PASURUAN, EXTREMMEPOINT.COM : - Unjuk rasa masyarakat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, menuntut transparansi dari Kepala Desa tentang penggunaan Anggaran Pembangunan di Desa Pulokerto. Selasa (07/02)
Para pengunjuk rasa melakukan arak-arakan dengan menggunakan kendaraan mobil pick-up dan sepeda motor diawali dari Desa Pulokerto menuju Kantor Kecamatan Kraton. Pimpinan unjuk rasa NUR ANWAR berorasi terkait “penyimpangan” yang dilakukan oleh Kades NURHASAN. Ditemui oleh Camat Kraton TIKTONO di Gedung Kantor Kecamatan Kraton namun kurang memuaskan para pengunjuk rasa. Selanjutnya para peserta aksi demo mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.
Di gedung Dewan pendemo yang dikawal puluhan aparat dari TNI dan POLRI ditemui oleh Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, para pendemo sempat bersitegang dengan petugas keamanan dan anggota dewan, akhirny
a 10 orang perwakilan dari pendemo dipersilahkan masuk untuk dialog. Peserta demo pun duduk santai sambil menunggu hasil perundingan. Tidak sampai satu jam perwakilan dari pengunjuk rasa pun keluar.
a 10 orang perwakilan dari pendemo dipersilahkan masuk untuk dialog. Peserta demo pun duduk santai sambil menunggu hasil perundingan. Tidak sampai satu jam perwakilan dari pengunjuk rasa pun keluar.Pimpinan pendemo yang juga Ketua BPD Desa Pulokerto NUR ANWAR menyatakan,”Saya optimis terhadap penyeleseian masalah “Korupsi” atau penyelewengan anggaran pembangunan desa yang dilakukan oleh Kades NUR HASAN. Nur Anwar dan masyarakat Desa PULOKERTO sudah merasa amat jengkel dengan sikap arogan Kadesnya,”jelasnya kepada extremmepoint.com dengan semangat.
Dia menambahkan, “Beberapa Program Pembangunan di Desa PULOKERTO tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran Renovasi Balai Desa banyak sekali “penyimpangan”, juga dana dari Dinas Koperasi Tahun 2010 untuk Koperasi Wanita atau KOPWAN yang seharusnya sudah bisa dinikmati oleh para wanita di desanyapun tidak ada wujud dan bentuknya,”tambahnya.
Nur Anwar juga mengatakan,”Bahwa dia dan warga sudah beberapa kali menayakan perihal penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Namun setiap kali ditanya Kades NUR HASAN marah-marah. Pernah BPD menanyakan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), namun Kades menjawab bukan urusan BPD,”pungkasnya dengan wajah serius.
Salah seorang warga dan BPD lalu melaporkan permasalahan tersebut pada pihak Kecamatan namun laporan warga tersebut tidak mendapat jawaban yang jelas. Warga PULOKERTO menginginkan Desanya maju seperti desa-desa yang lain. " Masak beberapa tahun kok begini-begini saja mas, " ujar salah seorang pengunjuk rasa. (NGH)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar