Jember, Extremmepoint.com : - Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjukrasa di bundaran DPRD Kabupaten Jember, Jumat (28/10/2011)pukul 08.00 wib, demo digelar untuk memperingati hari Sumpah Pemuda, pada saat bersamaan, demo juga digelar aktivis GMNI.
Selain melakukan yel-yel, juga memakai topeng bergambar wajah SBY dengan hidung panjang seperti Pinokio, mereka membawa beberapa poster berbunyi : “SBY Bohong, Turun, KIB: Kabinet Ini Berbohong Jilid II,” dan beberapa tulisan yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.
Demo diwarnai dengan aksi pembakaran patung, sebagai simbol dari tuntutan agar SBY turun, aksi ini sempat menarik perhatian para pengguna jalan. "Patung itu sebagai simbol SBY," kata Anas Irfan, koordinator aksi.
Ada 8 tuntutan PMII:
1. Menyelesaikan skandal korupsi di sejumlah kementrian.
2. Penyelesaian kasus baillout Bank Century.
3. Penyelesaian kasus pengemplangan pajak oleh Gayus dan korupsi wisma atlet Sea Games.
4. Kegagalan program kedaulatan pangan di Indonesia sehingga menyebabkan impor.
5. Pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat yang masih terabaikan.
6. Ketidakmampuan pemerintah menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
7. Dicurinya harta kekayaan negara oleh kekuatan asing.
8. Ancaman disintegrasi bangsa, dalam hal ini kasus Papua.
"Tetap dalam semangat Sumpah Pemudah, kami PMII Jember menuntut SBY-Boediono turun dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Karena sudah tidak memiliki kemampuan memimpin, justru melakukan kebohongan publik," ujarnya.
Ditempat yang sama, sejumlah aktivis GMNI juga mendatangi gedung DPRD Jember, mereka menuntut pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara benar. dalam beberapa posternya, tertulis: 'Tolak SP3 KPK', Sumpah Pemuda Bukan Ceremonial, 'KPK Anti Negosiasi'.
Koordinator Lapangan aksi Kunto Wibisono membacakan tiga sikap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia:
1. Menuntut tidak diberikan kewenangan SP3 kepada KPK.
2. Mendesak DPRD Jember menandatangani penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dalam pembahasan ada penambahan kewenangan kepada KPK.
3. Pemberantasan kasus korupsi yang tidak tebang pilih.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menilai, pemberian SP3 akan menjadi alat politik dan alat modal dari oknum KPK. "Kewenangan SP3 harus ditolak agar supremasi hukum di Indonesia tetap tegak dan berjalan secara proporsional," kata Wibisono.(HAXX)
Selain melakukan yel-yel, juga memakai topeng bergambar wajah SBY dengan hidung panjang seperti Pinokio, mereka membawa beberapa poster berbunyi : “SBY Bohong, Turun, KIB: Kabinet Ini Berbohong Jilid II,” dan beberapa tulisan yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.
Demo diwarnai dengan aksi pembakaran patung, sebagai simbol dari tuntutan agar SBY turun, aksi ini sempat menarik perhatian para pengguna jalan. "Patung itu sebagai simbol SBY," kata Anas Irfan, koordinator aksi.
Ada 8 tuntutan PMII:
1. Menyelesaikan skandal korupsi di sejumlah kementrian.
2. Penyelesaian kasus baillout Bank Century.
3. Penyelesaian kasus pengemplangan pajak oleh Gayus dan korupsi wisma atlet Sea Games.
4. Kegagalan program kedaulatan pangan di Indonesia sehingga menyebabkan impor.
5. Pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat yang masih terabaikan.
6. Ketidakmampuan pemerintah menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
7. Dicurinya harta kekayaan negara oleh kekuatan asing.
8. Ancaman disintegrasi bangsa, dalam hal ini kasus Papua.
"Tetap dalam semangat Sumpah Pemudah, kami PMII Jember menuntut SBY-Boediono turun dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Karena sudah tidak memiliki kemampuan memimpin, justru melakukan kebohongan publik," ujarnya.
Ditempat yang sama, sejumlah aktivis GMNI juga mendatangi gedung DPRD Jember, mereka menuntut pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara benar. dalam beberapa posternya, tertulis: 'Tolak SP3 KPK', Sumpah Pemuda Bukan Ceremonial, 'KPK Anti Negosiasi'.
Koordinator Lapangan aksi Kunto Wibisono membacakan tiga sikap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia:
1. Menuntut tidak diberikan kewenangan SP3 kepada KPK.
2. Mendesak DPRD Jember menandatangani penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dalam pembahasan ada penambahan kewenangan kepada KPK.
3. Pemberantasan kasus korupsi yang tidak tebang pilih.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menilai, pemberian SP3 akan menjadi alat politik dan alat modal dari oknum KPK. "Kewenangan SP3 harus ditolak agar supremasi hukum di Indonesia tetap tegak dan berjalan secara proporsional," kata Wibisono.(HAXX)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar