4 Orang Anak Panti Asuhan Jadi Korban Kekerasan Oknum Pengurus

SURABAYA, EXTREMMEPOINT.COM : - Empat pelajar yang menetap di Panti Asuhan Surabaya ini hanya bisa pasrah kepada Pihak Penegak Hukum dalam mengadili Sugiono alias Sinjang untuk mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, terkait penganiayaan yang dilakukannya terhadap  anak-anak Panti ini.

Awal mula kejadian, penganiayaaan yang dilakukan Sugiono terhadap keempat gadis anak panti ini ketika duduk-duduk diburitan bagian belakang Panti, yang mana Sugiono selaku Pengawas panti tersebut. Entah mengapa sebabnya dan darimana Setan yang merasuki Tersangka Sugiono ini, Ia-pun melampiaskan kemarahannya dengan memukul 4 anak gadis dengan memakai rotan,.tiap korban dipukul sebanyak dua kali dari pahanya, hingga keempat  korban mengalami luka memar hingga luka gores dibagian paha masing-masing korban.

Perbuatan bodoh ini dilakukan Tersangka pada 9 maret 2012 diburitan bagian belakang Panti.  Ironisnya kasus ini sudah pernah dilaporkan oleh salahsatu Ibu korban yang bernama Tjiang Jong Tjing, ke Polsek Genteng Surabaya. Namun laporan Tjiang ke Polsek Genteng tersebut ternyata belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Disebabkan Sugiono alias Sinjeng hanya ditahan 2 (dua) minggu saja dipolsek itu.

Sesudah dua minggu Ia pun kembali Menghirup udara segar yang kembali menjalankan aktifitas seperti  semula dipanti tersebut karena Tersangka mendapatkan Penangguhan Penahanan dari Penyidik Polsek. Keluarnya Tersangka Sugiono dari Tembok Jeruji besi Mendapat Protes keras dari pihak orangtua korban terutama  Tjiang Jong Tjing.

Menurut Tjiang Jong Tjing mengatakan, “keluarnya Tersangka dari rumah Tahanan Polsek Genteng, membuat kami selaku korban tidak terima karena perbuatan tersangka yang dilakukan terhadap Anak-anak kami masih belum hilang dari Ingatan kami. Karena perbuatan Tersangka sudah melebihi dari tindakan kemanusiaan. Yang sebetulnya anak-anak ini harus dijaga dan dirawat secara baik olehnya (Sugiono), malah anak-Anak ini dijadikan kelinci percobaan pemukulan. Sehingga terlalu enak dia (Sugiono) bila tidak ditahan dan kasus ini akan saya bawa sampai ke Komnas HAM untuk mencari keadilan supaya Tersangka bisa diadili sesuai perbuatannya,” jelas Janda setengah baya ini sambil meneteskan air mata kepada extremmepoint.com. Senin (07/05) di PN Surabaya.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Lembaga perlindungan anak dan dalam persidangan juga perlu didampingi oleh Pengacara atau Lembaga yang terkait. (ROBBY)

Penghasilan Tidak Kena Pajak Layak Dinaikan

JAKARTA, EXTREMMEPOINT.COM : - Rencana untuk menaikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo yang akan diajukan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada pertengahan Mei mendatang dan hal tersebut juga masih menunggu keputusan dari Pemerintah.

Presiden SBY mengusulkan PTKP dinaikkan dari Rp 1,25 juta menjadi Rp 2 juta. Adapun penghasilan di bawah Rp 2 juta tidak dipungut pajak.

Menurut Agus Wardoyo mengatakan, "PTKP nanti begitu dapat keputusan dari pemerintah dan kita mengajukannya ke DPR selesai reses. Itu kan tanggal 14 atau minggu ketiga bulan Mei," katanya pada extremmepoint.com di Jakarta, Senin (07/05). 

Menurut Presiden SBY di Batam, Kepulauan Riau mengatakan, "Penghasilan tidak kena pajak akan kami naikkan menjadi Rp 24 juta setahun, dari sebelumnya Rp 15 juta setahun. Dalam waktu dekat akan disahkan. Saat ini sedang kita matangkan," katanya pada Jumat lalu. 

PTKP bagi pekerja yang belum kawin atau beristri adalah Rp 15,84 juta per tahun, atau ekuivalen dengan Rp 1,2 juta sebulan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Pengamat Ekonomi Surabaya, Drs. Wijaya mengatakan, “Apabila disetujui oleh DPR tentang naiknya PTKP maka yang diuntungkan dalam hal ini adalah pihak Pengusaha sedangkan Pendapatan Negara dari Pajak Penghasilan akan menurun. Disini sikap arif pemerintah dalam mendorong dunia usaha untuk lebih giat dan calon investor lebih bergairah agar menanamkan modal, “katanya pada extremmepoint.com dikantornya Jalan Gunungsari, Surabaya. Senin (07/05)

Dia menambahkan, “Sedangkan untuk UMK yang sama dengan PTKP tidak akan terpungut banyak oleh pajak bahkan dapat dikatakan nihil. Angka PTKP Rp 2 juta sebenarnya juga harus menjadi patokan UMK karena sudah layak untuk kaum buruh dikota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya,” pungkasnya, dengan wajah yang serius.  (KYY)

Ombudsman Prop Sulut Kerap Terima Laporan Masyarakat

MANADO, EXTREMMEPOINT.COM : - Ombudsman Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo telah menerima banyak laporan kurang lebih dari 60 terkait indikasi  Maladministrasi pada 2012.

Menurut Helda Tirayoh, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Utara dan Gorontalo mengatakan,    “Angka di tahun 2012 lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya 64 kasus. Peningkatannya sangat signifikan karena semakin banyak warga yang melapor ke kantor perwakilan ombudsman,” katanya pada extremmepoint.com Sabtu (05/05).

Walaupun tidak secara detil, tapi 65 laporan masyarakat paling banyak terdistribusi pada pemerintahan daerah dan Badan Pertanahan Nasional. Helda menambahkan, “Sebagian besar sudah diselesaikan setelah dilakukan proses klarifikasi dan investigasi. Kita telah mengundang instansi yang dilaporkan,” katanya.

“Tapi rata-rata pada saat kita melakukan krarifikasi, instansi yang dilaporkan bisa menerima saran-saran kami. Seperti di Dinas Kebersihan Kota Manado, apa yang kami sarankan dapat diterima,” pungkasnya dengan serius.

Laporan masyarakat pada BPN beragam sari pengurusan sertifikat sampai dikeluarkannya sertifikat ganda dan tidak procedural, karena itu untuk memaksimalkan kinerja Ombudsman sebagai perwakilan warga masyarakat lebih proaktif dalam memberikan laporan jika ditemukan indikasi Maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga ataupun instansi.

Ombudsman Republik Indonesia di Sulawesi Utara telah menunjukkan karyanya seperti dikeluarkannya rekomendasi penonaktifan Rektor Universitas Sam Ratulangi Donald Rumokoy dari jabatannya karena tidak menjalankan Putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang berkaitan dengan pelantikan Dekan MIPA.

Perlu Diketahui Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 pasal 4 huruf (d) adalah  membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. (OKTA)

BNI Sulut Masih Terapkan Outsourcing

MANADO, EXTREMMEPOINT.COM : - BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang seharusnya tidak melakukan Outshourching dan justru mengutamakan Outshourching dimana hal tersebut hanya dapat dilakukan untuk PKTT (Perjanjian Kerja Tidak Tetap) begitu pengaduan Pengurus SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Sulawesi Utara.   

Menurut Resa, Bagian teller BNI mengatakan, ”Kami sangat menyesalkan dengan pemberlakuan outshourcing yang tak lain adalah sistem kontrak kerja yang hanya menguntungkan perusahaan. Sangat disayangkan, kalau BUMN malah menerapkan hal ini, kalau mau ditegaskan sistem outshourcing itu boleh diberlakukan bagi pekerjaan tambahan, lihat saja Bank BNI yang sangat nampak menggunakan sistem ini,” katanya pada extremmepoint.com dikota Manado.

Dia menambahkan, ”Yang semestinya sistem outshourcing tidak bisa dilakukan BUMN, ini menandakan bahwa Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) sebagai pengawas tidak serius melakukan kerjanya. Perlu diberikan sanksi yang tegas harusnya, bagian teller di BNI di Kota Manado ini pun masih memberlakukan sistem outshourcingg,” pungkasnya.  

Berdasarkan Putusan MK yang intinya mengandung arti bahwa tak lagi memberi kesempatan pada sebuah perusahaan untuk memberikan pekerjaan yang sifat objeknya tetap meskipun itu bersifat penunjang seperti pengamanan, kurir dan lainnya. Alhasil, bank-bank yang saat ini banyak mempekerjakan teller atau costumer service menggunakan sistem outsourcing tidak dibenarkan lagi.

Apabila hal ini ditemukan adanya pelanggaran maka dapat diberikan sanksi pidana dan administrative sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (OKTA)