Harum Manis Dana Haji 40 T Siap Dikorupsi

EXTREMMEPOINT.COM : - KPK mendapat tantangan Yusril Ihza Mahendra untuk membongkar penggunaan Dana Haji Indonesia karena pengelolaannya itu tidak jelas dan sudah bengkak mencapai trilyunan Rupiah.

Menurut Yusril, Mantan Menteri Hukum Dan HAM mengatakan, “KPK harus fokus pada dana setoran awal jemaah haji," katanya pada wartawan di Jakarta, Senin, (09/07).

Dia menambahkan, “Sekarang ini, orang daftar haji 10 tahun lagi baru berangkat, mereka sudah bayar Rp 30-35 juta,” tambahnya.

Dana pendaftaran itu sampai saat ini sudah terkumpul Rp 40 triliun. Namun penggunaanya untuk apa uang tersebut juga tidak diketahui oleh publik.

“Apakah sebagian digunakan pemerintah untuk APBN. Sebenarnya pemerintah harus membantu umat Islam, tapi sekarang dana pembayaran uang muka haji itu tidak tahu ke mana,” pungkasnya.

Busyro Muqoddas, Pimpinan KPK sebelumnya mengusulkan, supaya Kementerian Agama menghentikan sementara pendaftarannya. Karena saat ini BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) telah mencapai Rp 38 triliun hingga Rp 40 triliun, dan dengan bunga senilai Rp 1,7 triliun. Jika pendaftaran dibuka terus, maka jumlah itu akan semakin bengkak. Apabila dikelola tidak akuntabel dan transparan maka akan rawan berpotensi dikorupsi.

Busyro berharap pada Anggito Abimanyu yang baru dilantik sebagai Dirjen (Direktur Jenderal) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh untuk melakukan reformasi secara fundamental pada sistem tata kelola haji. KPK ajak Anggito lakukan kerjasama dalam pembenahan dan pencegahan korupsinya.

Menurut Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama, Ahmad Djunaidi, mengatakan, “Pihaknya memerlukan payung hukum untuk mengelola dana jemaah haji yang sangat besar tersebut. Hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola keuangan dana haji yang lebih baik,” katanya pada wartawan di Jakarta. (TIMSUS)