PARA PENEGAK HUKUM TUAI KECAMAN LSM

JAKARTA, EXTREMMEPOINT.COM :  - KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam keras kebrutalan oleh sekelompok orang yang menyerang di beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta.

Menurut Haris Azhar, Koordinator KontraS mengatakan,  "Kami simpulkan bahwa Kapolda Metro Jaya dan jajarannya gagal melindungi warga Jakarta dan tidak melakukan penegakan hukum atas praktek kekerasan yang terjadi," katanya dalam rilis, Minggu (15/04).

Polda Metro Jaya, melalui Kapolda dan Juru bicaranya, juga dipertontonkan ketika memberikan pernyataan terkait identitas pelaku. Keduanya terkesan hati-hati untuk tidak mengatakan para pelaku yang berasal dari TNI AL. Sikap ini justru berbeda 180 derajat ketika menuduh YLBHI menyembunyikan mahasiswa KONAMI yang dianggap anarkis, tanpa alat bukti yang sah.

Dia menambahkan, "Kami juga menyayangkan keputusan melibatkan POMAL dalam mendalami kasus penyerangan massal dan secara brutal," tambahnya.

Polda Metro Jaya takut mengungkapkan identitas pelaku tapi disisi lain justru mengajak POMAL melakukan penyelidikan. Kebrutalan yang merusak, mencederai sampai ada luka dan apalagi hingga meninggal ini adalah kejahatan terhadap Kamtibmas dan sudah selayaknya Polisi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum atas hal tersebut.

Masih Haris, "Bukan POMAL yang tugasnya hanya untuk kejahatan-kejahatan didalam militer. Tindakan ini justru membuka ruang militer Indonesia masuk dalam urusan kehidupan sipil. Patut disayangkan," imbuhnya.

KontraS meminta agar Polisi Metro Jaya harus berani dan lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum terutama terhadap tindakan-tindakan brutal dan premanistik. Mereka juga meminta agar DPR  untuk menegur Presiden, Kapolri dan Panglima TNI agar tidak mencampuradukan urusan Kamtibmas dengan unsur militeristik, dengan cara melibatkan POMAL dalam urusan ini.

"Harapan kami agar adanya upaya pemulihan yang maksimal, dimana Polisi harus menangkap semua pelaku kejahatan yang melukai dan membunuh sejumlah orang dalam beberapa hari terakhir," pungkasnya.

Dan perlu diketahui TNI haruslah kembali ke barak (BACK TO BASIC) dan menjalankan Paradigma TNI yaitu REPOSISI,REAKTUALISASI,REDEFINISI  agar citra dari militer tetap pada porsinya karena TNI bukanlah musuh rakyat. TNI haruslah bersih dari tangan-tangan politik dan bisnis, jika Negara dalam keadaan terancam oleh Negara lain maka TNI dapat menggunakan Haknya, tetapi ketika internal Negara sendiri dalam kondisi darurat itu tetap menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Apabila militer tetap difungsikan seperti pihak Kepolisian maka haruslah ada aturan yang menyatakan bahwa Militer dapat disidang secara sipil, jika hal ini tak terpenuhi maka militer tetap mempunyai kekuatan yang super.(TIMSUS)