Sabtu, 19 November 2011 11:45:23 WIB
Reporter : Salam
Reporter : Salam
Jember (Extremmepoint.com) - Dua tahun masa bakti, DPRD Jember periode 2009-2014 belum memiliki program legislasi daerah (prolegda).
Anggota Badan Legislasi DPRD Jember, Eko Purwanto mengatakan, prolegda adalah instrumen perencanaan pembahasan rencana peraturan daerah sepanjang masa bakti DPRD Jember. Selama ini, DPRD Jember lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan penganggaran. Namun fungsi legislasi masih belum berjalan optimal.
Tahun 2011 akhir, prolegda mulai mendapat perhatian dari DPRD Jember. "Sudah ada niatan, semangatnya luar biasa. Prolegda ini harus diparipurnakan, dan itu produk hukum daerah, kesepakatan eksekutif dan legislatif," kata Eko.
Selama ini, tanpa prolegda, pembahasan raperda di Jember masih bersifat insidentil. Salah satu contoh adalah pembahasan perda mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan . Akibat keterlambatan, Pemkab Jember tak bisa menarik BPHTB.
Dalam prolegda mendatang, menurut Eko, tidak ada target pencapaian kuantitas perda yang disahkan. "Kita akan menggarap perda yang prioritas harus segera disahkan seperti perda rencana tata ruang wilayah," katanya.
Anggota Badan Legislasi DPRD Jember, Eko Purwanto mengatakan, prolegda adalah instrumen perencanaan pembahasan rencana peraturan daerah sepanjang masa bakti DPRD Jember. Selama ini, DPRD Jember lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan penganggaran. Namun fungsi legislasi masih belum berjalan optimal.
Tahun 2011 akhir, prolegda mulai mendapat perhatian dari DPRD Jember. "Sudah ada niatan, semangatnya luar biasa. Prolegda ini harus diparipurnakan, dan itu produk hukum daerah, kesepakatan eksekutif dan legislatif," kata Eko.
Selama ini, tanpa prolegda, pembahasan raperda di Jember masih bersifat insidentil. Salah satu contoh adalah pembahasan perda mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan . Akibat keterlambatan, Pemkab Jember tak bisa menarik BPHTB.
Dalam prolegda mendatang, menurut Eko, tidak ada target pencapaian kuantitas perda yang disahkan. "Kita akan menggarap perda yang prioritas harus segera disahkan seperti perda rencana tata ruang wilayah," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar