"Dari segi investasi keberadaan
nya (hotel Mulia Resort) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, selain nilai estetika penataan wilayah," kata anggota Komisi C DPRD Badung Wayan Puspa Negara, Kamis (3/11), di Semarapura-Badung.
Ia menyebutkan, ribuan tenaga kerja (TK) nantinya bisa diserap bekerja, sehingga dapat mengurangi penangguran. "Lahan di lokasi hotel sebelumnya terlantar dan tidak produktif, jadi sebaiknya kalau dijadikan fasilitas pariwisata karena terletak di zona pariwisata," ucapnya.
Menurutnya, semua proses perizinan terkait dengan pembangunan Hotel Mulia Resort sudah ditempuh sesuai dengan mekanisme dan peraturan daerah (perda) Badung. "Semua mekanisme sudah dilakukan sesuai peraturan daerah. Karena itu pula, pemda tidak boleh menghalangi pembangunannya," tuturnya.
Kendati demikian, Puspa Negara mengingatkan agar dilakukan pengawasan agar tidak menyimpang dari peruntukan perizinan yang sudah ada. "Domain pengawasan ada pada pemda Badung sesuai dengan ketentuan otonomi daerah, tapi jika ada pihak lain menemukan kekeliruan harap dikoordinasikan dengan pemda Badung," paparnya.
Puspa Negara mengharapkan semua pihak berpikir arif dan cemerlang dalam menyikapi pembangunan Hotel Mulia Resort ini. "Pengawasan pemda Badung tidak bisa diintervensi sesuai dengan otonomi daerah," imbuhnya.(Tety)
nya (hotel Mulia Resort) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, selain nilai estetika penataan wilayah," kata anggota Komisi C DPRD Badung Wayan Puspa Negara, Kamis (3/11), di Semarapura-Badung.Ia menyebutkan, ribuan tenaga kerja (TK) nantinya bisa diserap bekerja, sehingga dapat mengurangi penangguran. "Lahan di lokasi hotel sebelumnya terlantar dan tidak produktif, jadi sebaiknya kalau dijadikan fasilitas pariwisata karena terletak di zona pariwisata," ucapnya.
Menurutnya, semua proses perizinan terkait dengan pembangunan Hotel Mulia Resort sudah ditempuh sesuai dengan mekanisme dan peraturan daerah (perda) Badung. "Semua mekanisme sudah dilakukan sesuai peraturan daerah. Karena itu pula, pemda tidak boleh menghalangi pembangunannya," tuturnya.
Kendati demikian, Puspa Negara mengingatkan agar dilakukan pengawasan agar tidak menyimpang dari peruntukan perizinan yang sudah ada. "Domain pengawasan ada pada pemda Badung sesuai dengan ketentuan otonomi daerah, tapi jika ada pihak lain menemukan kekeliruan harap dikoordinasikan dengan pemda Badung," paparnya.
Puspa Negara mengharapkan semua pihak berpikir arif dan cemerlang dalam menyikapi pembangunan Hotel Mulia Resort ini. "Pengawasan pemda Badung tidak bisa diintervensi sesuai dengan otonomi daerah," imbuhnya.(Tety)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar