Demokrasi Indonesia Mendekati Kehancuran

EXTREMMEPOINT.COM : - Banyaknya kasus korupsi yang melanda politisi membuat krisis kepercayaan masyarakat menjadi semakin akut. Politisi yang berada di Pusat, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota saat ini banyak terjerat kasus korupsi begitupun Pengurus Partai juga mengikuti. Berdasarkan data BPK (Badan Pemriksa Keuangan) telah ditemukan pada 2004 hingga 2008 hampir 192.000 kasus sedangkan yang telah ditangani sekitar 2.500 kasus namun lainnya menyublim begitu saja. Dengan adanya fenomena korupsi tersebut telah memberikan jarak yang sangat luas antara aspirasi masyarakat dan pembicaraan politisi. Generasi penerus melihat kenyataan dan isu-isu seperti HAM (Hak Azasi Manusia) dan Lingkungan sebagai permasalahan yang krusial dan penting namun tidak demikian dengan politisi. Adanya keterpisahan antara politisi ortodoks dan aspirasi masyarakat yang berkembang, menurut Ketua LSM Telinga Lebar, Benhard Manurung SH, Mhum mengatakan, “Tidak mengherankan apabila para aktivis memilih menyalurkan energi mereka kepada kelompok kepentingan (special interest groups) daripada kepada Parpol (Partai Politik),” katanya pada extremmepoint.com di loby Hotel Sahid, Surabaya. Kamis (19/07) 13.00 Wib. “Sehingga membuat politisi kehilangan kepercayaan yakni korupsi yang mereka lakukan serta kecenderungan politisi enggan untuk membahas isu yang dirasakan penting oleh masyarakat,” tambah pria tampan dan berwibawa ini. “Jalan keluarnya, masyarakat dan politisi harus bersedia mengembangkan transparansi dalam urusan politik. Dan hal ini sering mengimplikasikan reformasi konstitusional,” pungkasnya. Dalam konteks Indonesia, transparansi tersebut rasanya amat penting dilakukan dalam pembahasan anggaran karena korupsi besar yang melibatkan politisi korup kali terjadi lewat pintu penentuan anggaran. Ditempat yang berbeda, Menurut Sekertaris LSM Telinga Lebar, Surowijoyo mengatakan, “Dibiasakan menjalin kerjasama dengan kelompok penekan isu tertentu (Single-issue group) seperti kelompok Lingkungan. Dengan cara ini masyarakat merasa bahwa apa yang mereka anggap perlu dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga menjadi pembahasan politisi,” katanya pada extremmepoint.com dikantornya Bendul Merisi, Surabaya. Kamis (19/07) 17.00 Wib. “Tidak ada Indonesia tanpa demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada partai tanpa kompromi serta moderasi. Lembaga Eksekutif dan Yudikatif hendaknya lebih transparan, dekat dan peka dengan aspirasi yang dikehendaki Rakyat demi terbangunnya kembali kepercayaan yang hampir hancur lebur itu,” tambahnya. Dua konsep pembenahan proses berdemokrakrasi itu disebut sebagai Democratising democracy (Demokratisasi atas demokrasi). Meskipun kehilangan kepercayaan pada politisi dan prosedur demokratik ortodoks, tetapi masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada demokrasi, hal ini menumbuhkan demokratisasi atas demokrasi atau a depening of democracy (pendalaman demokrasi). Di Indonesia sepertinya masyarakat telah sinis terhadap politisi dan proses politik di legeslatif dan eksekutif namun bukan berarti mereka tidak percaya dengan demokrasi. Tetapi mereka hanya menginginkan demokratisasi atas demokrasi yang sudah ada. (TIMSUS)