JAKARTA,LSMTELINGALEBAR : - Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono mempercepat restrukturisasi BUMN melalui penguatan kewenangan Menteri BUMN dinilai merupakan langkah tepat untuk peningkatan daya saing perusahaan milik negara.
“Percepatan restrukturisasi BUMN merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan kinerja korporasi selain meningkatkan kinerja keuangan perseoan juga agar BUMN tidak lagi menjadi ‘bancakan’ sejumlah pihak.”Ujar Said Sidu Ketum PII (Persatuan Insinyur Indonesia)
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, ada empat langkah menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang tidak saja mampu bersaing dengan swasta nasional tetapi juga di tingkat global.
Pertama, revisi Kepres Nomor 41 Tahun 2003 tentang pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan ke Menteri BUMN.
Kedua, mempercepat revisi UU Nomor 17 dan Nomor 19 Tahun 2003 yang saat ini sudah ada di program legislasi nasional (prolegnas).
Ketiga, menempatkan orang-orang di Kementerian BUMN dan memiliki integritas dan kompetensi.
Keempat, keseriusan pemerintah untuk menghilangkan intervensi nonkoorporasi ke BUMN.
“Dengan empat program tersebut diharapkan pengawasan terhadap BUMN lebih efektif yang berujung pada peningkatan setoran kepada APBN,” kata Said.(JONXXX)
“Percepatan restrukturisasi BUMN merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan kinerja korporasi selain meningkatkan kinerja keuangan perseoan juga agar BUMN tidak lagi menjadi ‘bancakan’ sejumlah pihak.”Ujar Said Sidu Ketum PII (Persatuan Insinyur Indonesia) Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, ada empat langkah menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang tidak saja mampu bersaing dengan swasta nasional tetapi juga di tingkat global.
Pertama, revisi Kepres Nomor 41 Tahun 2003 tentang pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan ke Menteri BUMN.
Kedua, mempercepat revisi UU Nomor 17 dan Nomor 19 Tahun 2003 yang saat ini sudah ada di program legislasi nasional (prolegnas).
Ketiga, menempatkan orang-orang di Kementerian BUMN dan memiliki integritas dan kompetensi.
Keempat, keseriusan pemerintah untuk menghilangkan intervensi nonkoorporasi ke BUMN.
“Dengan empat program tersebut diharapkan pengawasan terhadap BUMN lebih efektif yang berujung pada peningkatan setoran kepada APBN,” kata Said.(JONXXX)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar