Dana Jasamas Tidak jelas Peruntukan

EXTREMMEPOINT.COM : - Dana Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) sejumlah Rp 20,3 miliar lebih untuk 101 SDN di Kabupaten Malang, menuai tanggapan berbagai pihak. Menurut Imam Zuhdi, Ketua DPC Partai Gerindra, Kabupaten Malang mengatakan, “Saya juga menerima laporan dari beberapa pihak yang mengaku sebagai guru dari beberapa SDN penerima aliran dana Jasmas tersebut. Di dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa sekolah penerima dana jasmas tersebut harus menyetorkan sejumlah uang ke seseorang yang dianggapnya sebagai operator pelaksana dari anggota DPR RI Dapil Malang Raya dari Partai Hanura yang berinisial JA,” katanya pada extremmepoint.com pada Selasa (07/08) Operator pelaksana itu disebutkan sebagai suami dari Ketua Hanura Kabupaten Malang yang juga Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Malang. “Kebetulan kami dengan JA bersahabat. Beliau menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Saat itu, JA mengaku tidak tahu perihal dana jasmas dijadikan bancaan,” tambahnya yang mengaku saat bertanya langsung dengan JA masih berada di Afrika Selatan. “Saya berharap pungli jasmas itu hanya rumor. Namun, jika memang kasus ini mengarah pada kebenaran, saya meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menindaklanjuti dengan tegas. Siapapun yang terlibat secara faktual, harus diusut,” ungkapnya. Dari rumor Jasmas yang dia terima langsung, laporan lain menyebutkan bahwa ada oknum PNS Dindik Kabupaten Malang mengerjakan dan menguasai 30 Sekolahan. Ironisnya, pengerjaan itu seolah-olah dikerjakan sendiri oleh SDN penerima dana jasmas. “Saya menyarankan LSM seperti LIRA maupun MCW berinisiatif untuk membuat laporan ke Kejaksaan dulu atas kasus ini. Kalau memang bukti-bukti faktual dan ada indikasi korupsi, ya harus diusut sampai tuntas,” pungkasnya. Pungli dana jasmas yang “melibatkan” 3 Kepala UPTD Dindik Kabupaten Malang atas bantuan dana Jasmas dari pemerintah pusat. Pungli ini menyeret oknum kader Partai Hanura Kabupaten Malang. Modusnya, dana Jasmas untuk 101 SDN di Kabupaten Malang diterima pihak sekolah tidak utuh alias banyak potongan. Rata-rata, setiap sekolah memperoleh Rp 100 juta sampai Rp 200 juta. Atas kasus ini, Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA) berniat mengadukan temuannya pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. (REMBO)