RAPBD Kepulauan Selayar Tidak Jelas

EXTREMMEPOINT.COM : - RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan tidak berpihak kepada masyarakatnya. Sabtu (21/07). Fakta dan realita akhirnya berhasil menguak ketidak berpihakan Rancangan Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Terbukti, untuk pembelian lima puluh gulung kawat lahan perkebunan saja, masyarakat di daerah ini masih harus menggantungkan harapan kepada anggaran yang baru akan digodok di DPRD Provinsi Sulsel. Kondisi yang memprihatinkan ini terungkap dari perbincangan singkat antara wartawan dengan sejumlah warga masyarakat Dusun Bontodatara, Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki, satu pekan lalu. Pembuktian lain sangat jelas digambarkan oleh salah seorang warga masyarakat yang mengaku sebagai Kepala Dusun di wilayah bagian utara Kota Benteng. Kepada wartawan dia mengaku, sudah berulangkali mengusulkan anggaran pembelian dan pengadaan pakaian seragam Kepala Dusun, baik kepada Anggota DPRD, maupun kepada aparat Pemerintah Kabupaten. Tapi hingga saat ini, janji tersebut tinggallah sekedar janji tanpa realisasi. Padahal, mereka sudah sewajarnya dilengkapi dengan pakaian seragam untuk membedakan seorang Kepala Dusun dengan masyarakat sipil biasa, terutama di dalam penyelenggaraan acara-acara tertentu yang mengharuskan seorang Kasun mengenakan pakaian seragam. "Bahkan, Kasun dan perangkatnya ke bawah sudah waktunya dibekali dengan kendaraan dinas untuk keperluan kelancaran operasional tugas-tugas harian mereka," tandas, Fadly Syarif, warga dusun kepada wartawan hari Sabtu, (21/07) siang. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar seorang Kepala Dusun tidak harus menunggu aspirasi ataupun tuntutan langsung. Toh, anggarannya dapat diselip di dalam pembahasan APBD kabupaten setiap tahunnya. Kepekaan seorang Camat dan Kepala Desa diuji. Mereka harusnya jauh lebih tanggap di dalam merumuskan kebutuhan kelengkapan jajaran pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Sungguh memalukan, jika keluhan seperti ini harus menjadi konsumsi publik penghuni warung kopi. Yang seharusnya, permasalahan pengadaan pakaian seragam dan kendaraan dinas, cukup menjadi persoalan internal pemdes, dan tidak malah sebaliknya, menjadi rahasia umum, ujarnya dengan nada prihatin. Banyaknya kasus seperti ini terjadi karena Kepala Daerah takut terjerat kasus Korupsi sehingga enggan untuk melakukan kebijakan Diskresi, terbukti banyak Kepala Daerah yang diadili dan juga banyak yang divonis bebas ditingkat pengadilan pertama sedangkan ditingkat kedua justru divonis menjadi terpidana. Kerancuan hukum menjadi titik kesenjangan pada pola pikir masyarakat akibatnya masyarakat yang tetap menjadi korbannya. (OKTAF)