Pemkab Bangkalan Maksimalkan Kinerja SKPD

EXTREMMEPOINT.COM : - Enam hari kerja diberlakukan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bangkalan karena untuk meningkatkan serapan Anggaran di berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Menurut Kepala Bagian Hukum, Setdakab Bangkalan, Joko Priyono mengatakan, “Ini sesuai dengan instruksi Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron beberapa waktu lalu," katanya pada extremmepoint.com, Minggu (30/09). Hingga kini anggaran belanja langsung di Pemkab hanya terserap sebesar 64 persen dalam APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2012. Hal ini, tidak hanya dalam satu SKPD saja, akan tetapi juga di semua SKPD, termasuk di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Dia menambahkan, "Atas dasar itulah, maka Bupati Bangkalan lalu mengeluarkan instruksi tentang pemberlakukan enam hari kerja," tambahnya. Bupati Bangkalan mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2012 i tentang Penambahan Jam Kerja Pada Hari Sabtu. "Mulai Sabtu (29/09) kemarin instruksi itu telah dilaksanakan, sehingga semua SKPD di lingkungan pemkab Bangkalan pada hari Sabtu tetap masuk sebagaimana biasanya," jelasnya. Namun, sambung Joko, berbeda dengan jam kerja biasanya, pada hari Sabtu hanya berlaku hingga pukul 13.00 WIB atau hanya 5 jam, yakni masuk mulai pukul 08.00 WIB. Kekuatan APBD di Kabupaten Bangkalan 2012 ini senilai Rp 1,3 triliun. Menurut Wakil Bupati Bangkalan, Syafik Rofii mengatakan, “Jika pengerjaan program tidak digenjot, mungkin serapan dana pada berbagai program itu tidak akan maksimal. Makanya kami sepakat untuk menambah hari kerja dari sebelumnya lima hari menjadi enam hari kerja,” katanya. Kekuatan APBD Bangkalan itu diketahui dalam pembahasan perubahan APBD 2012 sebesar Rp 1,2 triliun. Namun karena ada tambahan anggaran Rp 123,7 miliar, maka kini anggaran dalam APBD Bangkalan mencapai Rp 1,3 triliun. Rincian dari anggaran tambahan itu terdiri dari alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 71,6 miliar dan anggaran tambahan murni APBD Bangkalan sebesar Rp 52,1 miliar, tambahan anggaran pada APBD perubahan itu dialokasikan melalui berbagai program kegiatan, seperti untuk klaim program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) sebesar Rp 3,7 miliar, pengadaan 3 unit mobil ambulance Rp 904,7 juta dan tambahan dana syaring Bosda Madin sebesar Rp 944,3 juta. Untuk program pemugaran rumah tidak layak huni sebesar Rp 750 juta, perbaikan dan peningkatan jalan Kabupaten atau Desa sebesar Rp 11,3 miliar, jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan Rp 2,1 miliar, serta pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong senilai Rp 1,3 miliar. Pihak Pemkab juga mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung IGD sebesar Rp 1,5 miliar, dan tambahan belanja sekretaris DPRD Rp 2 miliar lebih. (TIMSUS)