Alasannya sepele. Mereka selalu kesulitan mengurus administrasi kependudukan mulai dari, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pelayanan yang diberikan selalu berorientasikan pada uang.
"KTP sehari jadi biayanya Rp 50 ribu. Kalau dua atau tiga hari Rp 35 ribu. Sedangkan apabila tidak punya uang, jangan berharap bisa memperoleh KTP dengan cepat," kata Kasminah (47), wanita asal Dusun Kenton yang mengaku pernah mengurus TKP melalui salah seorang perangkat desanya, namun dipersulit.
Padahal saat itu, dia sangat membutuhkan KTP untuk melengkapi syarat administrasi Kartu Jamkesmas bagi suaminya Miseni, yang tengah sakit keras di Rumah Sakit Baptis Kediri.
Kejadian itu memang sudah berlangsung kira-kira dua bulan lalu. Tetapi dia masih mengingatnya. Dia gagal memperoleh KTP secara cepat. Sampai akhirnya harus berhutang kesana-kemari untuk melunasi seluruh biaya rumah sakit.
"Suami saya sakit komplikasi. Menjalani perawatan di RS Baptis selama satu minggu. Habisnya Rp 12 juta. Bagi kami jumlah itu sangat besar," Ungkapnya.
Keluhan yang sama dari Sriati (38). Dia merasa iri dengan para tetangga di sekitarnya yang menjadi warga Kota Kediri. Pelayanan administrasi mudah dan pembangunan berjalan lancar. Keluhan dari masyarakat segera bisa didengar.
"Kalau kami warga Kota Kediri mungkin jalanan ini sudah beraspal. Kami sudah mengusulkan berulang kali. Tetapi belum ada tanggapan. Sementara jalan-jalan di Kota Kediri meskipun masuk lorong, maupun gang teraspal semua," keluh Sriati membandingkan.
Dusun Kenton memang berada pada perbatasan antara wilayah Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri. Sekelompok warga yang tinggal di Dusun Kenton, khsusunya sebelah utara bertetangga dekat dengan masyarakat di Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Bahkan, jarak rumah mereka berhimpitan.
"Kalau mau membandingkan, sangat jauh berbeda. Di Gayam, anggota DPRD (Juwito dari Partai Golkar) nya bisa mengusahakan aspirasi masyarakat. Sementara disini, siapa dewannya kami tidak tahu. Bupatinya juga tidak pernah kemari," imbuhnya.
Terpisah, juru bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri Edhi Purwanto mengatakan, prosedur pengurusan KTP memang dibebani biaya, tetapi relatif sangat kecil. Biaya itu hanya untuk membeli formulir.
"Apabila masyarakat ditarik sejumlah uang itu dari oknumnya. Coba nanti kita koordinasikan dengan satuan kerja (Satker) yang bersangkutan langsung," pungkas Edhi Purwanto.( NOS )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar