Pihak PT Korina menganggap penghitungan penetapan beban pajak tidak sesuai, sebenarnya pihak Pengusaha dapat meminta keringanan pajak dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat, permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan, dan yang sangat penting adalah apakah sudah benar pencantuman PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)nya dengan yang dibayarkan kepada karyawan, kemudian biaya tetap yang lain dan biaya variabelnya, inilah tugas dari Auditor untuk mengungkap kebenaran bahwa perusahaan tersebut layak Pailit atau tidak,” ujar Drs.Misbakul, Ak, pengamat ekonomi yang juga seorang Auditor dari Akuntan Publik di Manyar.
Agar tidak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) buruh mengadakan unjuk rasa (demo), “tetapi demopun juga harus memberitahukan secara tertulis dari kepolisian setempat supaya tidak masuk jadi unjuk rasa liar, PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus mematuhi Undang-Undang Perburuhan” tambah dari Advokat Kukuh Priyo Prasetyo dirumahnya jalan kupang krajan, Surabaya.
Ancaman penutupan PT Korina akan berakibat buruk bagi para buruh yang sebagian besar perempuan dengan jumlah sekitar 1.200 orang, jumlah pengangguran akan meningkat dinegeri ini, tetapi saya yakin pasti ada jalan keluar yang terbaik dan dibalik peristiwa itu Tuhan mempunyai rencana terindah bagi Pengusaha dan Karyawan imbuh seorang H. Yulianas, Ahli Falaq dirumahnya Pantai Mentari, Surabya.(YOYOK)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar