"Bupati Beriman "Rakyat Sejahtera

NGANJUK, EXTREMMEPOINT.COM : - Akibat cuaca buruk masyarakat Nganjuk terkena bencana, hal tersebut belum selesai sekarang ditambah Pemkab Nganjuk akan membagi-bagi mobil Toyota Fortuner pada pejabat Muspida. Tetapi hal itu telah mendapat kritikan dari FKB (Forum Kertosono Bangkit). Sabtu (27/01)

Menurut Riswanto, eksekutif FKB, “korban bencana alam itu hampir ribuan jumlahnya dan selayaknyalah jika dana tersebut dialihkan untuk korban.”

Dia menambahkan, “Kalaupun ada aturan yang membolehkan,  pembelian itu sepertinya tidak perlu dilakukan, karena masih ada tanggungjawab lainnya yang musti harus dilakukan, yaitu pemberian bantuan kepada rakyat yang terkena bencana, pemberian fasilitas itu tidak wajib sebab diluar jalur Pertanggungan Keuangan Sekertaris Daerah

Pembelian empat mobil itu berstatus pinjaman dari APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Padahal dari masing-masing instansi itu sudah memiliki mobil dinas sendiri yang dibelikan oleh anggaran mereka sendiri. Kalau diberikan sama halnya dengan tega menyakiti hati rakyat.

Ditempat terpisah, Sumardi, SH, Ketua Fraksi Golkar selaku anggota panitia anggaran DPRD Nganjuk mengakui, “Jika Pemkab Nganjuk berencana akan bagi-bagi mobil kepada jajaran Muspida. Sumardi menjelaskan bahwa pemberian itu seara normatif tidak menyalahi aturan.”

“Empat mobil seharga sebesar Rp 1,5 miliar lebih itu dianggarkan dua tahap, melalui APBD 2012, dan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2011. Sekarang dari keempat mobil itu, dua diantaranya sudah turun. Dan dua mobil lainnya masih dalam proses  pengadaan barang serta rencananya akan turun pada bulan depan,”jelas LSM yang khusus menggiring pembangunan pembangunan pada bidang Ekonomi dan Sosial diwilayah Nganjuk.

Ditempat lain, “Boleh-boleh saja mengadakan anggaran pembelian untuk Muspida, tetapi kembali lagi pada moral penguasanya yang mementingkan kesejahteraan rakyat sepenuhnya atau hanya mencari pengakuan dan kepentingan yang lainnya. Sulit dijaman sekarang mencari Pemimpin (Bupati) yang mendahulukan kewajiban daripada haknya ya maklum untuk menjadi pejabat(Bupati) kan juga keluar dana ha….ha….ha,”jelas Ketua LSM Telinga Lebar, Hermawan, SH, MHum dikantornya Surabaya Tengah. (TIMSUS)