LSM Pusaka Seminarkan Perubahan sistem di tubuh Birokrasi

Pasuruan,extremmepoint.com : - Seiring dengan dinamika dan dinamisasi perubahan maka alternative pemerintah kedepan adalah keharusan dalam melakukan perubahan yang mendasar,(reformasi Birokrasi) agar dapat mendorong keberhasilan dalam membanggun sebuah daerah / kota.

Pertanyaan yang perlu kita munculkan apakah dengan Reformasi Birokrasi dapat mengubah buruknya pemerintah termasuk PNS kita ? Untuk mendorong perubahan (reformasi) pada tubuh birokrasi, LSM Pusaka mengelar Seminar dengan temah “Masalah dan solusi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah” di Hall Arjuna Taman Dayu Prigen, Kabupaten Pasuruan.Sabtu (2/11/2013), Pagi . Seminar sehari yang di gelar oleh LSM Pusaka tersebut menghadirkan para nara sumber antara lain : Prof.DR.Mas’ud Said (Sekertaris RI), Ardo Sahak (Sekda Pemerintah Provinsi Jatim ) dan yang bertindak selaku moderator adalah Sontakdir Aulady. Prof DR.Mas’ud Said mengatakan Negara yang baik yaitu yang memiliki birokrasi dan pelayanan pablik yang baik juga.l Dia melanjutnya ada tiga syarat pemerintahan Daerah (pemda) untuk menjadi pemerintahan yang lebi baik, yaitu : 1.Struktur Organisasi 2.Budaya (kultur) dan 3. Peningkatan skill aparatur Pemerintah. Ardo Sahak menyampaikan “kita harus memberikan masukan ke pada pemerintah (presiden) SBY, agar memberikan kebijakan yang menopang perekonomian masyarakat” ungkapnya. Ketua LSM Pusaka Kabupate Pasuruan Lujeng Sudarta menuturkan, pada prinsipnya Reformasi Birokrasi adalah 1.penguatan tata kelolah penyelegaraan pemerintahan harus lebih baik, 2.meminimalisir Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).Semakin baik dalam pelayanan Publik. Masih dengan Ketua Pusaka Lujeng Sudarta,Imlikasi Rill yakni “pengutan percepatan otonomi daerah sehingga tidak akan muncul raja-raja kecil di tingkat Daerah.” Tolak ukurnya,proses pelayanan publik tidak terjadi distorsi (pengurangan) dan pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah yang berani open management (terbuka) kepada Pers dan LSM. Hal tersebut sama artinya dengan meningkatkan legitimasi pemerintah. Lujeng Sudarto mengharapkan “dalam proses Rancangan Peraturan daerah di awali dengan konsep Akademisi ,melalui kajian, dialog atau seminar, namun seringkali proses pembuatan Perda tidak di awali dari akademik tapi lebih mengedepankan dengan pola tingkah laku yang rendah yakni " kopy paste konsep.” Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf tidak hadir dalam undanga tersebut. Padahal rencanaya Bupati sebagai pembuka acara seminar tersebut. Ketua LSM Pusaka Lujeng menjelaskan dihadapan wartawan bahwa bapak Bupati terakhir diklarfikasi ada acara ke Samarinda dan nara sumber dari KPK juga konfirmasi terakhir tidak bisa hadir karena menerima tamu dari Luar Negeri," jelas Lujeng kepada Extremmepoint.com. (NGH)