Imbahuan Mendagri Kontra Pernyataan Presiden SBY

Denpasar,Extremmepoint.com: - Imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar seluruh Pemda di Indonesia melakukan kerja sama dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) dinilai sangat kontradiktif dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini karena selama ini FPI dinilai masih sering melakukan tindakan anarkis dan main hakim sendiri, sehingga belum layak untuk bekerja sama dengan pemda. "Saya menilai pernyataan mendagri yang mengimbau agar pemda melakukan kerja sama dengan ormas FPI sangat kontradiktif dengan pernyataan presiden," tegas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali I Wayan Sudirta, Selasa (29/10), di Denpasar. Menurutnya, beberapa waktu lalu presiden Yudhoyono pernah menyampaikan agar menindak tegas ormas yang anarkis seperti FPI. Ini ditegaskan Yudhoyono karena tindakan anarkis dan main hakim sendiri itu sangat meresahkan masyarakat. Namun ternyata mendagri justru mengimbau segenap pemda melakukan kerja sama dengan FPI. "Mendagri harus mengklarifikasi dan mencabut pernyataannya. Saya rasa ini pernyataan bersayap dan keceplosan karena kontradiktif dengan pernyataan presiden," tutur Sudirta. Dia menyatakan seluruh masyarakat di Indonesia sudah mengetahui sepak-terjang FPI selama ini yang dikonotasikan sering "mengambil" tugas aparat dalam menyelesaikan masalah seperti main hakim sendiri dan anarkis. Pernyataan Gamawan yang mengimbau pemda melakukan kerja sama dengan FPI justru akan mengundang tanya di masyarakat. "Masyarakat pasti bertanya-tanya, apa pernyataan mendagri ini tidak salah meminta pemda agar merangkul FPI," papar Wayan Sudirta. Ia menambahkan, kementerian dalam negeri seharusnya memberikan sanksi dan mendidik atau membina ormas yang selama ini dinilai sering meresahkan masyarakat karena melakukan tindakan anarkis dan main hakim sendiri. "Mendidik ormas yang sering anarkis lebih penting daripada mengimbau pemda melakukan kerja sama dengan ormas seperti itu. Ini merangkul macam apa yang dimaksud mendagri karena imbauannya bersayap," ucap Sudirta. Ormas yang melakukan kerja sama dengan pemda, menurut Sudirta, seharusnya memiliki norma-norma kepatutan seperti menghargai hukum dan tidak main hakim sendiri.(Tety)