Perkara Narkoba Sulit di SP 3

EXTREMMEPOINT.COM : - Salah satu anggota DPRD Sulut, AD alias Akbar telah “Terlibat” kasus Narkoba dan akan mendapatkan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara ) dari pihak Kepolisian. Sulut adalah salah satu pasar Narkoba jenis sabu yang cukup tinggi.

Terbukti dari hasil pengungkapan pihak kepolisian beberapa waktu lalu yang berhasil menggagalkan pengiriman Narkoba jenis sabu yang rencananya akan dikirim ke Sulut. Sindikat ini di Jakarta tak tanggung-tanggung memasok barang haram tersebut dalam jumlah yang besar karena dianggap Kota Manado adalah pasar potensial.

Berdasarkan rumor yang berkembang, pihak kerabat Akbar saat ini sedang melakukan pendekatan atau loby terhadap pihak kepolisian untuk menerbitkan SP3 agar perkara tidak dapat dilanjutkan sampai ke pengadilan.

Tetapi dibantah oleh Benny Mamoto, Deputi Pemberantasan Narkoba BNN karena ia sudah hubungi secara langsung pada Deputi Pemberantasan Narkoba BNN.Senin (25/06) malam.

Menurut Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Benny Mamoto mengatakan, “Malah kita menawarkan jika perlu tenaga untuk menangani kasus tersebut BNN siap mengirimkan personil. Jadi tidak ada istilah SP3 atau 86 karena kami akan terus memantau kasus ini hingga selesai,” katanya pada watawan. Selasa (26/06).

Kasus ini tidak mungkin di SP3 dan sudah diketahui seluruh Indonesia. Jika ada kasus pengungkapan Narkoba pasti akan tersebar luas karena setiap daerah ada BNN, termasuk juga di Manado.

“Kalaupun ada kebijakan hukum yang bakal diambil pihak pemeriksa pasti akan berkonsultasi dengan kita. Apalagi jika nantinya ingin membongkar sindikat kasus peredaran Narkoba di Sulut,” tambahnya.

“Dari pengungkapan Narkoba jenis sabu di Jakarta terungkap jika sebagian sabu akan dikirim ke Sulut atau ke Kota Manado dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah kita berharap Polda Sulut mau bersama-sama membongkar sindikat Narkoba yang masuk ke Sulut dan BNN siap membantu,” pungkasnya, Selasa (26/06).

Perkara yang menjadi atensi adalah perhatian dan prioritas utama pihak Kepolisian seperti, perjudian, pencurian, illegal loging, migas, narkoba, korupsi, serta teroris. Karena menjadi atensi maka sulit untuk dapat di-SP3-kan kecuali memang benar-benar layak, itupun melalui proses dan prosedur yang sudah diterapkan oleh pihak Kepolisian melalui SOPnya. (OKT)