Setiap Partai Wajib Clean KKN

EXTREMMEPOINT.COM : - Dimungkinkan dana hasil korupsi yang dilakukan oleh para politikus mengalir ke kas Partai. Dan perlu ada peraturan yang memberikan batasan-batasan terhadap gerak-gerik Partai. Dan di Indonesia belum ada Partai Politik yang dikategorikan Partai Modern.

Perlu ada kebijakan yang mencantumkan bahwa partai harus membuat rancangan anggaran belanja yang kemudian dipublikasikan untuk mendapat penilaian publik.

Menurut pengamat politik, Sebastian Salang, “Buat regulasi agar parpol membuat rancangan anggaran belanja partai. Kalau sudah dibuat sampaikan kepada publik, biar publik menilai apakah rancangan anggaran dari parpol itu sudah rasional atau belum. Kalau rasional berapa biaya partai yang bisa dibiayai oleh anggota sendiri, berapa yang dibiayai oleh Negara,” jelasnya kepada extremmepoint.com di Jakarta, Sabtu (09/06).

Dia menambahkan, “Kalau sudah jelas seperti itu maka buat aturan, kalau ada partai yang tidak bias mempertanggungjawabkan keuangannya di setop pendanaannya lalu bisa saja dibuat suatu ketentuan tidak boleh ikut pemilu,” tambahnya.

“Kalau ada partai yang terindikasi korupsi seperti kasus Hambalang misalnya maka didiskualifikasi atau bila perlu dibubarkan partainya. Jadi ada sanksi yang sangat tegas, karena mereka menggunakan uang Negara,” pungkasnya.

Menurut Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Haryanto, “Dari sekian banyak partai politik di Indonesia, ternyata belum ada yang modern," katanya dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rabu (06/06)

Dia menambahkan, “Berjalannya proses kaderisasi dan kedua adanya institusionalisasi di partai tersebut. Kedua elemen ini harus ada, baru bisa dikatakan partai itu sudah modern,”tambahnya.

Ditempat terpisah menurut Subandi, warga Karah Surabaya, mengatakan, ”Memang Partai sudah tidak murni lagi dalam kancah Politik yang rawan sekali dengan KKN, coba saja dilihat Partai kita ini seperti Perusahaan dan Kerajaan dari system sampai managemennya jelas kan,” katanya pada extremmepoint.com.

Dia menambahkan, “Dari Partai diharapkan ada wakil rakyat yang dapat menjembatani aspirasi masyarakat tetapi apa yang tercipta, KKN to. Dan hal ini sudah melenceng dari tujuan Reformasi. Untuk Partai yang seperti ini perlu ditertibkan dan sanksi yang tegas dengan dibuatkan UU atau mengamandemenkan pada UU yang ada,” tambah pria yang tampan dan berwibawa ini.

Tidak modernnya sebuah partai menyebabkan partai politik menjadi feodal, oligarkis, dan traksional. partai politik hanya menjalankan proses kaderisasi, namun melupakan institusionalisasi yang merupakan jati diri sebuah partai politik. Institutionalisasi ditandai dengan keberadaan partai yang lebih kuat dari kader. 

Minimnya figur parpol dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah membuat kurangnya pemimpin yang handal. Pemimpin merupakan figur yang dapat dibuat contoh atau panutan yang benar tetapi jika sebaliknya yang terjadi, apa pantas dipilih untuk mendapatkan amanah rakyat yang notabene Suara Rakyat Adalah Kebenaran. (BON)