EXTREMMEPOINT.COM : -
Kantor Disdik (Dinas Pendidikan) Jabar, didatangi puluhan orang dari
LSM KOREK (Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil) Kota Bandung dan BADAR
(Barisan Demokrasi Akar Rumput) Indonesia. Karena mengkhawatirkan
adanya penyimpangan Dana Alokasi Pendidikan terkait RKB (Ruang Kelas
Baru) dalam pelaksanaannya. Rabu (16/05).
Adapun aksinya tersebut, massa meminta pengusutan terhadap “Penyimpangan”
ruang kelas baru (RKB) yang dilakukan Oknum Disdik dan Kepala Sekolah
yang tidak bertanggung jawab dan transparansi Dana tersebut. Aksi unjuk
rasa ini juga sebagai salah satu bentuk aksi kongkret dalam upaya
penegakan supermasi hukum dan di dalam menyikapi permasalahan yang
terjadi di Dinas Pendidikan Jabar.
Menurut
Toto, Sekjen LSM Korek mengatakan, “Seperti halnya pengadaan alat
kesenian (kecapi) untuk sekolah yang tersebar di lingkungan Jabar,
pemberian bantuan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pembagian
dana RKB tahun anggaran 2011,” katanya pada extremmepoint.com didepan kantor Disdik Jabar Jalan Radjiman Kota Bandung, Rabu (16/05).
Dia
menambahkan, “Kami yakin bahwa di dalam tubuh Disdik Jabar terdapat
oknum yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Selain itu, kami
menginginkan BPK atau BPKP agar melaksanakan audit keuangan secara
menyeluruh di lingkungan Disdik Jabar, baik itu pembiayaan dari APBN
atau APBD Provinsi Jabar,” pungkas pria tampan dengan senyum yang
menawan.
Kepala
Sekolah maupun Kepala Disdik Jabar ketika dihubungi untuk dikonfirmasi
tidak ada ditempat dan lewat selulerpun tidak aktif.
Ditempat terpisah, menurut Ketua LSM Telinga Lebar, Benhard Manurung SH, MHum
mengatakan, “ Kami mendukung sekali dengan aksi LSM Korek dan Badar
karena untuk mengungkap kebenaran yang putih bersih dijaman sekarang
ini sudah tidak jelas. Dengan adanya LSM yang Peduli pada Bangsa dan
Negara ini justru membantu, mengawasi kinerja dari aparatur agar lebih
baik dan benar sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat,” jelas di
kantornya Jalan Kartini 30 B, Surabaya.
Kinerja
Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dalam penyaluran dana RKB di setiap
wilayah menjadi sorotan mereka (LSM), dari hal tersebut muncul “Ada” oknum yang melakukan korupsi berupa mark up dan tidak fair dalam pelaksanaannya. (BON)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar