ORMAS ATAU LSM WAJIB DIBUBARKAN

SURABAYA, EXTREMMEPOINT.COM : - Pemerintah secepatnya memberikan sinyal jika Ormas dan LSM yang melanggar Undang-Undang dan tidak lagi sesuai dengan falsafah hidup berbangsa serta bernegara untuk segera diberikan sanksi Pembekuan dan membubarkan. Dikarenakan sudah banyak Ormas dan LSM melenceng dari maksud dan tujuan didirikannya.

Sudah jenuh rasanya melihat, mendengar dan mengetahui Ormas ataupun LSM yang keluar dari maksud dan tujuan didirikannya, hal ini juga disebabkan karena tidak tegasnya pemerintah memberikan sanksi kepada bentuk pelanggarannya dan juga kurang selektifnya dari si pemberi ijin atau kurangnya pembekalan kepada ormas ataupun LSM.

Bahkan juga banyak LSM-LSM yang membekingi pihak-pihak pengusaha dan merugikan konsumen khususnya dan pada umumnya masyarakat. Sungguh hal yang terbalik yang seharusnya lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat justru malah memperdaya.

Menurut Hendro Tri Subiyantoro Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim,” Kepada Presiden,  Kepolisian, Menteri Dalam Negeri, Kejaksaaan, Menteri Agama,  Mahkamah Agung serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menindak dan membubarkan ormas yang menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuannya,”jelasnya dengan tegas pada extremmepoint.com.

Menurut Imron Rosyadi Hamid, Sekretaris GP Ansor Jatim sendiri mengatakan,”Sekarang ini ada sebagian kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang masuk menjadi anggota ke ormas tersebut. Tapi saya tidak menyebut nama ormas itu, sebab semua sudah tahu sendiri. Termasuk masyarakat luas," pungkasnya pada extremmepoint.com.

Ditempat terpisah, menurut Gus Ipul, Wagub Jatim mengatakan, “Terkait Ormas FPI sikap Pemprov Jatim tidak melarang asal tidak menggunakan kekerasan saat mengambil tindakan,”jelasnya pada extremmepoint.com saat hadir disela-sela Harlah PCNU Gresik di SOR Tri Dharma. Sabtu (18/02).

Dia menambahkan,”Kami sudah melakukan pembicaraan informal supaya mementingkan dialog daripada kekerasan,”pungkasnya.

Menurut narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, ”Kami juga anggota LSM dikota Provinsi Jatim selalu benturan dengan Pengusaha yang mana dibekingi oleh LSM, Ormas atau sejenisnya dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat atau pibadi yang bermasalah. Padahal permasalahan yang timbul sebenarnya mudah untuk diberikan solusi, dikarenakan ada kepentingan-kepentingan perut dan nurani yang sudah terbeli oleh komisi/upah sehingga mereka melanggar Undang-Undang dan Pancasila,”jelasnya pada extremmepoint.com, dikantornya. Sabtu (18/02), 17.15 Wib.

Dia menambahkan,”Pemerintah harus memberikan sanksi tegas, terhadap adanya pelanggaran yang dapat mengancam stabilitas Nasional, keluar dari koridor Undang-Undang dan Pancasila maka bila perlu bekukan dan bubarkan Ormas dan LSM tersebut,”pungkasnya. (TIMSUS).