IN=OUT Dana Asing Ke Indonesia Harus Diseleksi

Muhammad Jusuf : Menurut laporan Kepala PPATK, di bulan Mei tahun 2011, ada dana masuk ke lembaga asing dan lembaga lokal yang berafiliasi dengan asing sebesar 135 juta dolar AS.

EXTREMMEPOINT.COM : - Masuknya Dana asing dalam jumlah besar ke lembaga asing di Indonesia dan lembaga lokal yang berafiliasi kepada asing.

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa Abdul Malik Haramain mengatakan, “Jumlah sirkulasi atau uang dari asing ke Indonesia sangat besar meskipun tak disebutkan jumlahnya, transaksinya melalui cash and carry dan formal (melalui perbankan),” katanya kepada extremmepoint.com, Jakarta, Kamis.

Menurut Muhammad Jusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan,” Menurut laporan Kepala PPATK, di bulan Mei tahun 2011, ada dana masuk ke lembaga asing dan lembaga lokal yang berafiliasi dengan asing sebesar 135 juta dolar AS. Dana itu masuk dengan cara cash and carry,” katanya kepada Pansus RUU Ormas di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dia menambahkan, “Pada tahun 2012 saja, ada dana asing masuk sekitar 11 juta dolar AS.  Itu hanya untuk satu bulan saja. Bagaimana dengan 11 bulan lainnya? Volumenya tinggi dan intens,” tambahnya.

Namun pemerintah hingga kini tak pernah menerima laporan dari lembaga asing dan lokal yang berafiliasi dengan asing. Oleh karena itu, melalui RUU Ormas, DPR akan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengaudit lembaga asing dan lembaga lokal tersebut.

"Undang-Undang Ormas akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak tertentu untuk mengaudit laporan lembaga asing itu," pungkas Abdul Malik.

Menurut Pengamat Politik, Surowidjojo mengatakan, “Memang sangat perlu sekali ormas-ormas yang ada sekarang untuk dicermati dalam penggalangan dana dikawatirkan dana ormas tersebut digunakan untuk mencari informasi bagi pihak asing untuk memonitor internal NKRI,” katanya pada extremmepoint.com di Hotel Elmi Surabaya.

“Sungguh sangat ironis jika bangsa kita sendiri sampai menjual negaranya hanya demi keuntungan pribadi. Semoga itu tidak terjadi dan saya percaya ormas-ormas itu selalu mengutamakan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia,” tambahnya.

“Hendaknya yang menjadi prioritas adalah keberadaan lembaga asing yang ada, karena patut diwaspadai dalam mengimplementasikan tujuannya apakah banyak menguntungkan Indonesia atau merugikan, jika hal itu ditemukan maka saya harap pemerintah untuk mencabut izinnya,” pungkasnya. (TIMSUS)