MUI dan LSM Kritik Pedas Myanmar

EXTREMMEPOINT.COM : - LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Telinga Lebar dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengkritik kekerasan dan penindasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Karena tindakan itu adalah melanggar HAM. Jakarta (29/07). Tindakan militer Pemerintah Myanmar tersebut adalah bentuk kebiadaban dan anti kemanusiaan juga akan memberikan image sebuah isu SARA. Menurut Muhammad Ichwan Sam, Sekjen MUI Pusat mengatakan, “Rohingya itu, MUI melihatnya sebagai sebuah perbuatan biadab anti kemanusiaan. Tapi juga perbuatan yang bisa menimbulkan pemicu kebencian yang menimbulkan masalah SARA,” katanya pada extremmepoint.com saat usai acara milad MUI ke-37 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Sabtu (28/07). “MUI melihat ini bukan semata-mata isu agama. Masalahnya menyangkut masalah agraria, pembagian tanah, ada masalah etnis di mana ada tarik menarik lebih dari 100 etnis,” tambahnya. Penindasan dan kekerasan merupakan kebiadaban peradaban bangsa yang sudah melunturkan Harkat dan Martabat Manusia, hal ini haruslah ditindaklanjuti oleh PBB dan ASEAN agar krisis di Rohingya tidak mengarah kepada isu agama karena sebenarnya merupakan konflik agraria. Menurut Surowijoyo, Sekertaris LSM Telinga Lebar mengatakan, “Kita semua adalah manusia yang beradab selalu mengedepankan Harkat dan Martabat manusia dengan norma-norma dan hukum di internal pemerintahan ataupun Internasional. Bangsa dan Negara manapun pasti menentang tindakan itu, sedangkan yang tidak mau menentang adalah Negara Biadab,” katanya dengan semangat saat diloby Hotel Indonesia, Jakarta. Minggu (29/07) 14.00 WIB. “Myanmar yang baru saja diterima sebagai ASEAN, hendaknya minimal mencontoh ataupun mengadopsi cara bernegara juga cara melaksanakan pemerintahan dari Negara-negara ASEAN. Apapun alasannya Myanmar tetap salah,” tambahnya. “Masyarakat Rohingya dapat mengajukan Personal Komplain pada Dewan PBB. ASEAN dan PBB terlihat mandul terbukti persoalan tersebut dibiarkan begitu saja. Kita sudah di masa persamaan Hak Asasi Manusia yang mana ASEAN ataupun PBB selalu menghormati hak-hak atas manusia, dunia juga menghormati demokrasi dan menghormati perbedaan etnis. Untuk itu Pemerintah Myanmar wajib mengendorse perubahan kepada etnis Rohingya,” pungkasnya. Jika saja seluruh Negara menghormati Demokrasi, HAM dan perbedaan Etnis serta merta amat sangat peduli dengan persoalan yang ada, maka Negara-negara yang masuk dalam ASEAN dan PBB akan merasa nyaman dan aman. Namun kenyataannya tidak ada langkah dan upaya sehingga bisa terselesaikan. (BON)